Ryaas Rasyid Curigai Ada Deal Politik Prabowo-Jokowi di Balik Isu Mundurnya Gibran, Dugaan Saling Melindungi Jadi Sorotan

0
1795191348819

Sorotan Publik, JAKARTA – Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, melontarkan dugaan adanya kesepakatan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia mencurigai hubungan politik kedua tokoh tersebut memiliki kepentingan saling melindungi, termasuk di tengah berkembangnya polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan tersebut disampaikan Ryaas dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up. Menurutnya, hubungan Prabowo dan Jokowi tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ryaas menilai Jokowi memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses politik Pilpres 2024. Hal tersebut, menurut pandangannya, dapat menjadi faktor penting dalam hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo.

Ia bahkan menduga Prabowo mempunyai kepentingan untuk menjaga dan melindungi Jokowi dari berbagai kemungkinan persoalan politik maupun hukum.

“Jokowi tahu betul bagaimana proses Pilpres 2024. Kalau Jokowi dikorbankan, dia bisa membongkar semua rahasia kecurangan itu. Itu yang dikhawatirkan Prabowo. Jadi Prabowo punya komitmen untuk melindungi Jokowi,” kata Ryaas.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan dugaan politik Ryaas, bukan kesimpulan hukum yang telah terbukti.

Dugaan Kompromi Politik di Balik Polemik Gibran

Lebih lanjut, Ryaas berpandangan bahwa Prabowo dan Jokowi memiliki kesamaan kepentingan politik yang membuat hubungan keduanya tetap terjaga.

Ia juga mengemukakan kemungkinan bahwa pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden dapat menjadi salah satu skenario kompromi untuk meredakan kegaduhan politik yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Ryaas, langkah tersebut berpotensi menjadi jalan keluar untuk mengurangi tekanan politik tanpa harus merusak hubungan antara Prabowo dan Jokowi.

“Sangat mungkin itu benar. Jokowi dengan Prabowo itu satu kesatuan, mereka tidak bertentangan,” ujar Ryaas.

Ia menegaskan bahwa kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik antarelite. Setiap keputusan mengenai jabatan kenegaraan harus tetap mengikuti mekanisme konstitusi.

“Bisa saja dengan mundurnya wapres, itu untuk meredam kegaduhan. Sudahlah mundur aja, tapi semua aman. Tapi itu tidak bisa dijamin presiden, harus kembali pada konstitusi,” kata Ryaas.

Konstitusi Harus Lebih Tinggi daripada Kepentingan Politik

Pernyataan Ryaas membuka ruang diskusi mengenai hubungan kekuasaan, kepentingan elite, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam negara demokrasi, kesepakatan politik bukan sesuatu yang otomatis bertentangan dengan sistem pemerintahan. Namun, apabila menyangkut jabatan publik dan kepentingan negara, seluruh prosesnya harus tunduk pada konstitusi serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dugaan adanya kesepakatan perlindungan politik antara Prabowo dan Jokowi juga membutuhkan bukti dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Hingga terdapat bukti yang dapat diverifikasi, pernyataan Ryaas harus dipahami sebagai pandangan seorang tokoh mengenai dinamika politik nasional, bukan sebagai fakta bahwa kesepakatan tersebut benar-benar terjadi.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai berbagai keputusan strategis negara. Sebab, kekuasaan dalam sistem demokrasi bukan milik kelompok atau keluarga politik tertentu, melainkan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *