JK Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran: Harus Pintar dan Aktif Bantu Presiden

0
1795229106264

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangannya mengenai kriteria figur yang layak mengisi jabatan Wakil Presiden RI setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Menurut JK, seorang wakil presiden harus memiliki kecerdasan, kemampuan, serta kemauan untuk bekerja. Posisi tersebut bukan sekadar jabatan simbolis, melainkan memiliki fungsi konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan JK saat berada di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Jumat (20/11/2026).

JK merujuk langsung pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

“Artinya, wakil presiden itu membantu,” ujar JK.

Ia menegaskan bahwa fungsi tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata. Menurutnya, seorang wakil presiden tidak seharusnya hanya diam tanpa menjalankan peran dalam membantu kepala negara.

“Kalau wakil presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu. Nah, itu bunyi Undang-Undang Dasar,” kata JK.

JK: Wapres Harus Memiliki Kemampuan dan Kecerdasan

Lebih jauh, JK menilai kecerdasan dan kapasitas intelektual merupakan bagian penting dari kriteria seorang wakil presiden. Kemampuan tersebut diperlukan agar wakil presiden dapat memahami persoalan pemerintahan dan memberikan kontribusi dalam mendukung tugas Presiden.

“Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak memiliki kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden? Nah, itu masalahnya, ya,” pungkasnya.

Pernyataan JK menjadi perhatian publik di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya.

MPR Telah Menerima Surat Pengunduran Diri Gibran

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa lembaganya telah menerima surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan proses pengisiannya akan mengikuti mekanisme konstitusi.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sidang tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR, sementara keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Kriteria Calon Wapres Menjadi Perhatian Publik

Pernyataan Jusuf Kalla membuka kembali pembahasan mengenai kapasitas dan tanggung jawab seorang wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selain memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, calon wakil presiden juga akan menghadapi harapan masyarakat mengenai kemampuan bekerja, memahami persoalan nasional, berkoordinasi dengan Presiden, serta memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

Publik kini menantikan dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR. Proses tersebut bukan hanya menyangkut pengisian jabatan yang kosong, tetapi juga menentukan figur yang akan mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

Sorotan Publik menilai bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu berlangsung transparan, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan bekerja menjadi hal penting yang patut diperhatikan dalam pembahasan calon pemimpin nasional.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *