Bukan Hanya Iyeth Bustami, Sejumlah Anggota DPR Tercatat Lulusan Paket C, Publik Pertanyakan Kompetensi
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Latar belakang pendidikan sejumlah anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi perbincangan masyarakat. Setelah nama penyanyi dangdut Iyeth Bustami disorot karena tercatat sebagai lulusan pendidikan kesetaraan Paket C, sejumlah nama anggota parlemen lainnya dengan latar pendidikan serupa turut menjadi perhatian.
Perdebatan ini berkembang menjadi pertanyaan lebih luas mengenai standar kompetensi wakil rakyat, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan dokumen riwayat hidup anggota MPR RI, Iyeth Bustami tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), daerah pemilihan Riau I, untuk masa jabatan 2024–2029. Riwayat pendidikannya mencantumkan kelulusan Paket C pada 2008. Saat ini, ia bertugas di Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Bukan Hanya Iyeth Bustami
Nama lain yang juga tercatat memiliki riwayat pendidikan melalui Paket C adalah Jamal Mirdad, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Tengah I.
Dalam profil anggota MPR RI, riwayat pendidikannya mencantumkan Paket C PKBM Santika dengan tahun kelulusan 2006. Jamal Mirdad merupakan politikus sekaligus penyanyi yang pernah menjadi anggota DPR pada periode sebelumnya dan kembali tercatat sebagai anggota parlemen periode 2024–2029.
Nama berikutnya adalah Adik Sasongko, anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Tengah V yang bertugas di Komisi XIII.
Berdasarkan riwayat pendidikan yang diberitakan Ketik.com dengan merujuk dokumen curriculum vitae, Adik Sasongko menempuh pendidikan menengah melalui SMA Sinar Mentari Paket C dan tercatat lulus pada 2023. Informasi tersebut juga menjadi perbincangan di media sosial.
Ketiga nama tersebut memperlihatkan bahwa jalur pendidikan kesetaraan Paket C juga menjadi bagian dari perjalanan pendidikan sejumlah orang yang kini memperoleh mandat sebagai wakil rakyat.
Namun, daftar tersebut tidak boleh dianggap sebagai daftar lengkap seluruh anggota DPR lulusan Paket C. Identifikasi setiap nama perlu didasarkan pada dokumen riwayat pendidikan yang dapat diperiksa.
Paket C Sah dan Setara dengan SMA
Penting dipahami bahwa pendidikan Paket C bukan ijazah ilegal atau kualifikasi pendidikan yang berada di luar sistem pendidikan nasional.
Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan pada jenjang pendidikan menengah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kualifikasi setara SMA.
Dalam persyaratan pencalonan anggota DPR, Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Artinya, lulusan Paket C yang memenuhi ketentuan kesetaraan dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimal pencalonan anggota DPR. Undang-undang tidak mewajibkan calon legislator memiliki gelar sarjana.
Karena itu, seseorang tidak dapat dinilai melanggar persyaratan pencalonan hanya karena menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.
Persoalan yang Lebih Besar: Apakah Standar Kompetensi Wakil Rakyat Sudah Memadai?
Di tengah perdebatan tersebut, pertanyaan masyarakat mengenai kapasitas anggota DPR tetap layak mendapat perhatian.
DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dan membahas undang-undang, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta membahas penggunaan anggaran negara.
Tugas tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan hukum, ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan berbagai sektor strategis lainnya.
Namun, tingkat pendidikan formal tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kompetensi seseorang. Gelar akademik yang tinggi tidak otomatis menjamin integritas dan kemampuan legislasi. Sebaliknya, lulusan Paket C juga tidak otomatis berarti tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota parlemen.
Ukuran yang lebih relevan adalah kualitas kerja, penguasaan materi pembahasan, kemampuan menguji kebijakan pemerintah, konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta kontribusi nyata dalam proses legislasi.
Partai Politik Juga Memiliki Tanggung Jawab
Persoalan ini seharusnya tidak hanya diarahkan kepada individu anggota DPR. Partai politik juga memiliki tanggung jawab dalam proses rekrutmen, pendidikan politik, dan pembinaan kader yang akan ditempatkan sebagai wakil rakyat.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana partai menilai kapasitas calon legislator sebelum memberikan nomor urut dan mengusung mereka dalam pemilu.
Apakah calon telah memiliki pemahaman memadai mengenai tugas parlemen? Apakah tersedia pembekalan tentang legislasi, pengawasan anggaran, dan tata kelola pemerintahan? Bagaimana partai mengevaluasi kinerja kader setelah terpilih?
Pertanyaan tersebut penting karena mandat anggota DPR bukan hanya berasal dari partai politik, tetapi juga dari rakyat yang memberikan suara dalam pemilihan umum.
Pendidikan Boleh Beragam, Pertanggungjawaban Tidak Boleh Rendah
Perdebatan mengenai lulusan Paket C di DPR seharusnya tidak berubah menjadi penghinaan terhadap jalur pendidikan kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Akan tetapi, ketika seseorang telah duduk di lembaga legislatif, masyarakat berhak menguji kemampuan dan hasil kerjanya secara terbuka.
Pendidikan formal merupakan salah satu informasi dalam rekam jejak seorang pejabat publik. Sementara kualitas pengabdian harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, pemahaman terhadap persoalan negara, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang lulusan SMA, Paket C, sarjana, atau doktor. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah 580 anggota DPR RI benar-benar menjalankan mandat rakyat dengan kompetensi dan tanggung jawab yang seharusnya.
RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.
