Menanam Padi, Memanen Kayu: Menguak Risiko Skandal APBN dan Dugaan Konflik Kepentingan di Balik Proyek Food Estate Merauke
SOROTAN PUBLIK – Proyek raksasa Food Estate dan cetak sawah di Merauke, Papua Selatan, kembali menghadirkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan ketahanan pangan nasional. Di tengah ambisi pemerintah membangun kawasan produksi pangan dan energi berskala jutaan hektare, muncul persoalan yang tidak boleh diabaikan: siapa yang sesungguhnya memperoleh manfaat ekonomi terbesar dari proyek tersebut?
Ketahanan pangan merupakan kepentingan strategis negara. Namun, kebijakan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam jumlah besar harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi manfaat pertanian, perlindungan lingkungan, transparansi kontrak, maupun penghormatan terhadap hak masyarakat adat.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Indonesia membutuhkan sawah baru. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pembukaan lahan di Merauke benar-benar menghasilkan kemandirian pangan atau justru berpotensi menciptakan keuntungan ekonomi bagi pihak-pihak tertentu dengan menempatkan negara dan masyarakat sebagai penanggung risiko.
Gunung Mas: Pelajaran yang Tidak Boleh Diulang
Pengalaman Food Estate singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, semestinya menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah memperluas proyek pertanian berskala raksasa di Papua Selatan.
Pada Maret 2023, BBC News Indonesia melaporkan perkebunan singkong sekitar 600 hektare di Gunung Mas terbengkalai, sementara sekitar 17.000 hektare sawah baru belum menghasilkan panen sebagaimana diharapkan.
Pada Januari 2024, WALHI Kalimantan Tengah juga mengkritik perubahan komoditas singkong menjadi jagung di kawasan tersebut. Bahkan, kondisi tanaman jagung dalam polibag menjadi salah satu gambaran yang memicu kritik terhadap perencanaan agronomi proyek.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur tidak otomatis menghasilkan keberhasilan pertanian.
Karakteristik tanah, kesesuaian komoditas, ketersediaan air, sistem irigasi, tenaga kerja, serta keberlanjutan pengelolaan merupakan faktor yang menentukan.
Karena itu, pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah seluruh kawasan yang menjadi sasaran Food Estate Merauke telah melalui kajian kesesuaian lahan dan kelayakan ekologis yang memadai?
Jangan sampai negara kembali mengeluarkan anggaran besar untuk membuka lahan, sementara produktivitas pertanian yang dijanjikan tidak pernah benar-benar terwujud.
1. APBN untuk Cetak Sawah atau Subsidi Terselubung Pembukaan Lahan?
Salah satu persoalan paling penting dalam proyek Merauke adalah transparansi penggunaan anggaran negara.
Pekerjaan pembukaan lahan atau land clearing, pembangunan jalan, saluran air, serta infrastruktur dasar membutuhkan biaya besar. Infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat bagi pertanian, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi kawasan untuk kegiatan usaha lain.
Di sinilah pengawasan harus diperketat.
Bagaimana jika lahan yang dibuka menggunakan anggaran negara kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan komersial?
Apakah terdapat jaminan bahwa infrastruktur yang dibangun melalui APBN tidak berubah menjadi fasilitas ekonomi yang memberikan keuntungan tidak proporsional kepada perusahaan tertentu?
Apakah terdapat pemisahan yang jelas antara kawasan cetak sawah, perkebunan tebu, dan pengembangan bioetanol?
Pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa pengalihan anggaran telah terjadi. Namun, risiko penggunaan fasilitas publik untuk keuntungan komersial harus diuji melalui dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, perizinan, serta mekanisme pengawasan aset negara.
Setiap rupiah APBN harus dapat ditelusuri manfaat dan penerimanya.
2. Pembukaan Hutan dan Potensi Ekonomi Kayu
Pembukaan lahan berskala besar juga menyimpan persoalan ekonomi yang perlu diperiksa secara independen.
Kayu yang berasal dari kawasan hutan yang dibuka dapat memiliki nilai komersial. Karena itu, proses land clearing tidak boleh hanya diawasi dari sisi luas lahan yang berhasil dibuka, tetapi juga dari sisi asal-usul, volume, pengangkutan, pemanfaatan, dan nilai ekonomi kayu hasil pembukaan tersebut.
Pengalaman Gunung Mas memperlihatkan pentingnya mengawasi hubungan antara pembukaan lahan dan hasil pertanian yang dijanjikan.
Dalam proyek Merauke, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh kayu hasil pembukaan lahan telah diinventarisasi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum?
Siapa yang menguasai kayu tersebut? Ke mana hasil pemanfaatannya mengalir? Apakah penerimaan negara dari pemanfaatan hasil hutan telah dihitung dan disetorkan sesuai aturan?
Data tersebut perlu dibuka kepada publik.
Penelusuran Auriga Nusantara yang dipublikasikan melalui Simontini mencatat bahwa hingga Juli 2026, pembukaan lahan di kawasan Food Estate Merauke telah mencapai sekitar 12.048 hektare. Dari perubahan tutupan lahan tersebut, sekitar 2.892 hektare teridentifikasi sebagai kehilangan hutan alam.
Angka tersebut memperkuat urgensi audit lingkungan dan pengawasan pemanfaatan hasil pembukaan lahan.
Ketahanan pangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tata kelola sumber daya hutan.
3. Keterlibatan Jhonlin Group dan Pertanyaan Konflik Kepentingan
Nama Jhonlin Group menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan proyek cetak sawah Merauke.
Pada Agustus 2024, ANTARA memberitakan keterlibatan Jhonlin Group dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung proyek cetak sawah satu juta hektare. Perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam tersebut juga diberitakan mendatangkan alat berat dalam jumlah besar untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
Pada September 2024, keterangan Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyebut Haji Isam dipilih karena pengalaman perusahaan dalam pekerjaan pembukaan lahan serta ketersediaan peralatan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan program negara, bukan investasi swasta.
Namun, penjelasan mengenai status proyek sebagai program pemerintah tidak serta-merta menghilangkan kewajiban transparansi terhadap pihak swasta yang terlibat.
Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme penunjukan perusahaan, bentuk penugasan, nilai pekerjaan, sumber pembiayaan, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan pelaksanaannya.
Apakah melalui tender terbuka? Apakah melalui mekanisme penugasan khusus? Bagaimana kewajaran harga pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya?
Apabila terdapat hubungan keluarga, bisnis, atau kepentingan lain antara pengambil kebijakan dan pihak pelaksana, hubungan tersebut juga harus diungkapkan dan diperiksa berdasarkan ketentuan konflik kepentingan yang berlaku.
KPK dan BPK memiliki ruang untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Prinsipnya sederhana: proyek strategis nasional tidak boleh menjadi wilayah tanpa pengawasan.
4. Keterlibatan Militer dan Perlindungan Ruang Adat
Persoalan lainnya adalah keterlibatan unsur TNI dalam mendukung pembangunan kawasan pangan di Merauke.
Dalam kondisi tertentu, dukungan militer terhadap program strategis negara dapat memiliki dasar kebijakan dan pertimbangan logistik. Namun, pelaksanaan proyek ekonomi yang bersinggungan dengan tanah adat harus tetap menempatkan hak masyarakat sipil sebagai prioritas.
Masyarakat adat Malind (Marind), Maklew, Khimaima, dan Yei memiliki hubungan historis, sosial, ekonomi, dan budaya dengan wilayah yang menjadi sasaran pengembangan kawasan pangan dan energi.
Hutan bukan sekadar hamparan lahan yang dapat dihitung berdasarkan nilai ekonominya. Hutan juga menjadi sumber pangan, tempat berburu, sumber obat-obatan tradisional, kawasan sakral, serta bagian dari identitas masyarakat adat.
Karena itu, kehadiran aparat negara dalam proyek pembangunan tidak boleh mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan keberatan, menolak pelepasan tanah, memperoleh informasi, atau memperjuangkan haknya.
Persetujuan masyarakat adat harus diberikan secara bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara memadai.
Pembangunan tidak boleh menciptakan situasi ketika masyarakat merasa tidak memiliki pilihan selain menerima perubahan atas wilayah kehidupannya.
5. Bioetanol dan Pertanyaan Besar tentang Kerusakan Ekologis
Pengembangan bioetanol melalui perkebunan tebu menjadi bagian lain dari agenda pangan dan energi di Merauke.
Secara konseptual, energi nabati dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Namun, label energi terbarukan tidak otomatis menjadikan seluruh proses produksinya ramah lingkungan.
Apabila pengembangan perkebunan tebu dilakukan melalui konversi hutan alam, sabana, rawa, atau ekosistem penting lainnya, pemerintah harus menghitung keseluruhan dampak ekologisnya.
Berapa emisi karbon yang dilepaskan akibat perubahan tutupan lahan? Bagaimana dampaknya terhadap keanekaragaman hayati? Apakah ketersediaan air masyarakat tetap terjaga? Bagaimana pengaruhnya terhadap sumber pangan lokal?
Kajian lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan proyek.
Status Proyek Strategis Nasional juga tidak boleh ditafsirkan sebagai pembebasan dari kewajiban perlindungan lingkungan.
Setiap kegiatan wajib memenuhi ketentuan perizinan dan persetujuan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. KPK dan BPK Perlu Memastikan Akuntabilitas Proyek
Besarnya skala proyek Merauke menuntut pengawasan yang sebanding.
KPK perlu mencermati potensi konflik kepentingan, transparansi penunjukan pelaksana, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan indikasi yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Sementara itu, BPK perlu memastikan penggunaan anggaran negara sesuai peruntukan, kewajaran harga, kualitas pekerjaan, serta manfaat infrastruktur yang dibangun.
Pemeriksaan juga perlu mencakup:
- Dokumen perencanaan dan penganggaran proyek.
- Mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- Kontrak pekerjaan dan pembayaran kepada pelaksana.
- Inventarisasi serta pemanfaatan kayu hasil pembukaan lahan.
- Kesesuaian antara luas lahan yang dibuka dan target produksi pangan.
- Dokumen persetujuan lingkungan dan pelaksanaan kewajiban ekologis.
- Status tanah serta perlindungan hak masyarakat adat.
Pengawasan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ketahanan pangan nasional.
Justru sebaliknya, pengawasan diperlukan agar kebijakan strategis negara tidak kehilangan tujuan utamanya.
Ketahanan Pangan Jangan Berubah Menjadi Beban Ekologi dan Keuangan Negara
Proyek Food Estate Merauke harus dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan sekadar luas lahan yang berhasil dibuka, jumlah alat berat yang didatangkan, panjang jalan yang dibangun, atau besarnya anggaran yang diserap.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah produktivitas pertanian, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa proyek tersebut benar-benar menghasilkan pangan bagi rakyat dan tidak menciptakan ketergantungan ekonomi yang menguntungkan segelintir pihak.
Jika pembukaan lahan berlangsung lebih cepat daripada kesiapan pertanian, jika infrastruktur negara berpotensi menjadi fasilitas komersial tanpa pengawasan memadai, atau jika masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya, maka evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak.
Jangan sampai sejarah mencatat bahwa negara menggelontorkan anggaran untuk menanam padi, tetapi keuntungan terbesar justru berasal dari pembukaan hutan.
Ketahanan pangan adalah kepentingan rakyat. APBN adalah uang rakyat. Tanah adat dan kelestarian lingkungan juga bukan komoditas yang dapat dikorbankan tanpa pertanggungjawaban.
Sorotan Publik memandang bahwa proyek sebesar Merauke harus dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat. Sebab, pembangunan yang menggunakan uang negara wajib tunduk pada transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepentingan publik.
