Rakyat Papua Terus Berteriak, Hutan dan Tanah Adat Terancam: Pak Gubernur, Sudahkah Suara Mereka Benar-Benar Didengar?
Sorotan Publik — Jeritan masyarakat Papua mengenai hutan, tanah adat, dan masa depan wilayah leluhur kembali menggema. Di tengah luasnya bentang alam Tanah Papua, muncul pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: siapa sebenarnya yang paling menentukan nasib tanah dan hutan Papua hari ini?
Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan politik.
Ia menyentuh kehidupan masyarakat adat yang sejak turun-temurun menggantungkan hidup pada hutan, tanah, sungai, dan sumber daya alam di wilayah leluhurnya.
Ketika izin, investasi, proyek pembangunan, konsesi, maupun kebijakan pengelolaan sumber daya alam masuk ke wilayah Papua, masyarakat adat membutuhkan kepastian bahwa suara mereka tidak sekadar didengar, tetapi benar-benar menjadi bagian dari keputusan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil masih mencatat adanya konflik agraria dan persoalan pengelolaan sumber daya alam di Papua. WALHI Papua, misalnya, menyoroti persoalan persetujuan masyarakat adat dalam sejumlah konflik wilayah adat dan pentingnya prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
Ketika Rakyat Menjaga Hutan, Siapa yang Menjaga Hak Mereka?
Masyarakat Papua selama bertahun-tahun menyuarakan kekhawatiran terhadap perubahan fungsi hutan dan penguasaan wilayah adat.
Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan yang bisa dihitung dalam hektare.
Hutan adalah sumber pangan, ruang hidup, tempat mencari obat-obatan, sumber air, sekaligus bagian dari identitas dan kebudayaan.
Karena itu, ketika hutan berubah menjadi kawasan perkebunan, pertambangan, proyek pangan, maupun penggunaan lainnya, pertanyaan mengenai hak masyarakat adat dan mekanisme persetujuan menjadi sangat penting.
Bahkan pada 2026, persoalan masyarakat adat Papua masih muncul dalam sengketa terkait perubahan kawasan hutan dan proyek pangan serta energi. Organisasi pendamping masyarakat adat menilai keputusan mengenai kawasan tersebut berpotensi mengabaikan posisi masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki hubungan turun-temurun dengan wilayahnya.
Artinya, keresahan tersebut bukan sekadar suara yang muncul di media sosial.
Ada persoalan nyata mengenai bagaimana negara mengatur hubungan antara kepentingan pembangunan dengan hak masyarakat adat.
“Pak Gubernur, Kupas Realita yang Terjadi di Tanah Papua”
Karena itu, tuntutan kepada pemerintah daerah Papua untuk berbicara lebih terbuka menjadi relevan.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang.
Berapa luas hutan yang masih berada dalam kondisi baik?
Berapa luas wilayah adat yang telah mendapatkan pengakuan?
Berapa banyak izin usaha yang berada di atas atau bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat?
Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari pemanfaatan sumber daya alam?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat adat benar-benar menjadi pihak yang menentukan masa depan tanah leluhurnya sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya tidak dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan.
Justru sebaliknya.
Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu berjalan bersama masyarakat, bukan pembangunan yang membuat masyarakat merasa menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri.
Jangan Sampai Papua Hanya Kaya Alam, tetapi Rakyatnya Kehilangan Ruang Hidup
Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun kekayaan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari nilai ekonominya.
Hutan Papua menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih besar daripada sekadar komoditas.
Ketika hutan rusak, yang hilang bukan hanya pepohonan. Yang ikut terancam adalah sumber air, keanekaragaman hayati, pangan masyarakat, kebudayaan, serta ruang hidup generasi berikutnya.
Karena itu, suara masyarakat Papua harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap keputusan mengenai tanah dan hutan.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam banyak aspek pengelolaan sumber daya alam, tetapi pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan kepentingan masyarakat Papua tidak tenggelam dalam proses pengambilan kebijakan.
Maka seruan kepada para pemimpin Papua sederhana:
Jangan hanya mendengar ketika rakyat sudah berteriak. Dengarkan sebelum mereka kehilangan tanah, hutan, dan ruang hidupnya.
Dan kepada pemerintah pusat:
Papua bukan sekadar peta investasi. Papua adalah rumah bagi masyarakat yang telah menjaga tanah dan hutannya selama turun-temurun.
Jika pembangunan memang untuk kesejahteraan rakyat, maka rakyat harus menjadi bagian dari keputusan.
Bukan sekadar menjadi penonton.
Tanah Papua harus dibangun, tetapi jangan sampai pembangunan justru membuat rakyat Papua kehilangan masa depan di tanah leluhurnya sendiri.
Rakyat berhak tahu. Rakyat cerdas. Rakyat berdaulat.
