Dana Desa Dipersoalkan dalam Program Kopdes Merah Putih, Koalisi Gugat Pemerintah ke MK

0
1795101374012-1

Sorotan Publik – Skema pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kini menjadi persoalan konstitusional yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pihak yang tergabung dalam Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih meminta agar penggunaan Dana Desa tidak dijadikan jalan untuk membebankan biaya program pemerintah pusat kepada pemerintahan desa.

Permohonan tersebut terdaftar dengan Nomor 399/PUU-XXIV/2026. Para pemohon terdiri atas Sabiq Muhammad, Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten; Yayasan Sajogyo Inti Utama atau Sajogyo Institute; serta Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Dalam sidang kedua yang berlangsung pada Senin (16/11/2026), para pemohon menyerahkan perbaikan permohonan uji materi. Kuasa hukum mereka, Dudi Agung Trisna, menjelaskan bahwa objek pengujian telah disederhanakan dari semula 15 norma menjadi empat norma sesuai arahan majelis hakim konstitusi.

Empat ketentuan yang kini menjadi fokus pengujian meliputi Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Desa, Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian.

Meminta Pembiayaan Program Pusat Tidak Membebani Desa

Salah satu pokok permohonan adalah meminta MK memberikan batasan yang tegas mengenai tanggung jawab pembiayaan ketika pemerintah pusat menugaskan desa menjalankan suatu program.

Para pemohon menghendaki agar setiap penugasan dari pemerintah pusat disertai dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah sebagai pemberi tugas. Dengan demikian, pembiayaan program tidak dialihkan melalui pengurangan Dana Desa maupun pembebanan kewajiban keuangan kepada pemerintah desa.

Mereka juga mempersoalkan Pasal 74 ayat (1) UU Desa mengenai penyelarasan prioritas pembangunan desa dengan prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta agar penyelarasan tersebut tetap menghormati kewenangan desa dan keputusan pembangunan yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Penyelarasan prioritas, menurut petitum yang diajukan, tidak boleh menjadi dasar untuk mewajibkan Dana Desa membiayai program pemerintah pusat yang tidak bersumber dari prakarsa, hak asal-usul, serta adat istiadat desa.

Kebutuhan Warga Desa Menjadi Persoalan Utama

Para pemohon menilai skema pembiayaan KDKMP berpotensi mengurangi ruang fiskal desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dana Desa selama ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Penggunaannya dapat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan akses jalan, irigasi, fasilitas pelayanan publik, serta kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan prioritas dan ketentuan anggaran.

Dalam perkara ini, pemohon menyoroti kondisi Desa Prawatan yang menurut keterangan dalam permohonan mengalami penurunan alokasi anggaran dari lebih dari Rp1 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp373 juta pada 2026.

Angka tersebut menjadi bagian dari argumentasi pemohon mengenai dampak kebijakan pembiayaan KDKMP terhadap kemampuan keuangan desa. Namun, penurunan alokasi tersebut perlu dilihat bersama dokumen anggaran dan faktor kebijakan lain agar penyebabnya dapat dipastikan secara utuh.

Kemandirian Koperasi Turut Dipersoalkan

Selain persoalan Dana Desa, gugatan ini menyentuh prinsip dasar perkoperasian.

Para pemohon berpendapat bahwa koperasi seharusnya tumbuh berdasarkan kebutuhan dan keputusan para anggotanya. Arah usaha, pengelolaan organisasi, serta kebijakan ekonomi koperasi semestinya ditentukan melalui mekanisme demokratis yang memberikan ruang kepada anggota.

Mereka mempersoalkan model pelaksanaan KDKMP yang dinilai terlalu ditentukan melalui arahan dan target pemerintah pusat. Menurut argumentasi pemohon, kondisi tersebut berisiko menggeser koperasi dari organisasi ekonomi milik anggota menjadi instrumen pelaksanaan agenda pemerintah.

Dalil ini menjadi salah satu bagian penting yang diminta untuk diuji MK, terutama berkaitan dengan definisi koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Apa yang Harus Dipastikan Pemerintah?

Perkara ini membuka ruang evaluasi terhadap hubungan antara program nasional, kewenangan pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan publik.

Program penguatan ekonomi desa tentu membutuhkan dukungan kebijakan dan pembiayaan. Namun, desain pelaksanaannya perlu menjelaskan secara terbuka siapa yang menanggung biaya pembangunan, bagaimana risiko keuangan dibagi, serta sejauh mana desa dan anggota koperasi memiliki kewenangan menentukan keputusan.

Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan Dana Desa untuk mendukung KDKMP, termasuk dasar hukum, persetujuan melalui Musyawarah Desa, serta konsekuensinya terhadap program pembangunan yang telah direncanakan masyarakat.

Di sisi lain, gugatan ini belum merupakan putusan yang menyatakan kebijakan pemerintah bertentangan dengan konstitusi. MK masih harus memeriksa argumentasi para pemohon, keterangan pemerintah dan pihak terkait, serta ketentuan hukum yang diuji sebelum mengambil keputusan.

Karena itu, penting untuk membedakan antara dalil yang diajukan pemohon dan fakta hukum yang nantinya ditetapkan oleh Mahkamah.

Pada akhirnya, keberhasilan program ekonomi desa tidak semestinya hanya diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk atau target pembangunan yang tercapai. Manfaatnya bagi masyarakat, keberlanjutan usaha, kemandirian anggota, dan perlindungan terhadap prioritas pembangunan desa juga harus menjadi ukuran.

Dana Desa merupakan sumber daya publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat desa perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang transparan, adil, serta menghormati kewenangan desa.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *