Bursa Wapres Pengganti Gibran Menghangat, Dukungan untuk Sufmi Dasco Ahmad Bermunculan dari Berbagai Daerah

0
1794738918999-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah munculnya sejumlah nama yang diperbincangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satu figur yang mulai mendapat perhatian adalah Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Nama Dasco mengemuka setelah sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra menyampaikan dukungan agar dirinya dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Pada Minggu (15/11/2026), dukungan tersebut diberitakan datang dari sejumlah daerah, antara lain Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Banten, dan Riau. Dukungan serupa juga disampaikan pengurus Gerindra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menyatakan dukungannya kepada Dasco. Ia menilai pengalaman politik dan kemampuan komunikasi lintas partai menjadi salah satu pertimbangan untuk mengusulkan nama tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan Kartika Sandra Desi menyebut aspirasi tersebut berkembang di kalangan kader daerah. Ia menilai Dasco memiliki kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk kalangan aktivis dan buruh.

Dukungan dari Banten juga disampaikan Ketua DPD Gerindra Andra Soni. Adapun Ketua DPD Gerindra Riau Muhammad Rahul menyatakan kesiapan struktur partai di wilayahnya untuk mengawal aspirasi tersebut.

Rangkaian pernyataan itu menunjukkan bahwa nama Dasco sedang memperoleh dukungan politik dari sejumlah struktur Gerindra di daerah. Namun, dukungan pengurus partai tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai calon resmi wakil presiden.

Mengapa Nama Dasco Diperhitungkan?

Dasco merupakan salah satu figur penting di lingkungan Partai Gerindra. Selain menjabat Ketua Harian DPP Gerindra, ia juga menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI.

Pengalamannya dalam aktivitas parlemen dan komunikasi politik lintas partai menjadi alasan yang dikemukakan sejumlah pendukungnya. Mereka memandang pengalaman tersebut relevan untuk membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Meski demikian, penilaian mengenai kapasitas seorang calon wakil presiden tetap perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk pengalaman pemerintahan, pemahaman konstitusi, kemampuan menjalankan tugas kenegaraan, serta pertanggungjawaban kepada publik.

Bagaimana Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden?

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dilakukan hanya berdasarkan deklarasi dukungan atau keputusan internal partai.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut memiliki tahapan konstitusional. Presiden mengajukan dua nama calon, kemudian MPR menjalankan kewenangannya untuk memilih wakil presiden.

MPR sebelumnya menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah diterima pada 12 November 2026. Pimpinan MPR kemudian menyiapkan tahapan tindak lanjut, termasuk meminta Presiden mengajukan dua nama calon pengganti.

Artinya, dukungan kepada Dasco saat ini masih berada dalam ranah aspirasi dan dinamika politik. Keputusan akhir harus mengikuti mekanisme konstitusi.

Dukungan dari Bawah atau Konsolidasi Politik?

Munculnya dukungan dari berbagai daerah memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana aspirasi tersebut terbentuk.

Apakah dukungan itu benar-benar tumbuh dari inisiatif kader di tingkat daerah, atau merupakan bagian dari konsolidasi politik yang lebih luas di internal partai?

Pertanyaan tersebut penting untuk dijawab melalui keterbukaan proses, asal-usul usulan, serta penjelasan dari pihak-pihak yang menyampaikan dukungan.

Publik juga berhak mengetahui apakah nama-nama lain turut dipertimbangkan dan bagaimana Presiden akan menentukan dua kandidat yang nantinya diajukan kepada MPR.

Pada akhirnya, pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan siapa yang memperoleh dukungan paling ramai. Proses tersebut menyangkut keberlanjutan pemerintahan, keseimbangan politik, dan pelaksanaan amanat konstitusi.

Masyarakat berhak mengikuti prosesnya secara kritis, memperoleh informasi yang jelas, dan memastikan setiap tahapan berlangsung transparan serta sesuai aturan negara.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *