Tiga Hari Tak Terlihat di Rapat DPR, Ke Mana Nusron Wahid? Absennya Jadi Sorotan Usai OTT KPK
JAKARTA – Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam dua agenda rapat DPR selama dua hari berturut-turut menjadi sorotan publik. Perhatian tersebut muncul bersamaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN.
Pada Selasa (15/9/2026) dan Rabu (16/9/2026), Nusron tidak menghadiri agenda bersama Komisi II DPR RI. Kehadirannya masing-masing diwakili Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan.
Menurut Ossy, ketidakhadiran Nusron bukan karena sakit. Ia menjelaskan bahwa sang menteri memiliki penugasan serta kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Ossy juga mengatakan dirinya masih berkomunikasi dengan Nusron. Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan Nusron secara spesifik, Ossy menyebut perlu mengecek kepada sekretariat menteri.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan suap HGB yang sedang ditangani KPK.
KPK sebelumnya melakukan OTT pada Senin (14/9/2026) dan mengamankan sejumlah pihak terkait perkara tersebut. Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyebut empat dari delapan tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Keempat nama tersebut adalah Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, Arif Sugiyanto alias Gus Arif, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Dalam perkara yang sama, KPK juga menyita uang tunai dengan nilai sekitar Rp106,3 miliar. Uang tersebut dikemas dalam sejumlah koper, kardus, boks, dan wadah lainnya.
Besarnya nilai barang bukti dan posisi sejumlah tersangka yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan Menteri ATR/BPN membuat absennya Nusron dari rapat DPR menjadi perhatian.
Namun, ketidakhadiran dalam rapat DPR tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterkaitan Nusron dengan tindak pidana yang sedang disidik KPK. Penentuan keterlibatan seseorang dalam perkara pidana tetap bergantung pada alat bukti dan hasil penyidikan.
Di tengah situasi tersebut, ruang publik pun dipenuhi berbagai spekulasi dan candaan. Ada yang menggunakan istilah “menghilang”, “ngumpet”, hingga membuat teori satir tentang keberadaan sang menteri.
Namun, di balik berbagai candaan tersebut terdapat pertanyaan yang lebih substantif: agenda apa yang sedang dijalankan Menteri ATR/BPN ketika dua agenda DPR berlangsung, dan kapan Nusron akan memberikan penjelasan secara langsung kepada publik mengenai situasi yang berkembang di kementeriannya?
Sementara itu, KPK masih melanjutkan penyidikan untuk menelusuri aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB.
Dengan demikian, keberadaan Nusron dan agenda resminya tetap perlu dilihat berdasarkan keterangan resmi, bukan spekulasi media sosial.
Publik juga masih menunggu perkembangan penyidikan KPK, termasuk apakah Nusron Wahid nantinya akan dipanggil sebagai saksi atau pihak lain yang dianggap diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara.
