ICW Sebut UU Perampasan Aset sebagai Produk Palsu DPR, Soroti Harta Tidak Wajar Pejabat dan Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Sorotan Publik – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) justru memunculkan kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyebut produk legislasi tersebut sebagai “RUU Perampasan Aset palsu” karena dinilai tidak menjawab sejumlah persoalan mendasar dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Melalui pernyataan yang disampaikan di akun media sosial X @antikorupsi, ICW mengungkapkan sejumlah catatan kritis terhadap substansi undang-undang yang baru disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI.
ICW menilai terdapat tiga persoalan utama yang berpotensi mengurangi efektivitas instrumen perampasan aset, yakni tidak adanya mekanisme perampasan kekayaan pejabat yang tidak wajar, keterbatasan penerapan aturan terhadap hasil kejahatan masa lalu, serta pembentukan badan pengelola aset melalui Peraturan Presiden.
Kritik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi baru ini benar-benar mampu menyasar kekayaan hasil korupsi dan kejahatan ekonomi, termasuk aset yang selama ini sulit dijangkau melalui mekanisme penegakan hukum konvensional.
Tiga Persoalan yang Disoroti ICW
1. Kekayaan Tidak Wajar Pejabat Tidak Masuk dalam Pengaturan
Salah satu kritik utama ICW adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar oleh pejabat publik.
Mekanisme ini berkaitan dengan kondisi ketika kekayaan seorang pejabat tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan secara wajar.
Menurut ICW, ketentuan tersebut seharusnya menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan terhadap kekayaan penyelenggara negara, terutama harta yang tidak dilaporkan atau tidak sesuai dengan profil penghasilan.
Tanpa pengaturan tersebut, ICW menilai terdapat celah dalam upaya menjangkau kekayaan tidak wajar yang belum dapat dibuktikan secara langsung keterkaitannya dengan tindak pidana tertentu.
2. Hasil Kejahatan Masa Lalu Tidak Dapat Dijangkau
Persoalan kedua berkaitan dengan prinsip nonretroaktif atau larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana.
ICW menilai ketentuan tersebut berpotensi membatasi jangkauan perampasan aset terhadap hasil korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku.
Kekhawatiran ini penting mengingat sejumlah tindak pidana korupsi melibatkan proses pengalihan, penyamaran, dan penyimpanan aset dalam jangka waktu panjang.
Dengan demikian, kemampuan negara menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan masa lalu menjadi salah satu aspek yang dipersoalkan koalisi masyarakat sipil.
Meski demikian, persoalan penerapan hukum terhadap perbuatan dan aset yang muncul sebelum undang-undang berlaku perlu dibedakan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana, pembuktian, serta mekanisme perampasan aset.
3. Badan Pengelola Aset Dinilai Terlalu Terpusat
Kritik ketiga menyasar desain kelembagaan pengelola aset hasil tindak pidana.
ICW mempertanyakan pembentukan badan pengelola aset melalui Peraturan Presiden. Koalisi menilai desain tersebut berpotensi menempatkan pengelolaan aset dalam struktur kewenangan yang terlalu terpusat.
Menurut perspektif masyarakat sipil, pengelolaan aset hasil kejahatan harus memiliki independensi, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang kuat.
Hal ini penting karena aset yang disita dapat memiliki nilai ekonomi besar dan membutuhkan pengelolaan profesional agar tidak mengalami penyusutan nilai, penyalahgunaan, atau penyimpangan administratif.
ICW Pertanyakan Transparansi Pembahasan di DPR
Selain substansi undang-undang, ICW juga mengkritik proses pembahasannya.
Koalisi menilai naskah RUU, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dibuka secara memadai kepada publik sehingga masyarakat kesulitan mengawasi perubahan substansi selama proses legislasi.
Padahal, regulasi mengenai perampasan aset menyangkut kepentingan publik yang sangat luas, termasuk kewenangan negara mengambil alih aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Di sisi lain, DPR menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut Panitia Kerja telah menyelesaikan pembahasan 397 DIM dan menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat serta rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.
DPR juga menyatakan pembahasan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.
Perbedaan keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan transparansi tidak cukup hanya diukur dari jumlah rapat atau pihak yang diundang. Keterbukaan naskah, akses terhadap perubahan pasal, dan kesempatan masyarakat memberikan masukan terhadap rumusan akhir juga menjadi bagian penting dari partisipasi publik.
Habiburokhman Jelaskan Alasan Harta Tidak Wajar Tidak Diatur
Menanggapi persoalan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat dan pandangan para ahli.
Menurutnya, terdapat pihak yang mendukung pengaturan kekayaan tidak wajar, tetapi terdapat pula masyarakat dan ahli yang menolaknya.
Habiburokhman juga menyampaikan pertimbangan hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang berfokus pada hukum acara atau mekanisme perampasan, bukan pembentukan norma pidana materiil baru.
DPR menilai pengaturan mengenai peningkatan kekayaan tidak wajar perlu mempertimbangkan prinsip perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.
Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan mendasar antara DPR dan ICW mengenai apakah mekanisme illicit enrichment seharusnya dimasukkan dalam undang-undang tersebut.
ICW Tetap Dukung Perampasan Aset, tetapi Siapkan Uji Materi dan Formil
Meskipun melontarkan kritik keras, ICW menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung keberadaan instrumen hukum perampasan aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, dukungan terhadap instrumen tersebut tidak berarti menerima seluruh substansi undang-undang yang telah disahkan.
ICW menyatakan siap mengajukan pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Uji formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, termasuk persoalan prosedur legislasi dan partisipasi masyarakat.
Sementara itu, uji materiil bertujuan menguji apakah ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
Langkah tersebut menjadi jalur konstitusional bagi masyarakat sipil untuk mempersoalkan proses maupun substansi regulasi yang dinilai bermasalah.
Publik Menunggu Apakah UU Ini Benar-Benar Mampu Memburu Aset Koruptor
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset telah melewati proses legislasi panjang selama kurang lebih 18 tahun.
Kehadiran regulasi ini diharapkan memperkuat kemampuan negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana, termasuk korupsi, penipuan, penggelapan, dan kejahatan ekonomi lainnya.
Namun, efektivitas sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya disahkan di ruang paripurna.
Substansi aturan, independensi pengelola aset, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, transparansi pelaksanaan, serta kemampuan menelusuri kekayaan hasil kejahatan harus menjadi ukuran penting.
Kritik ICW juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap produk legislasi. Sebaliknya, penjelasan DPR mengenai pertimbangan HAM dan proses pembahasan juga perlu diuji berdasarkan naskah final undang-undang.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan regulasi yang tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.
Sorotan Publik – Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku dan penghukuman di pengadilan. Pengembalian kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana merupakan bagian penting dari keadilan bagi masyarakat.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan apakah undang-undang yang baru disahkan benar-benar memberikan instrumen kuat untuk memburu kekayaan hasil korupsi, tanpa menciptakan celah hukum maupun membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
