Subhan Palal Laporkan Ina Liem ke Polda Metro, Persoalkan Keterangan Ahli dalam Sidang MK soal Pendidikan Gibran

0
1795100240315

Sorotan Publik – Polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir ke ranah hukum. Advokat Subhan Palal melaporkan konsultan pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Subhan mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026), untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor sekaligus menyerahkan sejumlah bukti.

Ia mempersoalkan keterangan Ina Liem ketika dihadirkan sebagai ahli dalam sidang MK yang membahas persoalan persyaratan pendidikan Gibran, khususnya terkait dokumen penyetaraan pendidikan.

Menurut Subhan, keterangan yang disampaikan Ina dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA Nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Subhan kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Subhan menilai keterangan Ina dalam persidangan tersebut dapat membentuk persepsi di masyarakat seolah-olah Gibran telah memenuhi persyaratan pendidikan yang dipersoalkan.

Atas dasar itu, ia menduga Ina melakukan pelanggaran terkait pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Subhan menyebut Pasal 373 KUHP sebagai dasar dugaan dalam laporan yang diajukannya.

Subhan Mengaku Sudah Melayangkan Somasi

Sebelum membuat laporan polisi, Subhan mengaku telah melayangkan somasi kepada Ina Liem. Melalui somasi tersebut, ia meminta Ina mencabut keterangannya dalam persidangan dan menyampaikan permintaan maaf.

Namun, menurut Subhan, permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana yang diharapkannya.

“Somasi saya tidak dihiraukan, diabaikan. Kalau somasi sudah diabaikan, berarti memang ya sudah, saya laporkan,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan, Subhan turut menyerahkan rekaman video persidangan dan sejumlah dokumen yang menurutnya mendukung laporan tersebut.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penjelasan Ina mengenai informasi pendidikan Gibran yang merujuk pada siaran pers lembaga pendidikan MDIS. Subhan mempertanyakan penyebutan dokumen diploma lanjutan atau Advanced Diploma dalam keterangan tersebut.

Ia berpendapat dokumen pendidikan pribadi tidak semestinya disamakan dengan siaran pers lembaga pendidikan. Karena itu, menurut Subhan, sumber dan jenis dokumen yang dijadikan rujukan perlu diperjelas.

Ina Liem Tegaskan Keterangannya Berdasarkan Sumber Resmi

Di sisi lain, Ina Liem membantah bahwa kehadirannya dalam persidangan MK bertujuan membuktikan keaslian ijazah atau dokumen pendidikan Gibran.

Dalam keterangannya kepada media, Ina menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai ahli pendidikan untuk memberikan pandangan profesional mengenai sistem pendidikan luar negeri, jalur pendidikan, serta prinsip kesetaraan kualifikasi.

Ina juga menjelaskan bahwa informasi yang disampaikannya merujuk pada siaran pers resmi MDIS, bukan ijazah asli Gibran.

Ia menolak mencabut keterangan yang telah disampaikan di persidangan dan menyatakan siap mempertanggungjawabkannya berdasarkan keahlian serta sumber informasi yang digunakan.

Perbedaan pandangan antara pelapor dan pihak yang dilaporkan tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperiksa secara objektif. Kebenaran dugaan pemberian keterangan palsu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan laporan salah satu pihak.

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 Jadi Pokok Persoalan

Polemik ini berkaitan dengan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Putusan tersebut membatalkan keputusan pada tingkat peradilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat. Salinan putusan kemudian menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.

Namun, ruang lingkup putusan tata usaha negara tersebut perlu dibaca secara cermat. Pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai kesimpulan atas seluruh aspek riwayat pendidikan seseorang di luar objek yang diputus pengadilan.

Sementara itu, laporan terhadap Ina Liem merupakan persoalan hukum yang berbeda dan harus diuji berdasarkan unsur pidana serta bukti yang tersedia.

Polda Metro Jaya membenarkan adanya penanganan awal laporan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa Subhan hadir dalam rangka gelar perkara awal. Penyidik masih menunggu kelengkapan bukti permulaan sebelum melanjutkan proses sesuai prosedur.

Dengan demikian, laporan tersebut belum dapat dipahami sebagai bukti bahwa Ina Liem telah melakukan tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya unsur keterangan palsu tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian.

Publik Menunggu Penjelasan dan Proses Hukum yang Transparan

Kasus ini kembali memperlihatkan pentingnya kejelasan dokumen pendidikan, ketepatan penggunaan sumber informasi, serta batas kewenangan seorang ahli ketika memberikan keterangan di hadapan lembaga peradilan.

Dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik, setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan menempuh jalur hukum. Namun, tuduhan pidana harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan dibangun hanya berdasarkan perbedaan interpretasi atau opini.

Penyidik diharapkan memeriksa laporan secara profesional, termasuk menilai rekaman persidangan, dokumen yang diserahkan pelapor, sumber informasi yang digunakan ahli, serta konteks lengkap keterangan yang disampaikan di hadapan hakim.

Pada saat yang sama, hak Ina Liem untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan hukum yang adil juga harus dihormati.

Sorotan Publik memandang keterbukaan informasi dan kepastian hukum sebagai hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan proses penegakan hukum.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *