BNPB Gelar Rakortek PB 2026: Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (Rakortek PB) di Kota Bogor, Jawa Barat, pada 10–13 Agustus 2026. Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Rakortek PB 2026 digelar sejalan dengan arah pembangunan nasional 2025–2029 yang menempatkan ketangguhan bencana sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan. Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme Pooling Fund Bencana (PFB), serta memperkuat komitmen dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB).
Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
Rakortek PB 2026 mengusung tema “Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Kapasitas Daerah untuk Mendukung Ketahanan Bencana menuju Indonesia Emas 2045”.
Sebanyak 38 provinsi berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui perwakilan BPBD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kehadiran pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat keselarasan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan serta karakteristik kebencanaan di masing-masing wilayah.
Selain pemerintah daerah, Rakortek PB 2026 diikuti pejabat BNPB, kementerian/lembaga terkait, akademisi, serta mitra penanggulangan bencana. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan kebijakan dan perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pengembangan sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi.
Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, antara lain best practice, paparan kebijakan kementerian/lembaga, diskusi panel, serta pembahasan teknis melalui tiga desk tematik.
Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Kapasitas Daerah Jadi Kunci Ketahanan Bencana
Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., menekankan bahwa tantangan kebencanaan yang semakin kompleks membutuhkan komitmen dan kolaborasi yang semakin kuat dari seluruh unsur.
Kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat. Menurutnya, hasil Rakortek harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kelembagaan, optimalisasi pendanaan, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Sejumlah narasumber lintas instansi turut memberikan perspektif dalam Rakortek PB 2026, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta jajaran internal BNPB.
Dari BNPB, materi disampaikan antara lain oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Direktur Kesiapsiagaan, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, serta Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana.
Pembahasan mencakup program prioritas, investasi penanggulangan bencana, kebijakan penganggaran, penguatan kelembagaan BPBD, capaian 2025 dan rencana aksi 2027, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan IKD.
Menuju Indonesia Tangguh Bencana
Melalui Rakortek PB 2026, BNPB menargetkan terbangunnya kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Forum tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan sinergi lintas sektor, menghasilkan rekomendasi strategis, serta mengidentifikasi rencana aksi daerah yang mendukung pencapaian target nasional di bidang penanggulangan bencana.
Penguatan kapasitas daerah menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ancaman bencana yang terus berkembang. Setiap daerah memiliki karakteristik risiko yang berbeda sehingga kebijakan penanggulangan bencana perlu disusun berdasarkan kondisi, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Rakortek PB 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana secara terintegrasi. Dengan perencanaan yang lebih baik, kelembagaan yang kuat, pendanaan yang optimal, serta kesiapsiagaan masyarakat yang semakin tinggi, pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat.
BNPB berharap hasil Rakortek PB 2026 dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program serta kebijakan penanggulangan bencana yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama membangun Indonesia yang semakin tangguh menghadapi bencana menuju Indonesia Emas 2045.
