Program Makan Bergizi Gratis dan BUMDes: Tiga Keuntungan Sinergi yang Menggerakkan Ekonomi Desa
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga menghadirkan peluang besar bagi penguatan ekonomi desa melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sinergi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus diperkuat agar BUMDes berperan aktif dalam mendukung rantai pasok kebutuhan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Kolaborasi tersebut diyakini mampu menghadirkan tiga manfaat utama, yakni menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas, menggerakkan roda ekonomi desa, serta memperkuat BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Menjamin Pasokan Pangan Segar dan Berkelanjutan
Dalam skema MBG, BUMDes berperan sebagai penghubung antara petani, peternak, nelayan, dan dapur SPPG. Melalui mekanisme tersebut, hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan desa dapat disalurkan secara langsung sehingga kualitas bahan pangan tetap terjaga.
Komoditas seperti sayuran segar, telur, daging ayam, ikan, hingga berbagai produk pangan lokal menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan dapur MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya menegaskan bahwa SPPG diutamakan membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, maupun unit usaha desa lainnya apabila potensi tersebut tersedia di wilayah setempat.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.
Menggerakkan Ekonomi Desa dan Membuka Lapangan Kerja
Pelibatan BUMDes dalam rantai pasok MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan.
Program ini menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal sehingga petani maupun peternak memperoleh kepastian permintaan dan harga yang lebih stabil.
Hingga Maret 2026, sebanyak 741 BUMDes tercatat telah menjadi pemasok bahan pangan untuk SPPG, sementara 37 BUMDes lainnya dipercaya mengelola dapur MBG.
Secara nasional, Program MBG juga telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal yang tersebar di berbagai daerah sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang semakin luas.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahkan mendorong agar BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mengelola dapur MBG sehingga seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga distribusi, dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.
Selain itu, setiap SPPG diperkirakan mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja lokal sehingga membuka peluang kerja baru sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di pedesaan.
Memperkuat BUMDes sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Sinergi dengan Program MBG juga menjadi momentum penting bagi peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes.
Melalui keterlibatan dalam rantai pasok pangan nasional, BUMDes didorong untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha, memperkuat sistem distribusi, serta menjaga standar mutu produk yang dipasok.
Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa BUMDes dan Koperasi Desa harus dibangun dalam pola kerja yang saling melengkapi sehingga mampu mendukung keberhasilan Program MBG tanpa terjadi tumpang tindih peran.
Dengan kapasitas yang semakin kuat, BUMDes diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu mengelola berbagai potensi lokal secara berkelanjutan.
Strategi tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan desa tematik, seperti desa jagung, desa melon, desa ayam petelur, hingga desa perikanan yang mampu memasok kebutuhan pangan nasional.
Membangun Desa dari Ketahanan Pangan
Sinergi antara Program Makan Bergizi Gratis dan BUMDes menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan gizi nasional dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Melalui jaminan pasokan pangan yang sehat, peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha desa, serta penguatan kelembagaan BUMDes, program ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
