Danpuspomal Pimpin Rapat Kesiapan Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Puspomal Bidik Predikat WBK 2027
JAKARTA – Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto memimpin Rapat Kesiapan Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) Puspomal menuju perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Markas Komando Puspomal, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri seluruh perwira Puspomal beserta operator dari masing-masing bidang Tim Pembangunan RB dan ZI. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh unsur organisasi siap menghadapi proses pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK.
Dalam arahannya, Mayjen TNI (Mar) Harry Indarto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Reformasi Birokrasi tidak hanya bergantung pada satu tim, tetapi memerlukan komitmen bersama dari seluruh personel. Setiap bidang diminta memahami tugas dan tanggung jawabnya, termasuk menyiapkan data dukung dan eviden sesuai indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas merupakan bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang bersih, akuntabel, transparan, efektif, serta berorientasi pada pelayanan yang profesional. Oleh karena itu, seluruh personel diharapkan memiliki kesadaran yang sama untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.
Program pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan implementasi dari kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi diberikan kepada unit kerja yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan fokus pada pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan tahapan lanjutan dengan standar pelayanan publik yang lebih tinggi.
Di lingkungan TNI Angkatan Laut, pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menjadi salah satu program strategis dalam menciptakan tata kelola organisasi yang modern, profesional, dan dipercaya masyarakat. Puspomal terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.
Melalui rapat kesiapan ini, seluruh Tim Pembangunan RB dan ZI Puspomal diharapkan mampu bekerja secara optimal, terkoordinasi, dan berkesinambungan dalam memenuhi seluruh indikator penilaian. Dengan persiapan yang matang, target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2027 diharapkan dapat tercapai sekaligus memperkuat komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung reformasi birokrasi nasional.
Ke depan, Puspomal berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui inovasi pelayanan, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan institusi yang semakin profesional, bersih, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara.
