Badak Jawa Bertahan Sejak Era Krakatau 1883, Wacana Relokasi ke Alas Purwo Picu Perdebatan: Menyelamatkan atau Mempertaruhkan?
SOROTAN PUBLIK – Seekor badak Jawa mungkin tidak pernah memahami bahwa keberadaannya kini menjadi salah satu persoalan konservasi paling penting di dunia. Di tengah hutan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, spesies bercula satu ini bertahan sebagai populasi liar terakhir di planet bumi. Namun, ketika pemerintah mulai mewacanakan pemindahan sebagian populasinya ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, muncul pertanyaan besar: apakah relokasi benar-benar menjadi jalan penyelamatan, atau justru menghadirkan risiko baru bagi satwa yang jumlahnya sudah sangat terbatas?
Gagasan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menilai konsentrasi seluruh populasi badak Jawa di Ujung Kulon membuat spesies tersebut rentan terhadap bencana besar, terutama gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Ia kemudian menyampaikan gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pendanaan konservasi bahkan disebut berpotensi melibatkan investor dan lembaga donor internasional.
Gagasan ini terdengar masuk akal dari sudut pandang mitigasi risiko. Namun, pemindahan satwa yang sangat terancam punah bukan perkara sederhana. Ada persoalan kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, air, kesehatan, reproduksi, hingga risiko selama proses penangkapan dan pengangkutan.
Populasi Terbaru Diperkirakan Kurang dari 50 Individu
Ancaman kepunahan badak Jawa bukan sekadar kekhawatiran. Berdasarkan penilaian IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) per Februari 2026, populasi badak Jawa diperkirakan tersisa kurang dari 50 individu dan seluruhnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Angka tersebut perlu menjadi perhatian serius karena spesies ini tidak lagi memiliki populasi liar di negara lain. Setelah badak Jawa terakhir di Vietnam dinyatakan punah secara lokal pada 2010, Ujung Kulon menjadi satu-satunya tempat di dunia bagi kelangsungan hidup spesies tersebut.
Kondisi ini membuat risiko bencana berskala besar semakin penting diperhitungkan. Jika seluruh populasi terkonsentrasi di satu kawasan dan kawasan itu mengalami kerusakan berat, dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan spesies.
Karena itu, gagasan membangun populasi kedua sebenarnya bukan hal baru dalam dunia konservasi. Persoalan utamanya adalah bagaimana melaksanakannya tanpa membahayakan individu yang masih tersisa.
Krakatau 1883: Sejarah yang Perlu Dibaca dengan Cermat
Salah satu hal menarik dalam perdebatan ini adalah sejarah hubungan badak Jawa dengan letusan Krakatau pada 1883.
Penelitian N.J. van Strien dan K. Rookmaaker yang diterbitkan dalam Journal of Threatened Taxa pada 2010 menelusuri catatan keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon sejak 1857 hingga 1949.
Penelitian tersebut mengkaji anggapan bahwa seluruh populasi badak Jawa di Ujung Kulon musnah akibat dampak letusan Krakatau 1883. Berdasarkan penelusuran laporan sejarah dan catatan pengamatan, para peneliti tidak menemukan bukti bahwa badak Jawa benar-benar habis dari kawasan tersebut setelah bencana.
Namun, temuan itu tidak boleh ditafsirkan bahwa badak Jawa kebal terhadap letusan gunung atau tsunami. Penelitian tersebut menunjukkan keberlanjutan keberadaan spesies di kawasan Ujung Kulon, bukan bukti bahwa setiap individu mampu bertahan dari seluruh dampak langsung bencana.
Sejarah tersebut tetap memberikan pelajaran penting: hubungan antara satwa, habitat, dan bencana alam perlu dipahami melalui penelitian, bukan hanya asumsi.
Bahkan pada Desember 2018, tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau menghantam kawasan pesisir Ujung Kulon. Populasi badak Jawa dilaporkan selamat dari peristiwa tersebut. Kejadian itu menjadi peringatan bahwa ancaman bencana bukan sesuatu yang sepenuhnya hipotetis.
DPR Meminta Kajian Mendalam Sebelum Relokasi
Wacana pemindahan tersebut langsung mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPR.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah melakukan penelitian mendalam sebelum mengambil keputusan. Ia mempertanyakan bagaimana badak Jawa mampu bertahan dari dampak letusan Krakatau hingga menghadapi perubahan lingkungan pada masa sekarang.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyampaikan keberatan terhadap gagasan pemindahan tanpa kajian yang matang. Ia mengingatkan bahwa badak Jawa tidak dapat menyampaikan kepentingannya sendiri, sehingga keselamatan satwa harus menjadi pertimbangan utama.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga meminta seluruh pihak terkait duduk bersama untuk mempelajari keuntungan dan risiko rencana tersebut.
Menurut Saan, pembahasan perlu melibatkan Komisi IV DPR, kementerian terkait, para pemangku kepentingan konservasi, serta pemerintah daerah Pandeglang dan Provinsi Banten.
Artinya, hingga 17 November 2026, persoalan ini masih berada pada tahap wacana dan pengkajian, bukan keputusan pemindahan yang telah ditetapkan.
Pengalaman Musofa: Pelajaran Penting dari Translokasi
Salah satu pengalaman yang patut menjadi bahan evaluasi adalah kematian badak Jawa bernama Musofa pada November 2025.
Musofa merupakan badak pertama yang ditranslokasi dari hutan Ujung Kulon menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), kawasan konservasi yang masih berada di lingkungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Musofa berhasil dipindahkan dan tiba di kandang perawatan pada 5 November 2025. Namun, dua hari kemudian, tepatnya 7 November 2025, satwa tersebut dinyatakan meninggal dunia.
Hasil nekropsi yang disampaikan Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa kematian Musofa disebabkan penyakit kronis yang telah ada sebelumnya dan tidak terdeteksi, dengan temuan gangguan pada lambung, usus, dan otak.
Fakta ini harus ditempatkan secara proporsional. Tidak tepat menyimpulkan bahwa proses translokasi menjadi penyebab langsung kematian Musofa, karena hasil pemeriksaan menyebut penyakit kronis bawaan sebagai penyebabnya.
Meski demikian, peristiwa tersebut memperlihatkan betapa rumitnya penanganan badak Jawa. Pemeriksaan kesehatan sebelum pemindahan, pemantauan kondisi satwa, kesiapan dokter hewan, dan prosedur transportasi harus dirancang dengan tingkat kehati-hatian sangat tinggi.
Jika pemindahan dalam satu kawasan konservasi saja membutuhkan persiapan kompleks, relokasi ke kawasan yang jauh berbeda tentu memerlukan kajian lebih menyeluruh.
Apakah Alas Purwo Benar-Benar Cocok?
Taman Nasional Alas Purwo memiliki kekayaan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang penting. Namun, statusnya sebagai taman nasional tidak otomatis menjadikannya habitat yang sesuai bagi badak Jawa.
Kelayakan habitat harus diuji berdasarkan kebutuhan biologis spesies. Beberapa aspek yang perlu diperiksa antara lain:
- Ketersediaan tumbuhan pakan sepanjang tahun.
- Ketersediaan air dan kubangan untuk berkubang.
- Kesesuaian vegetasi dan tutupan hutan.
- Kondisi iklim mikro dan kelembapan.
- Luas kawasan yang aman untuk jelajah dan berkembang biak.
- Potensi konflik dengan manusia serta aktivitas di sekitar kawasan.
- Risiko penyakit dan gangguan dari satwa lain.
- Ketersediaan sistem pengamanan dan pemantauan jangka panjang.
Belum cukup hanya menyatakan bahwa Alas Purwo memiliki hutan dan berstatus taman nasional. Pemerintah perlu memperlihatkan hasil survei ilmiah yang membuktikan kawasan tersebut mampu mendukung kehidupan dan reproduksi badak Jawa dalam jangka panjang.
Selain itu, perlu dipastikan apakah populasi yang dipindahkan dapat membentuk kelompok yang sehat secara genetik dan memiliki peluang berkembang biak.
Pemerintah Tegaskan Belum Ada Keputusan Pemindahan
Kementerian Kehutanan menyatakan pengembangan habitat kedua badak Jawa masih membutuhkan kajian ilmiah. Belum ada keputusan teknis mengenai lokasi akhir, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga menyatakan perlunya koordinasi lintas lembaga untuk membahas seluruh aspek positif dan negatif dari gagasan tersebut.
Dengan demikian, publik perlu membedakan antara gagasan membangun habitat kedua dan keputusan memindahkan badak yang sudah ditetapkan. Keduanya merupakan tahapan yang berbeda.
Perlindungan Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas. Pengembangan habitat kedua semestinya menjadi strategi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan, bukan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap satu-satunya habitat alami badak Jawa yang tersisa.
Pertanyaan Besar: Bagaimana Menyelamatkan Tanpa Mempertaruhkan?
Perdebatan relokasi badak Jawa seharusnya tidak berhenti pada pilihan antara mempertahankan seluruh populasi di Ujung Kulon atau memindahkan sebagian ke Alas Purwo.
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan spesies ini memiliki lebih dari satu populasi yang aman, tanpa membahayakan individu yang tersisa saat ini?
Mitigasi bencana di Ujung Kulon, penguatan patroli antiperburuan, perlindungan habitat, pemantauan populasi, pengelolaan keragaman genetik, dan pengembangan habitat kedua perlu ditempatkan dalam satu strategi konservasi yang terintegrasi.
Sejarah Krakatau 1883 menunjukkan bahwa badak Jawa tetap bertahan di Ujung Kulon setelah bencana besar. Namun, tsunami 2018 mengingatkan bahwa ancaman terhadap kawasan itu tetap nyata.
Karena itu, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi penolakan terhadap seluruh inovasi konservasi. Sebaliknya, niat menyelamatkan juga tidak boleh membuat pemerintah terburu-buru mengambil keputusan yang belum teruji.
Badak Jawa tidak dapat memilih tempat tinggalnya sendiri. Manusialah yang bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan konservasi benar-benar berpihak pada keselamatan spesies tersebut.
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
