Anggaran Negara Rp14,69 Miliar untuk Influencer, ICW Soroti Efisiensi dan Potensi Konflik Kepentingan

Sorotan Publik | Jakarta

Di tengah kebijakan pemerintah untuk menekan pengeluaran negara dan meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai sekitar Rp14,69 miliar memunculkan pertanyaan serius tentang prioritas belanja pemerintah.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pada portal INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2024–2026, dua kementerian tercatat melakukan sejumlah pengadaan jasa promosi dan influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan pesohor Raffi Ahmad.

Nilai keseluruhan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Temuan ini menjadi perhatian karena pengadaan berlangsung di tengah penerapan kebijakan efisiensi belanja pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Rincian Anggaran Kemendikbudristek

Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat mengadakan sejumlah layanan promosi melalui platform digital dan kegiatan publik.

Berdasarkan rincian yang disampaikan, nilai pengadaannya meliputi:

• Kehadiran dalam kegiatan atau event attendance: sekitar Rp2,52 miliar.
• Penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717: sekitar Rp575,6 juta.
• Penayangan video YouTube RANS Entertainment: sekitar Rp452,6 juta.
• Penayangan Instagram Reels dan TikTok: sekitar Rp350,3 juta.

Besarnya nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga, jumlah konten yang diproduksi, jangkauan audiens, serta indikator keberhasilan kegiatan promosi.

Secara khusus, pengadaan Instagram Story senilai lebih dari setengah miliar rupiah menjadi perhatian publik. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa saja keluaran pekerjaan yang diterima dan bagaimana nilai layanan tersebut dihitung.

Tiga Paket KKP Bernilai Rp10,79 Miliar

Sorotan berikutnya tertuju pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam periode 2025–2026, terdapat tiga paket pengadaan influencer engagement dengan total nilai sekitar Rp10,79 miliar.

Paket-paket tersebut berkaitan dengan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, pembangunan BINS di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, serta publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.

Besarnya anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi komunikasi tersebut, terutama ketika program kementerian berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat pesisir dan nelayan.

Publik perlu mengetahui apakah penggunaan jasa influencer memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.

Efisiensi Anggaran dan Urgensi Penggunaan Influencer

Kebijakan efisiensi belanja pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu konteks penting untuk mengevaluasi pengadaan tersebut.

Penggunaan influencer memang dapat menjadi salah satu instrumen komunikasi publik pemerintah. Namun, setiap pengeluaran harus memiliki tujuan yang jelas, perencanaan yang terukur, serta hasil yang dapat dievaluasi.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pengadaan jasa promosi dengan nilai miliaran rupiah benar-benar menjadi kebutuhan prioritas?

Terlebih, kementerian dan lembaga pemerintah pada umumnya telah memiliki unit hubungan masyarakat, kanal komunikasi resmi, serta sumber daya internal untuk menyampaikan informasi program kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan alasan penggunaan penyedia eksternal, keunggulan layanan yang ditawarkan, dan perbandingan efektivitasnya dengan alternatif komunikasi lainnya.

Potensi Konflik Kepentingan Perlu Dijelaskan

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Raffi Ahmad dilantik pada 22 Oktober 2024. Sementara itu, sejumlah paket pengadaan dari KKP berlangsung pada 2025 hingga 2026.

Kronologi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah memastikan proses pengadaan berlangsung transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Namun, afiliasi perusahaan dengan seorang pejabat publik dan adanya kontrak pengadaan tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum. Penilaian mengenai konflik kepentingan harus didasarkan pada hubungan yang relevan, proses pengambilan keputusan, ketentuan pengadaan, serta bukti yang dapat diperiksa.

Justru karena menyangkut uang negara dan figur yang memiliki jabatan publik, keterbukaan menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

ICW dan Publik Berhak Meminta Pertanggungjawaban

Temuan ICW tersebut seharusnya menjadi momentum bagi kementerian terkait dan LKPP untuk menjelaskan proses pengadaan secara terbuka.

Dokumen yang perlu menjadi perhatian antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, mekanisme pemilihan penyedia, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta laporan hasil kegiatan.

Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan bahwa harga yang dibayarkan sesuai dengan layanan yang diterima dan seluruh proses berjalan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau indikasi pelanggaran, lembaga pengawasan dan pemeriksaan yang berwenang perlu menindaklanjutinya.

APBN Bukan Anggaran Tanpa Batas

Perdebatan mengenai belanja influencer bukan semata-mata persoalan mahal atau murahnya jasa promosi. Persoalan utamanya adalah apakah pengeluaran tersebut benar-benar memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

Ketika pemerintah meminta masyarakat memahami kebijakan penghematan dan melakukan efisiensi, setiap belanja kementerian juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Uang negara tidak boleh dikeluarkan hanya karena sebuah program terlihat menarik di media sosial. Setiap rupiah harus memiliki dasar kebutuhan, mekanisme pengadaan yang transparan, hasil yang terukur, dan manfaat yang dapat dijelaskan kepada publik.

Pertanyaan yang patut dijawab pemerintah adalah: apakah anggaran sekitar Rp14,69 miliar untuk jasa influencer tersebut benar-benar menjadi kebutuhan strategis komunikasi publik, atau masih terdapat pilihan lain yang lebih efisien dan memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat?

APBN adalah uang rakyat. Efisiensi tidak cukup hanya menjadi slogan kebijakan, tetapi harus tercermin dalam setiap keputusan belanja negara.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.