KPK Geledah Enam Lokasi Kasus Korupsi Jalan Sumut, Bobby Nasution Ungkap Kaitan Proyek Balai Jalan Tahun 2023
SOROTAN PUBLIK — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Dalam perkembangan terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi di Medan dan sekitarnya pada 9–10 November 2026, termasuk sejumlah kantor pemerintahan dan rumah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan itu mencakup Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Selain dua kantor tersebut, penyidik juga menggeledah empat rumah, masing-masing milik dua kontraktor pembangunan jalan, seorang mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penyidikan.
Namun, KPK belum merinci isi dokumen maupun barang bukti elektronik yang disita dari masing-masing lokasi.
Bobby Nasution Ungkap Kaitan Anggaran Tahun 2023
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membenarkan adanya penggeledahan rumah mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Bobby mengatakan informasi tersebut diterimanya melalui laporan Inspektorat Sumut. Menurut penjelasannya, penggeledahan berkaitan dengan kegiatan bidang pekerjaan umum yang memiliki hubungan dengan proyek di Balai Jalan.
Ia juga menyebut kegiatan yang sedang didalami berkaitan dengan tahun anggaran 2023.
Keterangan Bobby menjadi perhatian karena perkara ini tidak hanya menyangkut proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut, tetapi juga kegiatan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Meski demikian, Bobby tidak menyebut secara rinci nama proyek, nilai anggaran, maupun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tahun anggaran tersebut.
Delapan Tersangka Baru, Tujuh Telah Ditahan
Penggeledahan enam lokasi tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.
KPK telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus proyek jalan Sumut. Dari jumlah tersebut, tujuh orang telah ditahan pada 22 Oktober 2026, sementara satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan.
Tujuh tersangka yang telah ditahan berasal dari lingkungan BBPJN Sumut, antara lain mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I Rahmad Parulian, sejumlah pejabat pembuat komitmen, serta pejabat Satker PJN Wilayah II.
KPK masih mendalami dugaan praktik suap atau pemberian komitmen fee yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.
Berawal dari OTT Juni 2025
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu, Topan Obaja Putra Ginting; Rasuli Efendi Siregar; Heliyanto; serta dua pihak swasta, Muhammad Akhirun dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Dalam perkara awal tersebut, penyidik mendalami sejumlah proyek pembangunan jalan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar.
Perkembangan penyidikan kemudian meluas hingga menyeret delapan tersangka tambahan dari lingkungan BBPJN Sumut.
Publik Menunggu Transparansi Penelusuran Anggaran
Rangkaian penggeledahan dan penetapan tersangka baru menunjukkan bahwa penyidikan KPK masih terus bergerak untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Keterangan Bobby mengenai keterkaitan kegiatan Balai Jalan dengan anggaran tahun 2023 juga membuka perhatian terhadap bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban proyek tersebut dilakukan.
Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara kegiatan di lingkungan pemerintah provinsi dengan proyek pada Balai Jalan, termasuk bagaimana proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
Namun, penggeledahan bukanlah bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Status dan tanggung jawab setiap pihak harus ditentukan berdasarkan alat bukti serta proses hukum yang berlaku.
KPK diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, aliran uang yang diduga sebagai komitmen fee, serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengaturan proyek apabila ditemukan bukti yang cukup.
Sebab, pembangunan jalan menggunakan uang negara dan seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan menjadi ruang bagi praktik korupsi.
SOROTAN PUBLIK — AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.
