JK Ungkap Kisah Saat Jokowi Pilih Susi Pudjiastuti Jadi Menteri Meski Tamatan SMP
JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla pernah mengungkap kisah di balik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja periode 2014–2019.
Kisah tersebut menarik perhatian karena latar belakang pendidikan formal Susi Pudjiastuti yang tidak sampai perguruan tinggi. Meski demikian, Susi memiliki pengalaman panjang sebagai pengusaha di bidang perikanan dan kemudian mengembangkan bisnis penerbangan melalui Susi Air.
Dalam kisah yang disampaikan Jusuf Kalla, dirinya sempat mempertanyakan keputusan Jokowi menunjuk Susi sebagai menteri. Saat itu, JK mempertanyakan apakah latar belakang pendidikan Susi menjadi persoalan untuk menduduki jabatan tersebut.
JK kemudian mengisahkan jawaban Jokowi yang menurutnya menekankan bahwa persyaratan pendidikan untuk jabatan menteri tidak dapat disamakan begitu saja dengan persyaratan pendidikan untuk jabatan presiden dan wakil presiden.
“Pak JK, untuk jadi Presiden dan Wapres saja, sesuai konstitusi, kita minimal boleh tamatan SMA. Mengapa jadi menteri saja tidak boleh tamatan SMP?” demikian JK mengisahkan jawaban Jokowi saat itu.
Menurut cerita JK, Jokowi kemudian mempertimbangkan sejumlah aspek lain di luar pendidikan formal, antara lain pengalaman, profesionalitas, integritas dan komitmen terhadap visi pemerintahan.
“Bukannya dia punya pengalaman di bidangnya, profesionalitas, integritas dan komitmen dengan visi kita?” kata JK, mengutip percakapannya dengan Jokowi.
Keraguan tersebut, menurut JK, kemudian berubah setelah dirinya bertemu langsung dengan Susi dan melihat bagaimana sosok tersebut menjalankan pekerjaannya.
Susi Pudjiastuti memang memiliki pengalaman panjang sebelum masuk ke pemerintahan. Ia dikenal sebagai pengusaha yang membangun usaha pengolahan dan perdagangan hasil perikanan di Pangandaran, Jawa Barat.
Dari sektor perikanan, Susi kemudian mengembangkan bisnis penerbangan melalui Susi Air. Pengalaman sebagai pelaku usaha tersebut menjadi bagian dari rekam jejak profesional yang dimilikinya ketika dipercaya memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja. Pemerintah kemudian mencatat Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014–2019.
Selama menjabat, Susi dikenal publik melalui berbagai kebijakan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk kebijakan pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada masa itu juga mendokumentasikan berbagai langkah penindakan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal.
Universitas Gadjah Mada juga mencatat Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014–2019 serta menggambarkan perjalanan kariernya dari usaha perdagangan ikan hingga mengembangkan bisnis penerbangan Susi Air.
Penunjukan Susi pada 2014 menjadi perhatian publik karena latar belakangnya berbeda dengan banyak pejabat pemerintahan lainnya. Ia tidak menempuh pendidikan formal hingga perguruan tinggi, tetapi memiliki pengalaman profesional yang panjang sebagai pengusaha.
Kisah yang disampaikan Jusuf Kalla tersebut memperlihatkan bagaimana pengalaman profesional dan rekam jejak seseorang juga dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penempatan pada jabatan publik, di samping pendidikan formal.
Namun, jabatan publik tetap membawa tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara. Setiap pejabat dituntut mampu menjalankan kewenangan sesuai aturan hukum, bekerja secara profesional, serta mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan yang dibuat kepada publik.
Susi Pudjiastuti sendiri kemudian menyelesaikan masa tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni 2019. Pemerintah pada 2020 juga mencatat Susi sebagai penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera, dengan keterangan pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014–2019.
Kisah JK tentang Susi pada akhirnya menjadi salah satu cerita yang menunjukkan bahwa perjalanan seseorang menuju jabatan publik tidak selalu hanya dilihat dari jenjang pendidikan formal. Pengalaman, kemampuan profesional, integritas dan rekam jejak juga dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
