Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Buka Opsi Penguasaan Saham Perusahaan Tambang

0
1794753989751

SOROTAN PUBLIK, PALU – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan tersebut disampaikan secara langsung kepada jajaran kabinet, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam pidato pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Prabowo bahkan membuka kemungkinan negara menguasai saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa seluruh izin pertambangan harus dikelola dengan orientasi kepentingan nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup pintu bagi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Namun, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam harus lebih besar dinikmati bangsa Indonesia.

“Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo.

Investor Tetap Diberi Kesempatan, Manfaat Harus Lebih Besar bagi Indonesia

Prabowo menjelaskan bahwa investasi tetap dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertambangan. Modal, teknologi, keahlian, dan kemampuan operasional dari pelaku usaha menjadi bagian penting dalam kegiatan industri tersebut.

Namun, menurut Presiden, skema investasi harus memastikan bahwa setelah modal investor kembali, keuntungan mayoritas dapat dinikmati bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan arah kebijakan yang ingin ditempuh pemerintah: mempertahankan kebutuhan investasi sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diterima negara dari pengelolaan kekayaan alam.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi izin, tetapi juga memastikan hasil pemanfaatan sumber daya alam memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, target 70 persen tersebut masih memerlukan penjelasan teknis mengenai cara penghitungan, bentuk manfaat ekonomi, sektor yang menjadi cakupan, serta instrumen hukum yang akan digunakan.

Prabowo Soroti Pengelolaan IUP, HGU, dan Hutan Tanaman Industri

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya selama bertahun-tahun belum memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.

Ia menyoroti pemberian berbagai kemudahan perizinan, termasuk IUP, hak guna usaha (HGU), dan hutan tanaman industri (HTI). Presiden menilai terdapat praktik ketika keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam Indonesia justru dibawa atau ditempatkan di luar negeri.

Pemerintah, menurutnya, harus membenahi sistem ekonomi agar kekayaan nasional tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pemegang izin dan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mengevaluasi kembali pola pengelolaan sumber daya alam, termasuk hubungan antara pemberian izin, investasi, penerimaan negara, dan distribusi keuntungan.

Pasal 33 UUD 1945 Menjadi Landasan Pengelolaan Kekayaan Alam

Prabowo mengaitkan arah kebijakan tersebut dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Pasal tersebut mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip tersebut menjadi landasan konstitusional bagi negara dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.

Namun, penguasaan negara tidak selalu berarti seluruh perusahaan harus dimiliki langsung oleh pemerintah. Pelaksanaannya dapat melibatkan pengaturan, perizinan, pengawasan, pengelolaan, hingga penguasaan saham sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Karena itu, implementasi target 70 persen perlu diterjemahkan melalui kebijakan yang memiliki dasar hukum jelas, kepastian usaha, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penguasaan Saham Perusahaan Tambang Menjadi Opsi

Pernyataan Presiden mengenai kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian.

Jika opsi tersebut diterapkan, pemerintah perlu menentukan skema yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme investasi negara, kepemilikan saham, penilaian aset, serta perlindungan terhadap hak-hak yang sah.

Kebijakan penguasaan saham juga harus dibedakan dari kewajiban perusahaan membayar pajak, royalti, penerimaan negara bukan pajak, maupun kewajiban lainnya.

Dengan demikian, publik perlu menunggu penjelasan pemerintah mengenai apakah target 70 persen akan dihitung berdasarkan penerimaan negara, pembagian keuntungan, nilai ekonomi yang diterima bangsa, atau kombinasi beberapa instrumen.

Kejelasan tersebut penting agar pernyataan politik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Tantangan Pemerintah: Pengawasan, Transparansi, dan Kesejahteraan Rakyat

Arahan Prabowo membuka kembali perdebatan mengenai siapa yang paling besar menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia.

Indonesia memiliki potensi pertambangan yang besar, tetapi manfaat ekonomi dari sektor tersebut harus dapat dirasakan melalui penerimaan negara, pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, dan pemulihan lingkungan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penguatan peran negara tidak berhenti pada perubahan struktur kepemilikan atau peningkatan penerimaan fiskal. Pengawasan terhadap produksi, pelaporan volume ekspor, pembayaran kewajiban perusahaan, serta penggunaan hasil tambang harus berjalan secara konsisten.

Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan perlu memperoleh manfaat yang nyata, bukan sekadar menjadi penonton ketika kekayaan alam di daerahnya dieksploitasi.

Kebijakan tersebut juga harus disertai kepastian hukum agar investor tetap memiliki kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan aturan usaha.

Publik Menunggu Langkah Konkret Pemerintah

Pernyataan Prabowo di hadapan peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu menjadi pesan kuat mengenai arah pembenahan ekonomi nasional.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Kementerian ESDM dan kementerian terkait untuk menerjemahkan instruksi tersebut menjadi kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan.

Pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana pemerintah menghitung target 70 persen, bagaimana mekanisme penguasaan saham akan diterapkan jika diperlukan, serta bagaimana memastikan hasil pengelolaan tambang benar-benar kembali kepada masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup diukur dari besarnya angka penerimaan negara. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana kekayaan alam Indonesia mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memberikan manfaat yang adil bagi generasi sekarang maupun mendatang.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *