WALHI Pertanyakan Rencana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Ada Apa dengan Wilayah Tambang di Sekitar Ujung Kulon?
SOROTAN PUBLIK – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian serius dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Organisasi lingkungan tersebut meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait pemindahan satwa yang terancam punah itu sebelum tersedia kajian ilmiah, ekologis, dan analisis risiko yang benar-benar komprehensif.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif setelah WALHI mempertanyakan kemungkinan keterkaitan wacana pemindahan Badak Jawa dengan terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
WALHI menyoroti indikasi masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Meski demikian, dugaan keterkaitan antara rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa dan kepentingan pertambangan tersebut masih merupakan pertanyaan serta kekhawatiran WALHI yang membutuhkan klarifikasi pemerintah dan pemeriksaan dokumen spasial secara terbuka.
WALHI PERTANYAKAN ALASAN ANCAMAN TSUNAMI GUNUNG ANAK KRAKATAU
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan penggunaan potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu alasan untuk mengembangkan habitat kedua Badak Jawa di luar Ujung Kulon.
Menurut WALHI, ancaman bencana alam memang perlu diperhitungkan dalam strategi konservasi, tetapi tidak seharusnya langsung menjadi alasan untuk memindahkan satwa langka dari habitat alaminya tanpa kajian risiko yang terukur.
Badak Jawa telah lama beradaptasi dengan ekosistem Ujung Kulon. Karena itu, pemindahan ke kawasan dengan karakteristik lingkungan berbeda berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari adaptasi habitat, ketersediaan pakan, kesehatan satwa, hingga interaksi dengan spesies lain.
WALHI juga mengingatkan bahwa pengalaman translokasi badak sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup spesies tersebut.
Bagi WALHI, keselamatan setiap individu Badak Jawa harus menjadi prioritas utama.
KEPMEN ESDM NOMOR 65 TAHUN 2026 JADI PERHATIAN
Selain persoalan konservasi, WALHI menyoroti terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani pada 12 Februari 2026.
Keputusan tersebut berkaitan dengan penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Berdasarkan penelusuran terhadap peta lampiran keputusan tersebut, WALHI menemukan indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam cakupan Wilayah Usaha Pertambangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi sekaligus menetapkan wilayah yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.
WALHI juga menyoroti keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam), yang berbatasan dengan kawasan Ujung Kulon.
Menurut informasi yang dikutip WALHI dari laporan tahunan Antam, izin perusahaan tersebut berakhir pada 3 April 2025. Karena itu, status perizinan, kelanjutan kegiatan operasional, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan di sekitar kawasan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
Namun, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kegiatan pertambangan telah memperoleh seluruh izin operasional ataupun diperbolehkan memasuki kawasan taman nasional yang berstatus konservasi.
Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci batas koordinat, peta spasial, status hukum, serta hubungan antara wilayah pertambangan dan kawasan konservasi Ujung Kulon.
KEMENTERIAN KEHUTANAN MEMBANTAH ADA KAITAN DENGAN TAMBANG
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Kehutanan membantah bahwa wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa berkaitan dengan kepentingan pertambangan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua merupakan bagian dari strategi konservasi jangka panjang.
Pemerintah mempertimbangkan sejumlah ancaman terhadap kelangsungan populasi Badak Jawa, termasuk potensi gempa bumi, tsunami di kawasan Selat Sunda, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Konsentrasi seluruh populasi Badak Jawa yang tersisa di satu kawasan juga menjadi persoalan tersendiri dalam strategi konservasi.
Apabila terjadi bencana besar yang berdampak langsung terhadap habitat utama, keberadaan populasi tambahan di lokasi lain berpotensi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kepunahan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa Taman Nasional Alas Purwo masih sebatas lokasi penjajakan.
Belum terdapat keputusan final mengenai pemindahan, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa dan perlindungannya tidak akan dikurangi.
ALAS PURWO HARUS LULUS KAJIAN EKOLOGIS
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan habitat kedua tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan ketersediaan kawasan.
Diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, luas habitat efektif, ruang jelajah, serta keamanan kawasan.
Selain itu, penelitian harus mempertimbangkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar, persaingan sumber daya dengan satwa lain, risiko penyakit, dan kemampuan pengelolaan habitat dalam jangka panjang.
Badan Komunikasi Pemerintah pada 17 November 2026 juga menegaskan bahwa tidak akan ada pemindahan Badak Jawa sebelum kajian ilmiah membuktikan kesiapan habitat baru.
Artinya, gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua belum dapat diperlakukan sebagai keputusan relokasi yang sudah ditetapkan.
KONSERVASI JANGAN MENJADI ALASAN MENGABAIKAN TRANSPARANSI
Persoalan Badak Jawa di Ujung Kulon kini bukan sekadar perdebatan mengenai lokasi habitat baru.
Ada dua kepentingan besar yang harus dijelaskan pemerintah secara terbuka.
Pertama, bagaimana memastikan strategi konservasi benar-benar melindungi Badak Jawa dari ancaman kepunahan tanpa menimbulkan risiko baru akibat pemindahan.
Kedua, bagaimana memastikan seluruh kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
Pemerintah perlu membuka hasil kajian risiko bencana, dasar ilmiah pengembangan habitat kedua, serta dokumen spasial penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon.
Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima penjelasan berupa pernyataan, tetapi juga memperoleh data dan dokumen yang dapat diperiksa secara independen.
Apabila pengembangan habitat kedua memang murni untuk kepentingan konservasi, pemerintah perlu membuktikannya melalui kajian ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan konservasi, hal itu juga harus dijelaskan secara terbuka.
Badak Jawa merupakan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang keberadaannya memiliki arti penting bagi dunia.
Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan satwa justru menimbulkan ketidakpercayaan publik akibat minimnya keterbukaan informasi.
KESELAMATAN BADAK JAWA, KELESTARIAN UJUNG KULON, DAN KEPASTIAN HUKUM HARUS BERJALAN BERSAMA.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
