Kepala Staf Presiden Tegaskan Desa Fondasi Kemajuan Indonesia dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama kemajuan Indonesia sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menjelaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan lebih dari 75.000 desa yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
Ia menilai kekuatan utama desa terletak pada modal sosial berupa budaya gotong royong, musyawarah, solidaritas, serta kepercayaan yang telah tumbuh di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan pemerintah.
Sebagai lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memastikan setiap kebijakan Presiden dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu program strategis yang mendapat perhatian adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi desa.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah menargetkan koperasi desa menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mendorong tumbuhnya usaha produktif di berbagai sektor.
KSP juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya mempercepat pengentasan desa tertinggal. Dari sekitar 9.300 desa yang masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, sebagian besar berada di 30 kabupaten prioritas yang menjadi fokus percepatan pembangunan.
Selain koordinasi, KSP secara rutin melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan proyek-proyek strategis berjalan sesuai target. Salah satunya melalui peninjauan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di sejumlah daerah serta penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan.
Di sektor kelautan, pemerintah juga menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan pada 2026 dan meningkat menjadi 5.000 desa nelayan hingga 2029. Setiap desa dirancang memiliki fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, serta sarana pendukung lainnya yang dikelola melalui sistem koperasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pemerintah juga terus berupaya mengatasi berbagai persoalan dasar di desa, mulai dari akses listrik, jaringan telekomunikasi, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan air bersih. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Dudung, pembangunan desa bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, desa diharapkan menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.
