Dedi Mulyadi: Pendidikan Gratis Jabar untuk Hampir 1 Juta Siswa Dibiayai dari Pajak Warga
BANDUNG – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pendidikan gratis kembali menjadi perhatian publik. Dedi menegaskan bahwa program pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat ditopang oleh pembiayaan pemerintah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari pajak masyarakat.
Dalam keterangannya pada Selasa (22/9/2026), Dedi menyebut sebanyak 992.125 siswa SMA dan SMK negeri menjadi penerima pembiayaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga Jawa Barat di antaranya kami gunakan untuk memberikan jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat,” kata Dedi.
Menurut Dedi, pembiayaan pendidikan tersebut tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Program pendidikan juga didukung berbagai sumber anggaran pemerintah, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat serta bantuan operasional dari Pemprov Jabar.
Anggaran pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari operasional sekolah, pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru hingga berbagai fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.
Dedi menegaskan bahwa siswa SMA dan SMK negeri dalam skema pendidikan gratis tersebut tidak boleh dibebani pungutan.
“Tidak ada pungutan 1 rupiah pun kepada mereka. Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan,” ujarnya.
Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan sejumlah bantuan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Pada 2026, sebanyak 38.887 siswa mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah dengan nilai Rp1,8 juta per siswa per tahun. Total anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp70 miliar. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan seperti seragam, tas, sepatu dan buku.
Bantuan juga diberikan kepada siswa yang mengikuti program kerja sama dengan sekolah swasta. Data Pemprov Jabar menyebut 31.663 siswa menerima bantuan melalui program tersebut.
Untuk siswa SMA, bantuan biaya SPP diberikan sebesar Rp150.000 per bulan. Sementara siswa SMK memperoleh bantuan SPP sebesar Rp175.000 per bulan. Selain itu, penerima program juga mendapatkan bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta.
Pemprov Jabar menyebut total anggaran program bantuan melalui sekolah swasta tersebut mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun.
Selain itu, terdapat lebih dari 117.000 siswa yang masuk kategori terancam putus sekolah. Mereka mendapatkan bantuan tambahan untuk pembayaran SPP sebesar Rp600.000 per siswa. Total anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp70,47 miliar.
Secara keseluruhan, Pemprov Jawa Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp1,29 triliun untuk kebutuhan pelayanan siswa di sekolah, di luar dana BOSP dan sertifikasi guru.
Dedi kemudian menekankan bahwa pemerintah daerah maupun gubernur bukan pihak yang secara pribadi membiayai program tersebut. Menurutnya, anggaran pemerintah pada akhirnya bersumber dari kontribusi masyarakat, salah satunya melalui pembayaran pajak.
“Yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan Gubernur. Ini adalah warga Jawa Barat yang membayar pajak,” kata Dedi.
Pernyataan tersebut sekaligus menempatkan program pendidikan gratis sebagai bagian dari penggunaan anggaran publik yang berasal dari berbagai sumber penerimaan pemerintah.
Dengan skema tersebut, Pemprov Jawa Barat menyatakan berupaya memastikan siswa tetap memperoleh akses pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun melalui dukungan terhadap siswa yang bersekolah di sekolah swasta.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menegaskan pentingnya transparansi penggunaan anggaran publik. Sebab, ketika program pemerintah dibiayai dari penerimaan negara dan daerah, masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan memberikan manfaat bagi pelayanan publik.
