Jimly Asshiddiqie Usul Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus: Kedaulatan Rakyat atau Standar Kepemimpinan?

SOROTAN PUBLIK – Pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, mengenai persyaratan ijazah bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali membuka perdebatan tentang demokrasi, hak politik warga negara, dan standar kepemimpinan nasional.

Dalam pernyataan yang diberitakan pada Jumat (13/11/2026), Jimly menyampaikan gagasan agar persyaratan pendidikan formal bagi calon presiden dan wakil presiden dihapuskan. Ia berpandangan bahwa legitimasi seorang pemimpin dalam sistem demokrasi semestinya bersumber dari kepercayaan dan pilihan rakyat, bukan semata-mata dari ijazah atau gelar akademik.

Jimly menyoroti kemungkinan adanya warga negara yang tidak memiliki pendidikan formal tinggi, bahkan tidak mempunyai ijazah, tetapi memiliki pengalaman panjang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Dalam pandangan tersebut, pengalaman hidup, integritas, rekam jejak, dan kepercayaan publik menjadi aspek penting yang patut dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan seseorang memimpin negara.

Gagasan ini memunculkan pertanyaan: apakah persyaratan ijazah justru berpotensi membatasi hak politik warga negara yang memiliki kapasitas kepemimpinan, tetapi tidak mempunyai kesempatan menempuh pendidikan formal?

ATURAN INDONESIA MASIH MEWAJIBKAN PENDIDIKAN MINIMAL SMA

Terlepas dari gagasan tersebut, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia masih menetapkan persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dengan demikian, usulan penghapusan persyaratan ijazah belum mengubah ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang sah.

Persoalan persyaratan pendidikan ini juga telah menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi. Pada 29 September 2025, MK menolak permohonan yang meminta peningkatan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal sarjana atau S-1. Dalam pertimbangannya, MK menyebut persyaratan pendidikan minimal SMA sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang dinilai konstitusional.

Pada Oktober dan November 2026, MK kembali menerima sejumlah permohonan pengujian ketentuan pendidikan capres dan cawapres. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai batas pendidikan formal untuk jabatan tertinggi negara masih berlangsung di ranah konstitusional.

BAGAIMANA DENGAN NEGARA LAIN?

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa tidak semua negara menetapkan persyaratan ijazah atau gelar akademik bagi calon presiden.

Di Amerika Serikat, misalnya, Konstitusi tidak menetapkan persyaratan gelar pendidikan formal untuk menjadi presiden. Pasal II Konstitusi Amerika Serikat menetapkan persyaratan berupa kewarganegaraan, usia minimal 35 tahun, dan domisili di Amerika Serikat selama sekurang-kurangnya 14 tahun.

Brasil juga tidak mensyaratkan ijazah pendidikan tinggi bagi calon presiden dan wakil presiden. Namun, Konstitusi Brasil secara tegas menyatakan bahwa orang yang tidak dapat membaca dan menulis tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Artinya, tidak ada kewajiban gelar akademik, tetapi tetap terdapat persyaratan kemampuan dasar membaca dan menulis.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa standar kelayakan calon pemimpin dapat berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Ada negara yang tidak menetapkan jenjang pendidikan formal tertentu, tetapi tetap menerapkan persyaratan lain seperti kewarganegaraan, usia, hak politik, dan kemampuan dasar tertentu.

Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa negara yang tidak mewajibkan ijazah berarti menyerahkan pencalonan sepenuhnya kepada keinginan publik tanpa aturan.

DEMOKRASI, PENDIDIKAN, DAN KUALITAS KEPEMIMPINAN

Gagasan Jimly membuka dua sudut pandang yang sama-sama penting untuk dibahas.

Pertama, persyaratan pendidikan formal dapat dipandang sebagai standar administratif untuk memastikan calon pemimpin memiliki dasar pendidikan tertentu. Namun, ijazah tidak otomatis menjamin integritas, kebijaksanaan, kemampuan mengambil keputusan, ataupun keberpihakan kepada rakyat.

Kedua, penghapusan persyaratan pendidikan formal dapat memperluas kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai standar minimum kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Presiden dan wakil presiden tidak hanya menjalankan fungsi simbolis. Keduanya menghadapi persoalan kompleks, mulai dari ekonomi, pertahanan, hubungan internasional, hukum, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan anggaran negara.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak semata-mata mempertentangkan orang berijazah dengan orang tanpa ijazah. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana mengukur kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan untuk kepentingan negara.

PERTANYAAN BESAR UNTUK DEMOKRASI INDONESIA

Jika persyaratan ijazah dihapuskan, bagaimana mekanisme untuk memastikan calon pemimpin memiliki kemampuan dasar yang diperlukan? Apakah rekam jejak dan penilaian rakyat cukup menjadi instrumen seleksi? Atau tetap diperlukan standar pendidikan minimum sebagai salah satu persyaratan administratif?

Di sisi lain, jika persyaratan pendidikan dipertahankan, bagaimana negara memastikan aturan tersebut tidak menjadi penghalang yang tidak proporsional bagi warga negara yang memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan?

Perdebatan ini perlu ditempatkan dalam ruang demokrasi yang terbuka, berbasis konstitusi, dan tidak merendahkan warga negara berdasarkan latar belakang pendidikannya.

Pada akhirnya, gagasan Jimly Asshiddiqie bukan berarti aturan ijazah bagi capres dan cawapres otomatis telah dihapus. Pernyataannya merupakan gagasan yang dapat menjadi bahan diskusi publik, sementara ketentuan hukum yang berlaku tetap harus dipatuhi sampai ada perubahan resmi.

Demokrasi membutuhkan hak rakyat untuk menentukan pemimpin. Namun, demokrasi juga membutuhkan aturan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antara keduanya, Indonesia perlu terus mencari keseimbangan yang sesuai dengan konstitusi dan kepentingan bangsa.