Rp44 Triliun Anggaran MBG Kembali ke Kas Negara, 1.637 Sekolah Dicoret dan Dapur Tanpa Sertifikat Higiene Dilarang Beroperasi
Sorotan Publik, JAMBI – Pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan telah melakukan efisiensi dan pengembalian anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara melalui transformasi kebijakan yang disebut MBG 2.0.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Angka Rp44 triliun tersebut menjadi perhatian karena mencerminkan besarnya penyesuaian anggaran dan pembenahan mekanisme pelaksanaan program yang menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah.
Namun, di balik pengembalian anggaran tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem pengalokasian, pembayaran insentif, pengawasan dapur, dan penentuan penerima manfaat MBG selama ini dijalankan.
Insentif Dapur Berubah, dari Rp6 Juta per Hari Menjadi Rp2.000 per Ompreng
Salah satu perubahan paling signifikan dalam kebijakan MBG 2.0 adalah penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola dapur SPPG.
Sudaryono menjelaskan bahwa sebelumnya mitra memperoleh insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng atau porsi makanan yang disalurkan.
Melalui kebijakan baru, skema tersebut diubah menjadi Rp2.000 per ompreng.
Selain itu, komponen biaya operasional dapur yang sebelumnya menggunakan mekanisme penggantian berdasarkan biaya aktual dengan nilai yang dapat melampaui Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.
Menurut Sudaryono, perubahan skema insentif tersebut diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.
Perubahan ini memperlihatkan pergeseran mekanisme pembiayaan dari insentif tetap menuju perhitungan yang lebih berkaitan dengan volume penyaluran makanan.
Dari sisi tata kelola anggaran, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkecil potensi pembayaran yang tidak sebanding dengan aktivitas pelayanan dapur.
Namun, efektivitasnya tetap membutuhkan pengawasan terhadap jumlah produksi, kualitas makanan, distribusi, dan laporan penggunaan dana.
Rp480 Miliar Dana Dapur Belum Beroperasi Ditarik
Pembenahan juga dilakukan terhadap dana yang masih tersimpan dalam rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi.
BGN menarik kembali sekitar Rp480 miliar dari rekening dapur-dapur tersebut untuk dikembalikan ke kas negara.
Langkah ini menjadi bagian dari penertiban aliran anggaran agar dana program tidak terus tertahan pada unit pelayanan yang belum menjalankan kegiatan operasional.
Sebelumnya, dalam penjelasan resmi mengenai efisiensi anggaran, BGN juga mengungkapkan adanya pengembalian dana dari rekening SPPG bermasalah atau fiktif serta tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Secara keseluruhan, BGN menyebut penghematan dan pengembalian anggaran sekitar Rp44 triliun berasal dari beberapa komponen, termasuk penyesuaian pagu anggaran, efisiensi insentif mitra, pembatasan biaya operasional, serta penertiban dana yang tidak tepat sasaran.
Artinya, angka Rp44 triliun tidak seluruhnya merupakan dana yang sebelumnya telah dibelanjakan, melainkan gabungan efisiensi alokasi dan pengembalian dana.
Meski demikian, transparansi mengenai rincian setiap komponen tetap penting agar publik dapat mengetahui secara jelas bagaimana angka tersebut dihitung dan diverifikasi.
Sebanyak 1.637 Sekolah Dicoret dari Penerima MBG
Tidak hanya anggaran, BGN juga melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat.
Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 1.637 sekolah di seluruh Indonesia telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
Menurutnya, sebagian sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan relatif mahal.
Evaluasi ini dilakukan agar program lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Sudaryono juga mengungkapkan adanya persoalan dalam mekanisme operasional sejumlah dapur pada tahap awal pelaksanaan program.
Ketika itu, salah satu persyaratan agar dapur dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut, menurut Sudaryono, membuat sebagian pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak masuk kelompok prioritas agar dapurnya dapat beroperasi.
BGN kini melakukan penertiban terhadap praktik tersebut. Sudaryono bahkan menyebut beberapa dapur yang dinilai melanggar ketentuan telah ditutup.
Kebijakan pencoretan sekolah tersebut perlu diikuti dengan transparansi kriteria penerima manfaat agar penentuan sasaran tidak menimbulkan persoalan baru dan benar-benar memprioritaskan kelompok yang membutuhkan.
Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene Tidak Boleh Beroperasi
Persoalan yang tidak kalah penting adalah keamanan pangan.
Dalam sidak di Kota Jambi, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai persyaratan operasional.
Ia menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas sebelum berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan gizi.
“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” ujar Sudaryono.
BGN mengungkapkan hasil evaluasi internal menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan dan kelayakan fasilitas dapur.
Di antaranya lokasi dapur yang berdekatan dengan kandang kambing, hingga bagian atap bangunan yang menjadi tempat bersarang burung walet.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dapur tidak cukup hanya memeriksa jumlah makanan yang diproduksi atau banyaknya penerima manfaat.
Kondisi bangunan, kebersihan lingkungan, penyimpanan bahan baku, proses memasak, kualitas air, sanitasi, hingga distribusi makanan harus memenuhi standar keamanan pangan.
Perlu diketahui, kewajiban SLHS sebenarnya telah ditetapkan BGN sejak September 2025 melalui kebijakan mengenai standar higiene dan sanitasi SPPG. Karena itu, penegasan kembali pada November 2026 ini sekaligus menjadi perhatian terhadap konsistensi penerapan dan pengawasan aturan yang sudah berlaku.
BGN menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui penambahan tenaga pengawas, termasuk pengawas khusus yang memiliki kompetensi di bidang pengolahan makanan dan juru masak.
Pengelola dapur juga diarahkan untuk meningkatkan pelaporan penggunaan dana harian agar aktivitas operasional dapat dipantau secara lebih transparan.
Rp44 Triliun Kembali, Publik Menunggu Akuntabilitas
Pengembalian dan efisiensi anggaran Rp44 triliun tentu menjadi informasi penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Namun, capaian tersebut juga perlu dilihat sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa besar uang yang berhasil dikembalikan, tetapi bagaimana sistem pengawasan sebelumnya berjalan, mengapa mekanisme pembayaran perlu diubah, dan bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi penerima program.
Perubahan insentif dari pembayaran tetap menjadi pembayaran berdasarkan jumlah ompreng juga membutuhkan sistem verifikasi yang kuat. Tanpa pencatatan produksi dan distribusi yang akurat, mekanisme baru tetap berpotensi menghadapi persoalan administrasi maupun penyimpangan.
Begitu pula dengan kewajiban SLHS. Aturan tidak akan berarti banyak apabila pengawasan hanya dilakukan setelah muncul persoalan atau laporan masyarakat.
Program MBG menyangkut kebutuhan pangan dan kesehatan jutaan penerima manfaat, terutama anak-anak. Karena itu, kualitas makanan, keamanan pengolahan, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas anggaran harus berjalan bersamaan.
Jangan Sampai Anak Menanggung Kelalaian Sistem
Bagi Sorotan Publik, pembenahan MBG 2.0 harus dibuktikan melalui perubahan nyata, bukan hanya angka penghematan dan pernyataan keberhasilan.
Pemerintah perlu memastikan tidak ada pembayaran yang tidak sebanding dengan pelayanan, tidak ada dapur yang beroperasi tanpa memenuhi standar keamanan pangan, dan tidak ada penerima manfaat yang kehilangan haknya akibat lemahnya pengawasan.
Evaluasi juga harus membuka ruang bagi pengawasan publik, termasuk akses terhadap informasi mengenai anggaran, jumlah produksi, distribusi makanan, sertifikasi dapur, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Sebab, program sebesar MBG bukan sekadar persoalan membagikan makanan. Di dalamnya terdapat uang rakyat, tanggung jawab negara, kepentingan kesehatan anak, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rp44 triliun yang berhasil dikembalikan merupakan satu bagian dari pembenahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan makanan yang aman, bergizi, dan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Dapur harus memenuhi standar. Anak-anak tidak boleh menjadi korban kelalaian tata kelola.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
