Airlangga Hartarto: ASEAN DEFA Jadi Momentum Strategis Indonesia Perkuat Ekonomi Digital ASEAN, UMKM Berpeluang Tembus Pasar Regional
SOROTAN PUBLIK, MANILA – Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan tersebut bersama perwakilan negara-negara anggota ASEAN di Manila, Filipina, dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC).
DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital regional yang dirancang untuk membangun ekosistem digital ASEAN yang lebih terbuka, aman, saling terhubung, inklusif, dan kompetitif.
Dengan jumlah penduduk sekitar 693 juta jiwa, ASEAN memiliki potensi pasar yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan implementasi DEFA dapat mendorong nilai ekonomi digital kawasan meningkat dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030. Proyeksi tersebut didasarkan pada kajian yang menjadi rujukan pemerintah.
Peluang Lebih Besar bagi UMKM Indonesia
Salah satu manfaat yang diharapkan dari DEFA adalah terbukanya akses pasar regional yang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui harmonisasi aturan dan penguatan perdagangan digital lintas negara, pelaku usaha di Indonesia diharapkan dapat menjangkau konsumen di negara-negara ASEAN dengan proses transaksi yang semakin efisien.
Kesepakatan ini juga mencakup penguatan perdagangan elektronik, pembayaran digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta pengembangan talenta digital.
Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang tepat, UMKM berpeluang meningkatkan daya saing, memperluas jaringan perdagangan, dan mengambil bagian lebih besar dalam rantai ekonomi digital regional.
QRIS dan Konektivitas Pembayaran Digital
Integrasi ekonomi digital juga berkaitan erat dengan kemudahan transaksi lintas negara. Konektivitas sistem pembayaran, termasuk pengembangan kerja sama pembayaran berbasis QR seperti QRIS, menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.
Kemudahan pembayaran lintas negara diharapkan dapat membantu konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi dengan lebih praktis, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan pariwisata regional.
Namun, implementasinya tetap memerlukan keselarasan standar teknis, pengawasan transaksi, perlindungan konsumen, dan koordinasi antarotoritas negara anggota.
AI, Keamanan Siber, dan Talenta Digital Jadi Perhatian
DEFA tidak hanya membahas perdagangan elektronik. Kerangka kerja ini juga mencakup pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), komputasi awan, keamanan siber, dan tata kelola data.
Penguatan bidang tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dari risiko kebocoran data, penipuan daring, serangan siber, serta penyalahgunaan teknologi.
Indonesia juga perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja nasional tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menciptakan inovasi dan mengembangkan produk digital yang memiliki nilai tambah.
Indonesia Harus Menjadi Pemain Utama
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Kesepakatan tersebut membuka peluang untuk memperluas perdagangan digital, meningkatkan transaksi lintas negara, serta memperkuat partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem ekonomi digital ASEAN.
Indonesia juga memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa integrasi digital kawasan tidak hanya memperbesar pasar bagi perusahaan teknologi global, tetapi turut memberikan ruang bagi UMKM, perusahaan rintisan, industri teknologi, dan talenta digital dalam negeri.
Meski demikian, penandatanganan perjanjian bukanlah akhir dari proses. Pemerintah masih harus menindaklanjuti kesepakatan melalui tahapan ratifikasi dan penerapan aturan teknis di tingkat nasional.
Menurut informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah penandatanganan terakhir seluruh negara anggota. Karena itu, keberhasilan perjanjian ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan regulasi, infrastruktur, dan konsistensi pelaksanaan di setiap negara.
Tantangan Indonesia ke depan adalah memastikan manfaat integrasi ekonomi digital benar-benar dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar digital ASEAN, tetapi perlu memperkuat kapasitas produksi teknologi, inovasi, keamanan digital, serta daya saing pelaku usaha nasional.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
