Hotman Paris Pertanyakan Logika Hukum Putusan MK soal Suket Gibran, Pertimbangan MA Ikut Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan bagaimana sebuah pengadilan dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon, tetapi pada saat yang sama turut memberikan penilaian terhadap substansi bukti pendidikan yang dipersoalkan.
Pernyataan Hotman tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya dan menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pemberitaan Akurat.co pada 11 November 2026, Hotman mempertanyakan apakah pengadilan yang menyatakan tidak berwenang mengadili suatu perkara dapat sekaligus menilai eksistensi dan keabsahan bukti yang diajukan. Ia meminta para ahli hukum tata usaha negara dan hukum acara memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.
Hotman Soroti Batas Kewenangan dan Penilaian Bukti
Menurut Hotman, apabila suatu pengadilan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara, semestinya pengadilan tidak melanjutkan penilaian terhadap substansi alat bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa.
Ia juga mempertanyakan bagaimana penilaian terhadap bukti dapat dilakukan apabila persoalan tersebut belum diperiksa melalui proses pembuktian yang semestinya pada tingkat peradilan terkait.
Kritik tersebut menyentuh persoalan penting dalam hukum acara: batas antara pemeriksaan kewenangan atau kedudukan hukum para pihak dengan pemeriksaan pokok perkara.
Namun, perlu dicatat bahwa putusan MK dalam perkara ini tidak semata-mata menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan absolut. Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan kewenangan memeriksa objek tertentu, tetapi kemudian menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden.
Dengan demikian, perdebatan hukumnya perlu dibaca secara utuh melalui amar dan pertimbangan putusan, bukan hanya berdasarkan potongan pernyataan di media sosial.
Apa yang Sebenarnya Diputuskan MK?
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum.
Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah atas sebagai dasar penyetaraan.
MK turut membahas dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades. Menurut pertimbangan MK, dokumen tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Pada saat yang sama, MK menegaskan bahwa perkara yang diajukan tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme perselisihan hasil pemilihan presiden tersebut.
Mengapa Putusan MK Kemudian Digunakan MA?
Persoalan semakin menarik setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Perkara tersebut diajukan oleh Subhan Palal terhadap Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam putusannya, MA membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat.
MA juga menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut batal atau tidak sah serta memerintahkan pihak kementerian untuk mencabutnya.
Salah satu pertimbangan MA adalah keberadaan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dinilai sebagai fakta hukum baru. MA kemudian mengaitkannya dengan perubahan keadaan hukum dan menilai terdapat alasan untuk mengesampingkan sejumlah eksepsi dari pihak tergugat.
MA juga menyatakan melakukan pengujian terhadap substansi objek sengketa untuk menyelaraskan putusan dalam sistem hukum. Dengan pertimbangan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
Perdebatan Hukum: Prosedur atau Keadilan Substantif?
Pernyataan Hotman membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara hukum acara, kewenangan pengadilan, kedudukan hukum para pihak, dan pemeriksaan substansi perkara.
Di satu sisi, prinsip hukum acara mengharuskan pengadilan memperhatikan batas kewenangan serta persyaratan formal sebelum memeriksa pokok perkara.
Di sisi lain, MA dalam putusannya menggunakan pendekatan keadilan substantif dan asas ius curia novit, yakni prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. MA menilai perubahan keadaan hukum setelah putusan MK perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa administrasi tersebut.
Perbedaan penekanan inilah yang menjadi inti perdebatan. Apakah penggunaan pertimbangan MK oleh MA telah tepat secara hukum acara? Apakah penilaian terhadap substansi bukti dalam putusan MK dapat menjadi dasar yang relevan bagi penyelesaian sengketa administrasi di MA?
Pertanyaan tersebut membutuhkan pembacaan menyeluruh terhadap kedua putusan, termasuk argumentasi para pihak dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim.
Karena itu, kritik Hotman perlu ditempatkan sebagai pandangan hukum seorang advokat yang dapat diuji dan diperdebatkan, bukan sebagai putusan resmi yang otomatis membatalkan atau mengubah putusan pengadilan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat
Polemik Suket Gibran bukan hanya persoalan nama seorang pejabat negara. Di dalamnya terdapat persoalan administrasi pendidikan, persyaratan jabatan publik, kewenangan lembaga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Publik berhak mengetahui bagaimana sebuah dokumen administrasi diterbitkan, apa dasar hukumnya, bagaimana proses pengujiannya, dan mengapa lembaga peradilan menghasilkan pertimbangan hukum yang menjadi perdebatan.
RAKYAT BERHAK TAHU. Putusan pengadilan yang berdampak pada kepentingan publik harus dapat dipahami melalui dokumen dan penjelasan hukum yang terbuka.
RAKYAT CERDAS tidak hanya mengikuti pernyataan tokoh atau potongan video, tetapi membaca amar putusan, pertimbangan hakim, serta dasar hukum yang digunakan.
RAKYAT BERDAULAT berhak mengawasi lembaga negara, termasuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan akuntabilitas.
Sorotan Publik menilai perdebatan ini perlu dijawab melalui argumentasi hukum yang terbuka, bukan serangan personal maupun pembenaran politik.
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan kepentingan individu atau kelompok politik, melainkan kepastian hukum dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan Indonesia.
