Dai Guofang dan Jejak Tiga Smelter Nikel China di Indonesia: PSN, Insentif Pajak, dan Pertanyaan tentang Keuntungan bagi Negara

SOROTAN PUBLIK – Investasi industri pengolahan nikel asal China di Indonesia kembali menjadi perhatian dalam diskusi mengenai hilirisasi mineral, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan insentif investasi pemerintah.

Salah satu nama yang memiliki jejak penting dalam perkembangan industri tersebut adalah Dai Guofang, pengusaha asal China yang mendirikan Jiangsu Delong Nickel Industry Co. pada 2010.

Melalui kelompok usaha yang dikembangkannya bersama mitra bisnis, sejumlah perusahaan pengolahan nikel dan baja tahan karat hadir di Indonesia. Tiga nama yang selama ini dikaitkan dengan ekspansi bisnis tersebut adalah PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).

Ketiganya beroperasi di kawasan industri mineral di Sulawesi dan menjadi bagian dari perkembangan industri hilirisasi nikel Indonesia.

Namun, di balik besarnya investasi dan kapasitas produksi, terdapat sejumlah pertanyaan penting mengenai fasilitas fiskal, kepemilikan perusahaan, penerimaan negara, pengelolaan sumber daya mineral, serta sejauh mana manfaat hilirisasi benar-benar dirasakan masyarakat Indonesia.

1. PT Virtue Dragon Nickel Industry: Smelter Nikel di Konawe

PT Virtue Dragon Nickel Industry merupakan perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Perusahaan ini menjadi salah satu bagian penting dari pengembangan kawasan industri nikel yang dikenal sebagai Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP).

Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, PT VDNI memiliki kapasitas produksi feronikel sekitar 1 juta ton per tahun.

Kawasan Industri Konawe yang dikembangkan melalui PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park juga tercatat dalam daftar Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021.

Hal ini penting dibedakan: penetapan kawasan industri sebagai PSN tidak serta-merta berarti setiap badan usaha yang beroperasi di dalamnya memperoleh seluruh fasilitas dan status hukum yang sama.

2. PT Obsidian Stainless Steel: Industri Baja Tahan Karat di Sulawesi Tenggara

Perusahaan kedua adalah PT Obsidian Stainless Steel (OSS), yang beroperasi di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe.

Berbeda dengan perusahaan yang berfokus pada produksi feronikel, OSS juga mengembangkan pengolahan lanjutan untuk menghasilkan produk baja tahan karat atau stainless steel.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kapasitas produksi perusahaan ini mencakup sekitar 2,2 juta ton feronikel dan 3 juta ton billet stainless steel per tahun.

Keberadaan industri ini memperlihatkan bagaimana bijih nikel yang sebelumnya merupakan bahan mentah dapat diproses menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Namun, besarnya kapasitas produksi juga menimbulkan pertanyaan mengenai distribusi manfaat ekonomi, penerimaan pajak, penggunaan energi, dampak lingkungan, dan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

3. PT Gunbuster Nickel Industry: Smelter yang Diresmikan Jokowi

Perusahaan ketiga adalah PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), yang beroperasi di kawasan industri Stardust Estate Investment, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Pada 27 Desember 2021, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meresmikan pabrik smelter nikel perusahaan tersebut.

Peresmian itu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah saat itu untuk mempercepat hilirisasi mineral dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kapasitas produksi feronikel GNI direncanakan mencapai sekitar 1,8 juta ton per tahun.

Ketiga perusahaan yang pernah berada dalam jaringan investasi Jiangsu Delong tersebut secara keseluruhan tercatat memiliki nilai investasi sekitar 8 miliar dolar AS dengan target penyerapan tenaga kerja sekitar 27.000 orang.

Angka tersebut menunjukkan skala investasi yang besar sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap keberlanjutan operasional, kepatuhan perpajakan, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.

FASILITAS TAX HOLIDAY: SEBERAPA BESAR KEUNTUNGAN INVESTOR?

Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian adalah fasilitas tax holiday atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan investasi tertentu.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjelaskan bahwa fasilitas tax holiday dapat berupa pengurangan PPh badan hingga 100 persen untuk jangka waktu 5 sampai 20 tahun, bergantung pada nilai investasi dan persyaratan yang dipenuhi.

Artinya, tax holiday bukan berarti perusahaan otomatis bebas dari seluruh jenis pajak dan kewajiban negara selama 20 tahun.

Fasilitas tersebut merupakan kebijakan fiskal untuk menarik investasi, terutama pada industri pionir dan sektor yang dianggap strategis.

Namun, pertanyaan publik tetap relevan: apakah insentif yang diberikan kepada investor telah menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding bagi Indonesia?

Untuk menjawabnya, pemerintah perlu membuka informasi yang lebih terperinci mengenai:

• Perusahaan mana yang benar-benar memperoleh fasilitas tax holiday.
• Besaran investasi yang menjadi dasar pemberian insentif.
• Jangka waktu fasilitas yang disetujui.
• Realisasi kewajiban perpajakan masing-masing perusahaan.
• Kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah.
• Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap.
• Nilai tambah ekonomi yang benar-benar dinikmati Indonesia.

Tanpa transparansi tersebut, masyarakat akan kesulitan mengukur apakah kebijakan insentif investasi telah memberikan keuntungan optimal bagi kepentingan nasional.

JEJAK KEPEMILIKAN DAI GUOFANG DAN PERUBAHAN STRUKTUR BISNIS

Hal lain yang tidak kalah penting adalah perkembangan kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut.

Jiangsu Delong Nickel Industry Co. dikenal sebagai kelompok usaha yang didirikan Dai Guofang. Namun, struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan afiliasinya di Indonesia mengalami perubahan.

Laporan Bloomberg Technoz pada Juni 2025, dengan mengutip keterangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menyebutkan bahwa kepemilikan Jiangsu Delong pada VDNI dan OSS telah berubah melalui pengambilalihan oleh mitra usaha masing-masing.

Sementara itu, GNI masih memiliki hubungan kepemilikan tidak langsung dengan Jiangsu Delong.

Perkembangan berikutnya juga menunjukkan adanya restrukturisasi perusahaan induk tersebut di China.

Pada 2026, proses restrukturisasi Jiangsu Delong membuka jalan bagi masuknya Zheshang Development, perusahaan milik negara Provinsi Zhejiang, sebagai investor pengendali baru pada GNI melalui pengambilalihan sebagian kepemilikan tidak langsung Delong.

Dengan demikian, tidak tepat apabila ketiga perusahaan tersebut saat ini langsung disebut sebagai perusahaan yang seluruhnya dimiliki Dai Guofang tanpa memeriksa struktur kepemilikan terbaru.

Perubahan tersebut justru memperlihatkan pentingnya transparansi kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership dalam industri pertambangan dan pengolahan mineral Indonesia.

PSN, KEKUATAN NEGARA, DAN HAK MASYARAKAT

Penetapan suatu proyek sebagai Proyek Strategis Nasional bertujuan mempercepat pembangunan dan memberikan dukungan terhadap proyek yang dinilai memiliki kepentingan strategis.

Namun, status PSN tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan, mengajukan kritik, atau memperjuangkan kepentingan lingkungan dan ruang hidupnya.

Pembangunan industri harus tetap tunduk pada hukum, perlindungan lingkungan, hak masyarakat, dan prinsip keadilan.

Aparat negara juga harus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh menjadikan perbedaan pendapat masyarakat sebagai alasan untuk melakukan tindakan di luar kewenangannya.

Sebab, kepentingan nasional bukan semata-mata keberhasilan mendatangkan investasi asing, melainkan juga memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

PERTANYAAN BESAR: SIAPA YANG PALING DIUNTUNGKAN DARI HILIRISASI NIKEL?

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan konstitusi tersebut menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kebijakan pengelolaan mineral, termasuk investasi smelter nikel berskala besar.

Pemerintah perlu memastikan bahwa hilirisasi tidak hanya menghasilkan peningkatan angka ekspor, investasi, dan kapasitas produksi, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Indikatornya mencakup penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan kemampuan industri nasional, transfer teknologi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri.

Di sinilah pengawasan publik menjadi penting.

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka berapa besar penerimaan negara dari industri tersebut, berapa nilai fasilitas fiskal yang diberikan, bagaimana kewajiban perusahaan dipenuhi, serta seberapa besar keuntungan ekonomi yang benar-benar tinggal di Indonesia.

SOROTAN PUBLIK: INVESTASI BESAR HARUS SEJALAN DENGAN KEMAKMURAN RAKYAT

Persoalan utama bukan terletak pada asal negara investor. Indonesia tetap membutuhkan investasi asing untuk memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kemampuan pengolahan sumber daya alam.

Namun, setiap investor, baik domestik maupun asing, harus tunduk pada hukum dan kewajiban yang sama.

Fasilitas negara harus diberikan berdasarkan aturan yang transparan, sementara manfaat ekonomi dari eksploitasi dan pengolahan sumber daya mineral harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jangan sampai keberhasilan hilirisasi hanya diukur dari besarnya investasi dan kapasitas produksi, sementara pertanyaan mengenai penerimaan negara, insentif pajak, kepemilikan perusahaan, dampak lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

Pada akhirnya, kekayaan mineral Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi nasional, bukan sekadar bahan baku bagi kepentingan industri dan rantai pasok global.

Sebab, amanat konstitusi sangat jelas: pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.