TA Khalid Sentil Kerusakan Hutan Aceh: Lebih Aman Saat Konflik GAM-RI, Pascaperdamaian Justru Semakin Gundul
SOROTAN PUBLIK, BANDA ACEH – Pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, mengenai kondisi hutan Aceh kembali menjadi sorotan. Ia menilai terdapat ironi dalam pengelolaan lingkungan di Aceh setelah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.
Menurut TA Khalid, kondisi hutan Aceh justru dinilai lebih aman ketika konflik bersenjata masih berlangsung dibandingkan setelah perdamaian tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) di Banda Aceh pada Rabu, 12 Oktober 2022.
Dalam forum tersebut, TA Khalid mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hutan Aceh yang menurut pengamatannya semakin mengalami tekanan akibat aktivitas perusakan dan eksploitasi.
Ia bahkan mengaku pernah menyaksikan langsung pernyataan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, di hadapan seorang menteri mengenai kondisi hutan Aceh pada masa konflik.
“Sebagaimana pengakuan Wali Nanggroe, Malik Mahmud, di depan Pak Menteri yang saya saksikan, bahwa saya sampaikan hutan Aceh lebih aman waktu konflik,” kata TA Khalid.
Pernyataan tersebut menjadi kritik keras terhadap pengelolaan sumber daya alam setelah perdamaian, ketika seharusnya stabilitas keamanan dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan lingkungan.
Sindiran Keras: Apakah Hutan Harus Dijaga dengan Perang?
TA Khalid kemudian melontarkan pertanyaan kritis mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Aceh.
Ia mempertanyakan apakah masyarakat harus kembali mengalami situasi konflik seperti masa lalu hanya agar hutan tetap terlindungi.
Menurutnya, perdamaian seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun Aceh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kekayaan alam.
Ia menegaskan bahwa perjuangan dan pembangunan memang membutuhkan biaya. Namun, kebutuhan ekonomi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan penebangan hutan secara tidak bertanggung jawab.
“Kalau bicara uang perjuangan juga butuh uang, perlu uang, tapi kami tidak tebang hutan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kritik terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi mengorbankan kepentingan lingkungan dan generasi mendatang.
Anggaran Perlindungan Hutan Dinilai Belum Memadai
Selain menyoroti kerusakan hutan, TA Khalid juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyediakan anggaran perlindungan kawasan hutan.
Ia menyebutkan bahwa secara prinsip berbagai pihak sepakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan, khususnya kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.
Namun, menurutnya, kesepakatan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan sekadar pernyataan atau wacana.
Perlindungan kawasan hutan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, pengawasan lapangan, program konservasi, serta koordinasi antarlembaga.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan agar upaya konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kehutanan.
Tanpa dukungan kebijakan dan pendanaan yang berkelanjutan, upaya menjaga kawasan hutan berisiko tidak berjalan optimal.
Kesejahteraan Masyarakat Menjadi Kunci Kelestarian Hutan
Salah satu poin penting yang ditekankan TA Khalid adalah hubungan langsung antara kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan perlindungan lingkungan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan harus mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan sumber daya alam tanpa harus merusak ekosistem.
Pemerintah perlu menghadirkan program pemberdayaan ekonomi, membuka peluang usaha berkelanjutan, serta memberikan dukungan kepada masyarakat yang berperan menjaga kawasan hutan.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit akan menghadapi tantangan lebih besar untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan apabila tidak mendapatkan dukungan memadai.
“Tolong kalau memang kementerian hanya bercakap-cakap saja, masyarakat Aceh harus sejahtera dan hutan akan terjaga. Kalau masyarakat tidak sejahtera, jangan mimpi hutan terjaga,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa konservasi tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Gunung Leuser dan Masa Depan Ekosistem Aceh
Kawasan Ekosistem Leuser merupakan salah satu kawasan ekologis penting di Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan menjadi habitat berbagai satwa dilindungi.
Taman Nasional Gunung Leuser juga dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting dalam bentang alam hutan Sumatera.
Kerusakan hutan, perambahan, pembalakan liar, dan perubahan fungsi lahan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, mempersempit habitat satwa, serta meningkatkan risiko bencana lingkungan.
Karena itu, perlindungan hutan Aceh membutuhkan langkah terpadu antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, aparat penegak hukum, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat.
Kritik TA Khalid juga menghadirkan pertanyaan penting bagi pemerintah: apakah pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam sudah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan?
Perdamaian seharusnya tidak hanya menghadirkan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa kekayaan alam Aceh dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang tetap lestari.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
