Heboh Anggota DPR Berpendidikan SMA, Legalitas Bukan Satu-satunya Ukuran: Publik Pertanyakan Kompetensi Wakil Rakyat
SOROTAN PUBLIK – Informasi mengenai daftar riwayat hidup anggota DPR/MPR RI yang mencantumkan pendidikan terakhir setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali memantik perbincangan di ruang publik. Isu tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana latar belakang pendidikan dan kompetensi para wakil rakyat menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen politik?
Persoalan ini perlu dilihat secara objektif. Pendidikan SMA bukanlah penghalang hukum untuk menjadi anggota DPR. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menetapkan bahwa salah satu persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sederajat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e. Dengan demikian, seseorang yang memenuhi persyaratan lain dan terpilih melalui mekanisme pemilu tidak dapat dinyatakan melanggar hukum hanya karena pendidikan formal terakhirnya SMA.
Bukan Sekadar Persoalan Ijazah
Meski demikian, legalitas pencalonan tidak serta-merta mengakhiri diskusi mengenai kualitas sumber daya manusia di lembaga legislatif.
Anggota DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Mereka terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan terkait anggaran negara, serta pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.
Tanggung jawab tersebut membutuhkan pemahaman terhadap berbagai persoalan, mulai dari hukum, ekonomi, keuangan negara, politik, hubungan internasional, hingga kondisi sosial masyarakat.
Karena itu, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai gelar akademik. Hal yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggota dewan memahami persoalan yang dibahas, menguji argumentasi pemerintah, membaca konsekuensi suatu regulasi, dan menyampaikan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Partai Politik Perlu Menjelaskan Standar Rekrutmen
Sorotan ini juga membuka ruang evaluasi terhadap partai politik sebagai institusi yang mengusung dan menyeleksi calon anggota legislatif.
Jika persyaratan pendidikan formal minimal telah ditentukan oleh undang-undang, partai politik tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan calon yang diusung mempunyai kapasitas sesuai tugas lembaga perwakilan.
Publik berhak mengetahui apakah proses seleksi internal partai mempertimbangkan pemahaman kebijakan publik, kemampuan analisis, rekam jejak, integritas, pengalaman organisasi, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.
Kualitas parlemen tidak cukup diukur dari popularitas calon, kekuatan modal politik, maupun keberhasilan memperoleh suara dalam pemilu. Kapasitas menjalankan mandat rakyat juga perlu menjadi perhatian serius.
Pendidikan Formal Bukan Satu-satunya Ukuran
Di sisi lain, tingkat pendidikan formal tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kemampuan seseorang. Pengalaman, integritas, kemampuan berpikir kritis, kemauan belajar, serta pemahaman terhadap persoalan masyarakat juga merupakan faktor penting.
Seseorang dengan pendidikan tinggi belum tentu otomatis memiliki integritas dan kemampuan memperjuangkan kepentingan publik. Sebaliknya, seseorang yang hanya menempuh pendidikan hingga SMA tidak serta-merta berarti tidak mampu menjalankan tanggung jawab politik.
Oleh sebab itu, perdebatan ini sebaiknya diarahkan pada ukuran kompetensi yang dapat diuji melalui kinerja, kualitas argumentasi, kontribusi dalam pembahasan kebijakan, serta konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Transparansi Data Harus Menjadi Prioritas
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan keakuratan informasi yang beredar. Sebelum menyimpulkan bahwa seorang anggota DPR hanya memiliki ijazah SMA, publik perlu memeriksa daftar riwayat hidup resmi dan memastikan data tersebut benar-benar menunjukkan pendidikan terakhir yang bersangkutan.
Informasi yang beredar di media sosial tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta tanpa dokumen yang dapat diverifikasi. Data profil anggota parlemen juga perlu dibaca sesuai konteks dan kelengkapan informasi yang dipublikasikan.
Pada akhirnya, polemik ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti ketika rakyat telah memberikan suara di bilik pemungutan suara. Setelah terpilih, wakil rakyat tetap harus mempertanggungjawabkan kapasitas, integritas, dan kinerjanya kepada masyarakat.
Rakyat tidak semata-mata membutuhkan orang yang berhasil menduduki kursi parlemen. Masyarakat membutuhkan wakil yang mampu memahami persoalan bangsa, mengawal anggaran negara, mengawasi kekuasaan, serta memperjuangkan kepentingan publik secara sungguh-sungguh.
Legalitas adalah syarat untuk menduduki jabatan. Namun, kualitas kinerja dan pertanggungjawaban publik merupakan hal yang harus terus dibuktikan selama menjalankan mandat rakyat.
