Membaca Peta Kekuasaan di Senayan: Sindiran Bambang Pacul kepada Dasco dan Pengaruh Politik di Balik Jabatan Formal
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA — Dinamika kekuasaan di Senayan tidak selalu dapat dibaca hanya melalui jabatan formal yang tercantum dalam struktur kelembagaan. Di balik mekanisme resmi parlemen, terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi arah komunikasi dan pengambilan keputusan politik, mulai dari kekuatan partai hingga jejaring komunikasi antarelite.
Dua pernyataan politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, pada 2022 dan 2023 kembali menarik perhatian ketika dikaitkan dengan posisi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan perkembangan peta politik nasional.
Keduanya memang muncul dalam konteks berbeda. Namun, jika dibaca secara berdampingan, pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara jabatan, pengaruh personal, disiplin partai, dan mekanisme pengambilan keputusan di lembaga legislatif.
Sindiran Bambang Pacul kepada Dasco pada 2022
Salah satu momen yang kembali diperbincangkan terjadi dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 24 Agustus 2022.
Saat itu, Sufmi Dasco Ahmad hadir dalam rapat yang membahas penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dasco, yang ketika itu juga tercatat sebagai anggota Komisi III, memilih duduk di deretan kursi belakang.
Ketua Komisi III saat itu, Bambang Wuryanto, kemudian mempersilakan Dasco untuk duduk di kursi pimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Pacul melontarkan kelakar yang kemudian banyak dikutip.
“Dia sedang bersikap rendah hati, nanti one day tinggi hati, sekarang rendah hati dulu,” ujar Pacul.
Dasco merespons pernyataan tersebut dengan tersenyum dan mengangkat kedua tangannya sebagai gestur penghormatan.
Momen itu diberitakan CNN Indonesia pada 24 Agustus 2022. Meski kemudian sering dikaitkan dengan pembicaraan mengenai pengaruh Dasco, pernyataan Pacul dalam forum tersebut tidak secara eksplisit menyebut Dasco sebagai pengendali parlemen.
Karena itu, kelakar tersebut perlu ditempatkan sesuai konteks aslinya, yakni interaksi antara dua politisi dalam sebuah rapat resmi DPR.
Bambang Pacul dan Pernyataan tentang Kekuasaan Ketua Partai
Pernyataan Bambang Pacul yang lebih substansial mengenai mekanisme kekuasaan politik muncul dalam rapat Komisi III DPR bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud MD, pada 29 Maret 2023.
Dalam rapat tersebut, Mahfud meminta dukungan DPR untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Pacul merespons dengan menyampaikan bahwa lobi kepada anggota DPR tidak selalu cukup untuk mendorong keputusan strategis apabila belum ada komunikasi dengan pimpinan partai politik.
“Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing,” ujar Pacul dalam rapat tersebut.
Pada 11 April 2023, Pacul kembali menegaskan pandangannya bahwa kekuasaan politik di Indonesia sangat bergantung pada ketua umum partai.
“Kan sudah dibilangin bahwa yang namanya kekuasaan di Republik ini tergantung ketua partai,” katanya sebagaimana diberitakan Bisnis.com.
Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara mandat rakyat yang diberikan kepada anggota DPR melalui pemilu dan disiplin organisasi partai politik.
Di satu sisi, partai memiliki kewenangan menentukan kebijakan organisasi, mengatur fraksi, serta menempatkan kader dalam berbagai posisi politik. Di sisi lain, anggota DPR tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat.
Sufmi Dasco dan Pengaruh Komunikasi Lintas Partai
Dalam perkembangan politik November 2026, posisi Sufmi Dasco Ahmad kembali menjadi perhatian. Selain menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, Dasco juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, dalam keterangan yang dikutip ANTARA pada 17 November 2026, menilai Dasco memiliki kemampuan menjaga komunikasi dengan partai-partai koalisi pemerintah maupun kekuatan politik di luar pemerintahan.
Menurut Lamhot, kemampuan membangun dialog lintas kelompok diperlukan untuk menjaga komunikasi politik dan mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik yang menghambat agenda pemerintahan.
Penilaian tersebut memperlihatkan bagaimana komunikasi personal dan jejaring politik dapat menjadi modal penting bagi seorang tokoh dalam dinamika parlemen.
Sementara itu, analisis mengenai informal power atau pengaruh politik informal Dasco juga muncul dalam pembahasan sejumlah pengamat politik. Konsep ini merujuk pada kemampuan seorang tokoh memengaruhi komunikasi, membangun kesepahaman, dan menjembatani kepentingan politik tanpa harus memiliki kewenangan formal tambahan.
Namun, pengaruh informal tidak sama dengan kewenangan konstitusional. Penilaian mengenai luasnya pengaruh seorang politisi tetap harus dibedakan dari fakta mengenai jabatan dan kekuasaan yang secara resmi diberikan oleh undang-undang.
Dua Sumber Pengaruh: Struktur Partai dan Jejaring Politik
Jika pernyataan Bambang Pacul pada 2023 disandingkan dengan penilaian mengenai peran Dasco pada 2026, terdapat dua dimensi yang menarik untuk dicermati.
Pertama, kekuatan struktural partai politik. Ketua umum dan pimpinan partai memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah organisasi, pencalonan politik, penempatan kader, serta sikap fraksi terhadap agenda tertentu.
Kedua, pengaruh personal melalui komunikasi dan negosiasi. Seorang politisi yang memiliki hubungan baik dengan berbagai kelompok dapat berperan sebagai penghubung dalam membangun komunikasi lintas partai maupun antarlembaga.
Kedua dimensi tersebut dapat berjalan bersamaan, tetapi tidak otomatis menggantikan mekanisme formal DPR.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keputusan DPR tetap harus melalui prosedur kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembahasan legislasi melibatkan alat kelengkapan dewan, komisi, badan legislasi, fraksi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.
Dengan demikian, kemampuan seorang tokoh membangun komunikasi politik tidak dapat disamakan dengan kewenangan untuk mengambil keputusan secara sepihak atas nama seluruh parlemen.
Pertanyaan Publik: Siapa Mengendalikan Keputusan dan Siapa Bertanggung Jawab?
Persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar siapa tokoh yang paling berpengaruh di Senayan. Publik perlu mengetahui bagaimana pengaruh politik diterjemahkan menjadi keputusan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Ada sejumlah pertanyaan penting yang layak terus diawasi:
- Sejauh mana arahan pimpinan partai memengaruhi sikap anggota DPR dalam pembahasan undang-undang dan kebijakan publik?
- Bagaimana komunikasi informal antarelite politik memengaruhi substansi keputusan yang kemudian dibahas melalui mekanisme resmi DPR?
- Seberapa terbuka proses negosiasi politik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas?
- Bagaimana masyarakat dapat mengawasi dan meminta pertanggungjawaban wakil rakyat atas keputusan yang mereka ambil?
Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi perwakilan tidak hanya membutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan formal, tetapi juga transparansi dalam menjalankan kewenangan tersebut.
Jabatan memberikan batas kewenangan. Struktur partai membentuk disiplin politik. Jejaring komunikasi dapat membangun pengaruh. Namun, keputusan yang menyangkut kepentingan publik tetap harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme demokrasi dan hukum.
Bagi masyarakat, memahami peta kekuasaan di Senayan bukan sekadar mengikuti persaingan elite. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kekuatan politik, baik formal maupun informal, tidak menjauhkan proses pengambilan keputusan dari mandat rakyat.
Sorotan Publik menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan kekuasaan sebagai bagian penting dari demokrasi. Sebab, parlemen bukan milik segelintir elite, melainkan lembaga perwakilan yang memperoleh mandat dari rakyat.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
