Muradi dan Dharma Pongrekun Kritik Sistem Promosi Polri, Soroti Meritokrasi dan Budaya Organisasi

0
1795218467496-1

Sorotan Publik, JAKARTA – Sistem promosi jabatan dan budaya organisasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi bersama Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun menyampaikan kritik mengenai mekanisme pembinaan karier perwira, pengaruh kedekatan personal, serta lemahnya penerapan prinsip meritokrasi.

Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi yang menghadirkan keduanya. Mereka menilai pembenahan Polri tidak cukup dilakukan melalui pergantian pimpinan atau perombakan struktur organisasi. Perubahan mendasar harus menyentuh sistem yang menentukan perjalanan karier, promosi jabatan, pendidikan, hingga pola hubungan antarpersonel.

Muradi Pertanyakan Mekanisme Promosi dan Perjalanan Karier Listyo Sigit

Prof. Muradi menyoroti perjalanan karier Jenderal Listyo Sigit Prabowo, khususnya ketika menjabat Kapolres Solo. Menurut Muradi, kedekatan dengan pusat kekuasaan politik yang kemudian berkembang di wilayah tersebut patut menjadi bahan evaluasi dalam melihat pola promosi jabatan strategis di lingkungan kepolisian.

Ia mempertanyakan apakah mekanisme promosi di internal Polri telah berjalan berdasarkan prestasi, kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan secara objektif.

Muradi menilai ketiadaan mekanisme penyaringan yang kuat dan transparan berpotensi membuka ruang bagi faktor kedekatan personal maupun politik dalam menentukan jabatan. Kondisi semacam itu, menurut pandangannya, dapat membuat personel yang memiliki rekam prestasi dan kompetensi tidak memperoleh kesempatan karier secara proporsional.

Persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut perjalanan karier seorang perwira. Lebih jauh, hal itu berkaitan dengan kualitas tata kelola organisasi dan kepercayaan anggota terhadap sistem pembinaan karier yang berlaku.

Dharma Pongrekun Soroti Persaingan dan Lemahnya Kontrol Sosial

Sementara itu, Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun menyoroti persoalan budaya organisasi. Ia menilai pola persaingan yang tidak sehat serta melemahnya kontrol sosial antarpersonel dapat memengaruhi perilaku dan dinamika internal kepolisian.

Dharma mengungkapkan bahwa lingkungan pendidikan dan pembinaan personel turut membentuk karakter organisasi. Apabila persaingan lebih dominan daripada kolaborasi, kondisi tersebut berpotensi terbawa ke dalam kehidupan kedinasan.

Ia juga menyinggung pengaruh pola suka dan tidak suka atau like and dislike dalam dinamika penempatan jabatan. Menurutnya, prinsip meritokrasi tidak boleh berhenti sebagai konsep atau aturan formal, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam praktik.

Kontrol sosial internal juga dinilai penting agar setiap anggota, termasuk pejabat yang memiliki pangkat dan kewenangan tinggi, tetap berada dalam koridor etika, profesionalisme, dan tanggung jawab institusi.

Reformasi Polri Harus Menyentuh Sistem

Kritik Muradi dan Dharma mengarah pada satu persoalan mendasar: pembenahan Polri harus dilakukan secara sistemik. Pergantian figur pimpinan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila mekanisme promosi, mutasi, pendidikan, dan pengawasan masih menyisakan ruang bagi kepentingan kelompok.

Sistem promosi yang sehat semestinya memiliki indikator penilaian yang jelas, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prestasi kerja, integritas, kompetensi, pengalaman, serta rekam jejak seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penempatan jabatan.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan evaluasi perlu berjalan efektif agar keputusan strategis tidak hanya bergantung pada hubungan personal atau pertimbangan yang sulit diuji secara terbuka.

Pembenahan budaya organisasi juga tidak kalah penting. Polri membutuhkan lingkungan kerja yang mendorong profesionalisme, kolaborasi, keberanian menyampaikan koreksi, serta penghargaan terhadap anggota berdasarkan kapasitas dan kinerjanya.

Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penegakan hukum di lapangan. Masyarakat juga berkepentingan mengetahui apakah institusi penegak hukum dikelola melalui sistem yang adil, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kritik terhadap Polri semestinya ditempatkan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi. Tujuannya bukan melemahkan institusi, melainkan mendorong kepolisian agar semakin akuntabel, profesional, dan mampu menjalankan mandatnya untuk melindungi serta melayani masyarakat.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *