Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Kini Cari Pasokan BBM ke China dan India demi Amankan Pertalite

JAKARTA — Kebijakan pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) mulai 24 Oktober 2026 menjadi sorotan. Di tengah kebijakan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana kunjungan ke India dan China untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi kebutuhan dalam negeri.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan energi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga dengan pengelolaan hubungan dagang dan ketergantungan terhadap pemasok dari luar negeri.

Bahlil mengatakan sebagian kebutuhan BBM Indonesia, termasuk bensin dengan angka oktan RON 90 atau Pertalite, masih bergantung pada impor dari negara tetangga.

Pemerintah menyatakan telah memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak kebijakan pengurangan ekspor gas tersebut. Namun, upaya mencari sumber pasokan alternatif menjadi perhatian karena Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor BBM.

Indonesia Pangkas Ekspor Gas Sebesar 31 BBTUD

Pemerintah mulai mengurangi pasokan gas alam melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak Sabtu, 24 Oktober 2026.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, pengurangan tersebut terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Gas yang dialihkan akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan wilayah Sumatra.

Berdasarkan data yang disampaikan Bahlil, total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD. Pengurangan 31 BBTUD tersebut setara sekitar 7,6 persen dari jumlah itu, atau dibulatkan menjadi sekitar 8 persen.

Pemerintah menyebut kebijakan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan gas domestik yang meningkat serta pemeliharaan fasilitas migas.

Bahlil menegaskan bahwa pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak yang berlaku.

Menurutnya, batas pengurangan yang diperbolehkan berdasarkan penjelasan pemerintah berada pada kisaran 91–92 BBTUD. Karena itu, pemerintah menilai pemangkasan sebesar 31 BBTUD belum melanggar ketentuan kontrak yang dimaksud.

Bahlil Siapkan Alternatif Pasokan BBM dari China dan India

Di tengah kebijakan pengurangan ekspor gas, Bahlil mengungkapkan rencana mengunjungi sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan energi.

Dalam keterangannya pada Senin, 26 Oktober 2026, Bahlil menyatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi ketahanan energi nasional.

Ia juga menegaskan bahwa langkah mencari sumber pasokan alternatif dilakukan untuk memastikan kebutuhan BBM dalam negeri tetap terpenuhi.

Rencana tersebut menjadi penting karena Singapura merupakan salah satu sumber utama impor BBM Indonesia. Data yang dikutip Bisnis.com menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Agustus 2026, impor BBM Indonesia dari Singapura mencapai sekitar US$7,39 miliar atau 55,69 persen dari total impor dalam kelompok produk BBM yang dihitung dalam laporan tersebut.

Angka tersebut menunjukkan besarnya peran Singapura dalam rantai pasokan BBM Indonesia. Namun, data itu tidak berarti seluruh kebutuhan Pertalite Indonesia secara khusus berasal dari Singapura.

Pemerintah kini berupaya memperluas pilihan pemasok agar kebutuhan energi nasional tidak terlalu bergantung pada satu jalur perdagangan.

Apakah Pasokan Pertalite Terancam?

Rencana Bahlil mencari pasokan BBM ke China dan India memunculkan pertanyaan mengenai ketahanan pasokan Pertalite apabila terjadi perubahan kebijakan perdagangan energi dengan Singapura.

Meski demikian, pemangkasan ekspor gas alam dan perdagangan BBM merupakan dua hal yang berbeda. Gas yang dikirim melalui jaringan pipa tidak sama dengan produk bensin yang diperdagangkan melalui rantai pasokan BBM.

Hingga informasi yang tersedia, belum ada konfirmasi bahwa Singapura akan menghentikan ekspor BBM ke Indonesia sebagai balasan atas pengurangan ekspor gas.

Bahlil menyatakan pemerintah telah memperhitungkan berbagai kemungkinan dan memastikan pasokan BBM nasional tetap menjadi perhatian.

Karena itu, rencana kunjungan ke India dan China lebih tepat dipahami sebagai upaya pemerintah mengamankan alternatif pasokan, bukan bukti bahwa Indonesia telah mengalami penghentian impor Pertalite dari Singapura.

Pemerintah Jaga Komitmen Kontrak dan Kebutuhan Domestik

Bahlil menegaskan Indonesia tetap menghormati perjanjian perdagangan energi dengan negara mitra. Ia menyatakan bahwa kebijakan pengurangan ekspor gas tetap memperhatikan batas minimum kontrak yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa kebutuhan energi dalam negeri harus menjadi prioritas, terutama untuk mendukung pembangkit listrik dan sektor industri.

Kebijakan tersebut menunjukkan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kewajiban perdagangan internasional.

Jika Indonesia ingin memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang, diversifikasi sumber impor perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi minyak nasional, pengembangan infrastruktur, dan penguatan kapasitas pengolahan BBM di dalam negeri.

Target Produksi Minyak Nasional hingga 1 Juta Barel per Hari

Selain mencari pasokan dari luar negeri, pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi atau lifting minyak nasional hingga 900 ribu–1 juta barel per hari pada 2028–2029.

Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi pengaktifan kembali sumur minyak yang tidak berproduksi atau idle well, penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta percepatan pengembangan 300 sumur yang telah dieksplorasi tetapi belum memiliki Plan of Development (PoD).

Target tersebut menjadi salah satu upaya mengurangi tekanan akibat ketergantungan pada impor energi.

Namun, pencapaian target produksi membutuhkan investasi, kepastian regulasi, kesiapan teknologi, dan pelaksanaan proyek yang efektif.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan energi tidak cukup diukur dari keputusan memangkas ekspor gas atau mencari pemasok baru. Pemerintah juga perlu memastikan pasokan BBM tetap tersedia, harga terjangkau, dan kepentingan masyarakat terlindungi.

Perkembangan hubungan dagang energi Indonesia dan Singapura serta hasil penjajakan pasokan dari China dan India akan menjadi faktor penting dalam menentukan ketahanan energi nasional ke depan.