Kapal Tongkang Angkut Batubara dari Kalimantan dan Sumatra, Mengapa Kekayaan Alam Belum Selalu Berarti Kesejahteraan Rakyat?
JAKARTA — Pemandangan kapal tongkang dan kapal kargo berukuran besar yang mengangkut batubara dari wilayah penghasil di Kalimantan dan Sumatra kerap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: ketika sumber daya alam Indonesia terus dieksploitasi dan diperdagangkan, mengapa sebagian masyarakat di sekitar wilayah kaya sumber daya masih menghadapi persoalan ekonomi?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana kekayaan sumber daya alam diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.
Secara klasifikasi ekonomi, Indonesia bukan termasuk negara berpendapatan rendah. Bank Dunia saat ini menempatkan Indonesia dalam kelompok upper-middle income economy atau negara berpendapatan menengah atas. Untuk tahun fiskal 2027, kelompok tersebut mencakup negara dengan GNI per kapita antara US$4.636 hingga US$14.375 berdasarkan metode Atlas Bank Dunia. Indonesia tercantum di dalam kelompok tersebut.
Namun, status pendapatan suatu negara tidak otomatis menggambarkan kondisi ekonomi setiap rumah tangga. Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan pendekatan berbeda dalam mengukur kemiskinan.
Dalam pernyataan bersama pada September 2026, Bank Dunia menyebut BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional Indonesia sebesar 8,07 persen pada Maret 2026 berdasarkan garis kemiskinan nasional. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi kehidupan antarnegara. Pada garis US$8,30 per orang per hari yang digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, Bank Dunia memperkirakan sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis tersebut. Perbedaan itu terutama terjadi karena kedua ukuran tersebut menjawab pertanyaan yang berbeda.
Di sinilah muncul pembahasan mengenai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Istilah tersebut digunakan dalam literatur ekonomi untuk menjelaskan kondisi ketika kekayaan sumber daya alam tidak selalu menghasilkan kinerja pembangunan yang lebih baik. Dalam kondisi tertentu, ketergantungan terhadap komoditas dapat berkaitan dengan persoalan tata kelola, distribusi rente, diversifikasi ekonomi, serta ketimpangan.
Salah satu mekanisme yang sering dibahas adalah Dutch disease. Ketika sektor sumber daya alam berkembang sangat besar, peningkatan pendapatan dan permintaan dapat menarik tenaga kerja serta modal ke sektor tertentu dan membuat sektor tradable non-sumber daya, termasuk manufaktur, menghadapi tekanan. Kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa distribusi rente sumber daya dapat memengaruhi seberapa besar dampak tersebut terhadap pertumbuhan dan ketimpangan.
Artinya, persoalan utamanya bukan sekadar berapa banyak batubara, mineral atau sumber daya lain yang keluar dari suatu daerah, tetapi bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya tersebut dikelola dan didistribusikan.
Wilayah penghasil tambang dapat memperoleh penerimaan daerah, lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru. Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga dapat menghadapi persoalan seperti perubahan penggunaan lahan, tekanan terhadap lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, serta ketimpangan apabila manfaat ekonomi tidak tersebar secara merata.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai ekspor atau pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: berapa besar manfaat yang diterima masyarakat di daerah penghasil? Apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan kesempatan usaha yang layak? Apakah penerimaan negara dan daerah kembali menjadi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup? Dan yang tidak kalah penting, apakah kerusakan lingkungan serta biaya sosial akibat kegiatan pertambangan ditangani secara memadai?
Kekayaan alam pada akhirnya merupakan aset publik yang membutuhkan tata kelola. Jika penerimaan dari sumber daya alam dikelola secara transparan, akuntabel dan diarahkan pada pembangunan produktif serta pemerataan kesempatan, kekayaan komoditas dapat menjadi modal pembangunan jangka panjang.
Sebaliknya, apabila rente ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggung masyarakat luas, maka keberlimpahan sumber daya tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan yang dirasakan secara merata.
Karena itu, pemandangan kapal-kapal pengangkut batubara yang terus bergerak dari wilayah penghasil menuju pasar domestik maupun internasional seharusnya tidak hanya dilihat sebagai simbol besarnya aktivitas ekonomi Indonesia.
Pemandangan tersebut juga dapat menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam pada akhirnya perlu diukur dari manfaat yang kembali kepada rakyat, keberlanjutan lingkungan, kualitas pembangunan daerah, dan kemampuan negara mengubah kekayaan alam menjadi kesejahteraan jangka panjang.
