Jakarta — Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam kondisi kuat dan mampu menjadi bantalan ekonomi atau shock absorber di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Staf Ahli Menteri Keuangan sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia masih cukup memadai untuk menghadapi berbagai tekanan eksternal, mulai dari fluktuasi harga energi dunia, gejolak nilai tukar, hingga dinamika ekonomi global.

Menurut pemerintah, kekuatan APBN 2026 didukung oleh kebijakan fiskal yang tetap disiplin dengan menjaga defisit anggaran di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ketika terjadi tekanan ekonomi.

“APBN harus tetap menjadi instrumen yang mampu melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi guncangan dari luar,” menjadi prinsip utama dalam pengelolaan fiskal pemerintah.

Cadangan Fiskal Jadi Bantalan Hadapi Krisis Global

Salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan nilai sekitar Rp420 triliun. Dana tersebut menjadi salah satu bantalan fiskal untuk menghadapi kemungkinan tekanan, terutama akibat perubahan harga energi global.

Dengan dukungan cadangan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga stabilitas harga energi dan melindungi daya beli masyarakat apabila terjadi lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi terhadap skenario kenaikan harga minyak mentah global pada kisaran tertentu sebagai langkah antisipasi agar tekanan terhadap APBN dapat dikendalikan.

Subsidi Energi Tetap Jadi Perhatian

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah menyadari bahwa sektor energi menjadi salah satu komponen yang dapat memberikan tekanan terhadap anggaran negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengingatkan bahwa kenaikan harga energi dapat berdampak terhadap kebutuhan subsidi dan kompensasi pemerintah.

Namun, pemerintah memastikan kebijakan subsidi tetap diarahkan untuk menjaga masyarakat, terutama kelompok yang terdampak langsung terhadap perubahan harga energi.

APBN akan terus digunakan sebagai alat stabilisasi agar dampak gejolak global tidak langsung membebani masyarakat.

Stress Test Tunjukkan Fiskal Masih Terkendali

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa hasil pengujian berbagai skenario risiko (stress test) menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman.

Skenario tersebut mencakup kemungkinan kenaikan harga minyak mentah serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pemerintah menilai meskipun terdapat potensi tekanan terhadap penerimaan dan belanja negara, defisit tetap dapat dijaga di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap PDB tetap terkendali.

Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Positif

Selain kekuatan fiskal, pemerintah juga melihat sejumlah indikator ekonomi menunjukkan ketahanan nasional.

Cadangan devisa Indonesia tercatat berada pada level kuat sekitar 144,9 miliar dolar AS. Aktivitas ekonomi domestik tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi konsumsi dan permintaan dalam negeri yang besar.

Pemerintah juga mencatat sejumlah indikator positif seperti pertumbuhan kredit perbankan, aktivitas manufaktur, serta keberlanjutan surplus perdagangan.

Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global.

Pemerintah Siapkan Strategi Jaga Pertumbuhan

Untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pemerintah terus melakukan diversifikasi pembiayaan dan memperluas sumber pendanaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Dengan kombinasi APBN yang sehat, cadangan fiskal yang kuat, serta fundamental ekonomi yang tetap terjaga, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

APBN 2026 diposisikan bukan hanya sebagai instrumen keuangan negara, tetapi juga sebagai benteng perlindungan ekonomi masyarakat Indonesia.