Antrean Solar Subsidi di Jambi Kian Parah, Diduga Dipicu Pelangsir dan Penyelewengan Distribusi
SOROTAN PUBLIK – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar subsidi terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Jambi dan wilayah Provinsi Jambi.
Antrean kendaraan, terutama truk dan kendaraan yang menggunakan biosolar subsidi, bahkan dilaporkan meluber hingga mengganggu akses masuk SPBU dan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Kondisi tersebut turut berdampak pada masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar jenis lain. Di SPBU Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, misalnya, antrean kendaraan yang mengisi biosolar disebut menyulitkan pengendara lain untuk masuk ke area SPBU.
Rio, salah seorang pengendara yang hendak membeli Pertamax, mengaku mengalami kesulitan saat akan masuk ke SPBU akibat antrean kendaraan yang mengular.
“Saya mau ngisi BBM Pertamax, tapi karena antrean truk yang akan mengisi solar ini, membuat mobil saya tak bisa masuk SPBU,” keluhnya.
Gangguan serupa juga dirasakan sebagian warga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Antrean kendaraan yang memanjang hingga badan jalan dinilai menghambat akses menuju permukiman dan sejumlah tempat usaha di sekitar SPBU.
Dugaan Pelangsiran Jadi Sorotan
Persoalan antrean solar subsidi di Jambi mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Muncul dugaan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan aktivitas pelangsiran atau pembelian BBM subsidi secara berulang untuk kemudian dialihkan atau dijual kembali dengan keuntungan tertentu.
Dalam pembahasan terkait distribusi solar subsidi, juga muncul dugaan penyalahgunaan sistem digitalisasi pembelian, termasuk penggunaan barcode atau QR Code yang bermasalah serta nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai.
Pertamina sebelumnya telah melakukan pemblokiran terhadap ribuan barcode atau QR Code yang terindikasi ganda maupun disalahgunakan. Namun, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi masih menjadi perhatian dan membutuhkan pengawasan lebih ketat dari berbagai pihak.
Pemerintah dan DPRD juga menyoroti dugaan adanya aliran solar subsidi ke sejumlah lokasi yang disebut sebagai tempat penampungan sebelum BBM tersebut kembali diperjualbelikan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan penanganan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Jika terbukti terdapat praktik penyelewengan yang terorganisir, kondisi tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Pemerintah dan Aparat Tingkatkan Pengawasan
Berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi persoalan antrean sekaligus memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran.
Dinas Perhubungan Kota Jambi menurunkan personel untuk membantu mengatur lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrean panjang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kemacetan dan memastikan akses masyarakat tetap dapat berjalan.
Selain itu, tim gabungan yang melibatkan Polresta Jambi, Dinas Perindustrian, serta Pertamina juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU. Pemeriksaan dilakukan untuk mengawasi proses penyaluran BBM subsidi sekaligus menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
Komisi II DPRD Kota Jambi juga mendorong pemberian sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penghentian sementara pasokan solar subsidi bagi SPBU yang terbukti tidak menjalankan ketentuan distribusi.
Di tingkat provinsi, Gubernur Jambi juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi diperketat. SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran diminta untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk kemungkinan pencabutan izin apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur dan ketentuan hukum.
Distribusi Tepat Sasaran Diharapkan Jadi Prioritas
Persoalan antrean panjang solar subsidi di Jambi menunjukkan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi, mulai dari penyaluran di SPBU hingga penggunaan oleh masyarakat yang berhak.
Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan diharapkan dapat mencegah terjadinya kebocoran distribusi sekaligus memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli maupun menggunakan BBM subsidi melalui sumber yang tidak resmi. Warga yang menemukan indikasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dapat melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pengelola SPBU, dan masyarakat, persoalan antrean panjang diharapkan dapat segera diatasi. Selain mengurangi kemacetan dan gangguan akses publik, pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk menjaga agar program subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara ilegal.
