SOROTAN PUBLIK – Pada awal 1990-an, dinamika politik di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diwarnai pembicaraan mengenai persaingan antara kelompok yang populer disebut ABRI Merah-Putih dan ABRI Hijau. Istilah tersebut menggambarkan persepsi tentang perbedaan orientasi politik, latar belakang sosial-keagamaan, serta jaringan kedekatan sejumlah perwira dengan pusat kekuasaan Presiden Soeharto.

ABRI Merah-Putih umumnya dilekatkan kepada perwira yang dianggap berorientasi nasionalis dan tidak membawa identitas keagamaan ke dalam politik militer. Sementara itu, ABRI Hijau merujuk kepada perwira yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkungan Islam, baik melalui keluarga, organisasi, maupun hubungan dengan ulama dan tokoh masyarakat.

Namun, kedua istilah tersebut bukan nama organisasi resmi di tubuh ABRI. Pembagian itu juga diperdebatkan oleh sejumlah pelaku sejarah dan pengamat. Karena itu, persaingan Merah-Putih dan Hijau lebih tepat dipahami sebagai label politik untuk menggambarkan perebutan pengaruh, jaringan karier, dan perubahan komposisi elite militer pada masa akhir Orde Baru.

Dalam bukunya Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016), Salim Said bahkan menilai isu ABRI Hijau versus ABRI Merah-Putih sebagai sesuatu yang mengada-ada, menyesatkan, dan kemudian cepat berlalu.

Meski demikian, istilah tersebut telanjur menjadi bagian dari perbincangan politik Orde Baru. Kesaksian sejumlah perwira dan peneliti memperlihatkan bahwa di balik label tersebut memang terdapat dinamika persaingan jabatan dan perubahan hubungan antara Soeharto, militer, serta kelompok Islam.

Benny Moerdani dan Persepsi ABRI Merah-Putih

Nama yang paling sering dikaitkan dengan ABRI Merah-Putih adalah Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani atau Benny Moerdani.

Benny menjabat Panglima ABRI pada 1983–1988. Sebelumnya, ia dikenal sebagai perwira intelijen dan komandan militer yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Soeharto.

Gaya kepemimpinannya dikenal tegas. Pada masa pengaruh Benny menguat, sebagian kalangan Islam memandangnya dengan kecurigaan. Namanya juga kerap dikaitkan dengan Peristiwa Tanjung Priok 1984, ketika bentrokan antara aparat dan masyarakat menimbulkan korban jiwa.

Peristiwa tersebut memperkuat persepsi sebagian kelompok Islam bahwa pemerintah dan aparat militer bersikap keras terhadap gerakan Islam. Namun, tuduhan bahwa Benny memiliki agenda khusus untuk melemahkan kekuatan politik Islam harus ditempatkan sebagai tuduhan atau persepsi politik pada masa itu, bukan fakta yang otomatis terbukti.

Sejumlah perwira kemudian diasosiasikan dengan jaringan Benny. Salah satu nama yang sering disebut adalah Mayor Jenderal Sintong Panjaitan.

Akan tetapi, Sintong membantah anggapan bahwa dirinya merupakan anak buah pribadi Benny. Dalam buku biografi Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009), yang disusun Hendro Subroto, Sintong menjelaskan bahwa hubungannya dengan Benny lebih berkaitan dengan struktur komando.

Ia menyatakan bahwa dirinya bukan orang Benny secara pribadi, melainkan berada di bawah komando Benny ketika Benny menjabat Panglima ABRI.

Sintong juga memiliki hubungan dengan Try Sutrisno serta sejumlah senior dan rekan sesama alumni Akademi Militer Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antarpersonel militer tidak selalu dapat disederhanakan menjadi dua kubu yang saling berhadapan.

ABRI Hijau dan Persaingan yang Diberi Label Agama

Dalam buku Konflik dan Integrasi TNI-AD (2004), Kivlan Zen menjelaskan penggunaan istilah ABRI Merah-Putih untuk menyebut tentara yang dianggap nasionalis dan tidak membawa bendera agama. Sebaliknya, ABRI Hijau dilekatkan kepada perwira yang berasal dari lingkungan sosial-keagamaan Islam dan dekat dengan ulama, kiai, serta pemimpin organisasi Islam.

Fadli Zon dalam Politik Huru-Hara Mei 1998 (2004) juga membahas istilah ABRI Hijau sebagai label yang digunakan untuk menyudutkan perwira yang dekat dengan kalangan Islam, seolah-olah kedekatan tersebut membuat mereka kurang nasionalis.

Dua nama yang kerap dikaitkan dengan kelompok Hijau adalah Feisal Tanjung dan Raden Hartono. Keduanya memiliki latar belakang keluarga yang dekat dengan lingkungan Muhammadiyah.

Namun, latar belakang keluarga dan hubungan sosial-keagamaan tidak otomatis membuktikan bahwa seorang perwira menjalankan agenda politik agama. Karier, sikap, dan keputusan mereka tetap perlu dilihat berdasarkan rekam jejak masing-masing.

Feisal Tanjung dan Raden Hartono: Perubahan Posisi dalam Struktur Militer

Pada masa Benny Moerdani memiliki pengaruh besar, sejumlah perwira yang kemudian diasosiasikan dengan ABRI Hijau merasa kurang memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan strategis.

Raden Hartono, misalnya, pernah disebut diproyeksikan untuk menjadi Gubernur Jawa Timur. Namun, rencana tersebut tidak terwujud. Ia kemudian ditempatkan di Bandung untuk menduduki jabatan di lingkungan pendidikan dan pengembangan militer.

Dalam kesaksian yang dicatat Salim Said, Hartono menceritakan perpindahannya ke Bandung. Ia juga mengungkapkan bahwa Try Sutrisno pernah meminta dirinya agar tidak mendukung pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Akan tetapi, situasi politik berubah ketika Soeharto mulai membangun hubungan lebih dekat dengan kalangan Islam. ICMI berdiri pada 1990 dengan B.J. Habibie sebagai ketua dan memperoleh dukungan politik dari Soeharto.

Hartono kemudian menyatakan lebih memilih mengikuti arah politik Soeharto. Dalam kesaksian yang dikutip Salim Said, ia mengatakan, “Saya lebih takut kepada Pak Harto.”

Pernyataan tersebut menggambarkan kuatnya posisi Soeharto dalam menentukan arah politik elite pemerintahan dan militer saat itu.

Perubahan hubungan Soeharto dengan kelompok Islam tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak akhir 1980-an, pemerintah mulai membuka ruang lebih luas bagi kalangan cendekiawan Muslim. Salah satu tandanya adalah dukungan terhadap ICMI.

Langkah tersebut berlangsung setelah bertahun-tahun hubungan pemerintah Orde Baru dengan sebagian kelompok Islam diwarnai ketegangan, termasuk akibat kebijakan asas tunggal Pancasila pada 1985.

Dengan demikian, perubahan sikap Soeharto terhadap kelompok Islam juga berkaitan dengan kebutuhan memperluas basis dukungan politik pemerintah.

Santa Cruz 1991 dan Perubahan Karier Sejumlah Perwira

Peristiwa Santa Cruz di Dili, Timor Timur, pada 12 November 1991 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan karier sejumlah perwira ABRI.

Saat itu, demonstrasi dan prosesi pemakaman di Pemakaman Santa Cruz berakhir dengan penembakan oleh aparat militer Indonesia terhadap massa. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dan memicu kecaman internasional.

Rekaman penembakan yang dibuat jurnalis asing kemudian menyebar ke berbagai negara dan meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintahan Soeharto.

Pada saat peristiwa itu terjadi, Mayor Jenderal Sintong Panjaitan menjabat Panglima Kodam IX/Udayana, yang wilayah komandonya mencakup Timor Timur.

Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perwira. Menurut Kivlan Zen dalam Konflik dan Integrasi TNI-AD, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk atas perintah Soeharto dan dipimpin Feisal Tanjung.

Kivlan mencatat bahwa keputusan DKP berujung pada pemberhentian Sintong Panjaitan dari dinas militer.

Keputusan tersebut berdampak besar terhadap perjalanan karier Sintong. Namun, penting untuk membedakan pertanggungjawaban komando atas Peristiwa Santa Cruz dengan narasi persaingan kelompok di tubuh ABRI. Tidak cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa pemeriksaan terhadap Sintong semata-mata merupakan operasi politik satu kelompok untuk menyingkirkan kelompok lainnya.

Peristiwa tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah pertanggungjawaban militer atas kekerasan terhadap warga sipil di Timor Timur.

Feisal Tanjung Menjadi Panglima ABRI, Benny Kehilangan Pengaruh

Pada 1993, Feisal Tanjung diangkat menjadi Panglima ABRI. Pengangkatannya berlangsung setelah sejumlah perubahan dalam susunan pimpinan militer pada awal dekade tersebut.

Benny Moerdani sendiri sudah tidak lagi menjabat Panglima ABRI sejak 1988. Setelah itu, ia pernah menduduki jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Pada 1993, ia tidak lagi berada dalam jabatan pemerintahan yang sama.

Sejumlah perwira yang diasosiasikan dengan Benny juga mengalami perubahan penugasan. Luhut Binsar Panjaitan, misalnya, menjalani sejumlah penugasan komando setelah sebelumnya memiliki karier yang cukup menonjol.

Namun, perubahan jabatan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya satu kebijakan terkoordinasi untuk menyingkirkan seluruh orang yang dianggap dekat dengan Benny.

Menurut sejumlah penulis sejarah, istilah Merah-Putih dan Hijau juga digunakan untuk menggambarkan persepsi tentang siapa yang memperoleh kepercayaan Soeharto dan siapa yang kehilangan akses terhadap jabatan strategis.

Dua Jenderal yang Dekat dengan Lingkungan Islam di Puncak ABRI

Perubahan komposisi pimpinan militer semakin terlihat ketika Raden Hartono dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 8 Februari 1995. Saat itu, Feisal Tanjung masih menjabat Panglima ABRI.

Kehadiran Feisal dan Hartono pada posisi puncak di lingkungan militer kemudian kerap dikaitkan dengan sebutan jenderal santri.

Kivlan Zen menggambarkan penempatan dua perwira yang dekat dengan kalangan Islam tersebut sebagai perkembangan penting dalam sejarah kepemimpinan ABRI.

Bagi sebagian kalangan Islam, perubahan itu dipandang sebagai terbukanya kesempatan lebih luas bagi perwira dengan latar belakang sosial-keagamaan Islam untuk menduduki jabatan tinggi.

Sementara itu, sebagian pengamat melihatnya sebagai bagian dari perubahan jaringan kekuasaan di sekitar Soeharto.

Tetapi, penyebutan jenderal santri tidak berarti bahwa keduanya mewakili satu organisasi atau gerakan politik Islam yang seragam. Latar belakang keagamaan, hubungan sosial, dan posisi politik merupakan hal yang berbeda.

Pergeseran Hubungan Soeharto dengan Kelompok Islam

Perubahan komposisi pimpinan ABRI berjalan beriringan dengan perubahan pendekatan Soeharto terhadap masyarakat Islam.

Ada beberapa perkembangan penting yang menggambarkan perubahan tersebut.

Pertama, berdirinya ICMI pada 1990. Organisasi ini menjadi salah satu saluran bagi cendekiawan Muslim untuk terlibat lebih dekat dengan lingkungan pemerintahan. Dukungan Soeharto terhadap ICMI memperlihatkan perubahan hubungan politik pemerintah dengan sebagian kalangan Islam.

Kedua, perubahan ruang sosial-keagamaan. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, pemerintah mulai menunjukkan sikap yang lebih akomodatif terhadap sejumlah aspirasi masyarakat Islam. Perubahan kebijakan dan praktik di bidang pendidikan serta kehidupan sosial-keagamaan menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Ketiga, hubungan ABRI dengan Golkar tetap dipertahankan. Perubahan pendekatan terhadap kelompok Islam tidak menghapus peran politik ABRI dalam sistem Orde Baru. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, militer tetap memiliki peran dalam bidang pertahanan-keamanan sekaligus sosial-politik.

Keempat, pendekatan keamanan tetap digunakan. Sikap yang lebih akomodatif terhadap sebagian kelompok Islam tidak berarti pemerintah menghentikan tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas atau kekuasaan. Di sejumlah wilayah, pendekatan keamanan tetap menjadi instrumen penting pemerintah.

Marcus Mietzner melalui tulisannya Godly Men in Green yang terbit di Inside Indonesia pada 1998 membahas perubahan hubungan antara militer, Soeharto, dan kalangan Islam. Analisis tersebut dapat menjadi pembanding untuk memahami bahwa perubahan politik Orde Baru tidak semata-mata ditentukan oleh identitas agama para perwira, tetapi juga oleh strategi mempertahankan kekuasaan dan mengelola hubungan dengan berbagai kelompok sosial.

Siapa yang Diuntungkan dalam Persaingan Merah-Putih dan Hijau?

Jika dilihat dari susunan jabatan pada awal hingga pertengahan 1990-an, Feisal Tanjung dan Raden Hartono memperoleh posisi penting dalam struktur pimpinan ABRI. Pada saat yang sama, pengaruh Benny Moerdani dan sejumlah perwira yang diasosiasikan dengannya tidak lagi sebesar sebelumnya.

Namun, menyebut perubahan tersebut sebagai kemenangan mutlak ABRI Hijau atas ABRI Merah-Putih terlalu menyederhanakan persoalan.

Faktor yang lebih mendasar adalah strategi politik Soeharto dalam mengatur keseimbangan kekuatan di lingkungan militer dan pemerintahan. Presiden Orde Baru itu memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa yang memperoleh jabatan strategis dan jaringan mana yang diberi ruang lebih luas.

Soeharto juga berkepentingan menjaga agar tidak ada satu jaringan militer yang terlalu dominan dan mampu berkembang menjadi pusat kekuasaan tandingan.

Dalam konteks tersebut, perubahan pimpinan ABRI dapat dibaca sebagai bagian dari strategi pengelolaan elite. Kedekatan dengan kalangan Islam menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan, tetapi bukan satu-satunya penentu.

Persaingan Jenderal atau Strategi Politik Soeharto?

Pada akhirnya, istilah ABRI Merah-Putih dan ABRI Hijau tidak sepenuhnya menggambarkan dua kubu militer yang terorganisasi secara resmi berdasarkan nasionalisme dan agama.

Ada perwira yang memiliki hubungan dengan berbagai jaringan sekaligus. Ada pula yang tidak cocok dimasukkan ke dalam salah satu kategori tersebut. Latar belakang keluarga dan agama tidak selalu menentukan pilihan politik atau sikap profesional seorang perwira.

Persoalan yang lebih mendasar adalah akses terhadap Soeharto, persaingan karier, penempatan jabatan strategis, serta pengaruh para jenderal dalam menentukan arah kebijakan militer.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa ABRI pada masa Orde Baru bukan hanya institusi pertahanan negara, tetapi juga bagian penting dari struktur politik pemerintahan.

Ketika Soeharto mengubah strategi politiknya dan mulai membangun hubungan lebih dekat dengan kalangan Islam, perubahan itu turut tercermin dalam komposisi pimpinan militer.

Karena itu, persaingan ABRI Merah-Putih dan ABRI Hijau lebih tepat dibaca sebagai gambaran perebutan pengaruh dan perubahan jaringan kekuasaan di sekitar Soeharto, dengan identitas sosial-keagamaan menjadi salah satu unsur yang ikut membentuk persepsi politik pada masa tersebut.

Catatan sejarah: Kesaksian Salim Said, Kivlan Zen, Sintong Panjaitan, dan Z.A. Maulani perlu dibaca sebagai sumber dengan sudut pandang masing-masing. Perbedaan kesaksian dan interpretasi merupakan bagian penting dalam memahami sejarah Orde Baru. Tulisan Marcus Mietzner yang terbit pada 1998 juga dapat digunakan sebagai pembanding analisis mengenai hubungan militer, kekuasaan, dan kelompok Islam.