Indonesia Desak OKI Kategorikan Kekerasan Pemukim Israel sebagai Terorisme

JEDDAH — Sorotan Publik — Pemerintah Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah lebih konkret terhadap kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di wilayah Palestina. Indonesia tidak ingin tindakan tersebut hanya berakhir pada kecaman, tetapi didorong untuk mendapatkan respons politik dan hukum yang lebih tegas.

Desakan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 OKI di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (27/8/2026).

Dalam forum tersebut, Anis menekankan bahwa OKI perlu membangun kewibawaan melalui tindakan nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan. Indonesia juga menyoroti perluasan permukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, serta kekerasan terhadap warga Palestina.

Indonesia Dorong Kekerasan Pemukim Dikategorikan Terorisme

Salah satu poin penting yang disampaikan Indonesia adalah desakan agar kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal Israel di wilayah Palestina dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Anis menilai perhatian masyarakat internasional terhadap berbagai konflik regional tidak boleh membuat situasi di Palestina luput dari perhatian.

Dalam pernyataannya, Anis menyinggung berbagai tindakan yang menurut pemerintah Indonesia terus terjadi, termasuk kekerasan terhadap warga Palestina, Lebanon, Suriah, dan Iran, pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al Aqsa, serta perluasan permukiman dan pengambilalihan tanah Palestina.

Desakan tersebut menempatkan isu kekerasan pemukim sebagai bagian dari dorongan Indonesia agar negara-negara anggota OKI tidak berhenti pada kecaman, tetapi mendorong mekanisme pertanggungjawaban yang lebih konkret.

PBB Catat Ribuan Insiden Kekerasan di Tepi Barat

Situasi di Tepi Barat juga menjadi perhatian serius masyarakat internasional.

Menurut laporan PBB, hingga 10 Agustus 2026 sebanyak 76 warga Palestina telah tewas di Tepi Barat sepanjang tahun ini. PBB juga mencatat sekitar 3.800 warga Palestina mengalami pengungsian akibat kekerasan pemukim, pembongkaran dan pengusiran.

Selain itu, PBB telah mendokumentasikan lebih dari 1.430 insiden yang melibatkan pemukim Israel dan menyebabkan korban, kerusakan properti atau keduanya. Insiden tersebut berdampak terhadap sekitar 260 komunitas Palestina.

PBB juga mencatat bahwa sejak awal 2026 otoritas perencanaan Israel telah memajukan atau menyetujui sekitar 12.360 unit hunian di Tepi Barat yang diduduki, termasuk sekitar 7.200 unit di Area C dan 5.160 unit di Yerusalem Timur.

Qusra dan Ancaman Pengusiran Warga Palestina

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan serangan fisik. PBB juga menyoroti pola intimidasi terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah.

Di Qusra, misalnya, laporan PBB menyebut adanya serangkaian tindakan yang dilaporkan dilakukan pemukim, termasuk serangan terhadap rumah, vandalisme, pembakaran, serta pemutusan akses air dan listrik terhadap sejumlah rumah warga Palestina.

Kondisi tersebut dinilai semakin memperburuk tekanan terhadap masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan.

PBB sebelumnya juga memperingatkan bahwa kekerasan pemukim di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong perpindahan warga Palestina dari tempat tinggal mereka.

Indonesia Minta OKI Tidak Berhenti pada Kecaman

Indonesia berpandangan bahwa OKI perlu menggunakan kekuatan diplomatik dan politik negara-negara anggotanya untuk mendorong tindakan yang lebih nyata.

Anis Matta menegaskan bahwa organisasi tersebut perlu membangun kewibawaan melalui aksi nyata dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, persoalan Palestina bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta penolakan terhadap perluasan permukiman di wilayah Palestina.

Desakan Indonesia tersebut kini menjadi bagian dari dinamika diplomatik di OKI ketika situasi di Tepi Barat terus memburuk dan laporan mengenai kekerasan pemukim, penggusuran serta perluasan permukiman terus bermunculan.

Pemerintah Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan mendorong agar sikap negara-negara anggota OKI diterjemahkan menjadi langkah politik serta hukum yang lebih konkret.