Dua Pejabat Era Jokowi Masih Bertahan di Pemerintahan Prabowo, Posisi Panglima TNI dan Jaksa Agung Jadi Sorotan

SOROTAN PUBLIK – Dua pejabat strategis yang pertama kali diangkat pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih menduduki posisi penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya adalah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Keberadaan kedua pejabat tersebut kembali menjadi perhatian publik di tengah dinamika konsolidasi pemerintahan dan munculnya wacana penyegaran di sejumlah lembaga strategis negara.

Nama Agus Subiyanto ramai diperbincangkan menyusul berkembangnya isu kemungkinan pergantian Panglima TNI. Sementara itu, posisi ST Burhanuddin juga kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pengamat politik menyampaikan pandangan mengenai perlunya evaluasi terhadap kepemimpinan Kejaksaan Agung.

Meski demikian, hingga Sabtu (14/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai pergantian kedua pejabat tersebut.

Agus Subiyanto dan Isu Pergantian Panglima TNI

Jenderal TNI Agus Subiyanto menjabat sebagai Panglima TNI sejak 22 November 2023 setelah dilantik oleh Presiden Jokowi. Setelah terjadi pergantian pemerintahan pada Oktober 2024, Presiden Prabowo tetap mempertahankannya sebagai pimpinan tertinggi TNI.

Namun, wacana pergantian Panglima TNI kembali menguat setelah Presiden Prabowo melakukan sejumlah perubahan pada posisi strategis pemerintahan, termasuk pergantian Kapolri pada Oktober 2026.

Perkembangan tersebut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan penyegaran kepemimpinan di tubuh TNI.

Ketua DPR RI Puan Maharani pada 10 November 2026 menyampaikan bahwa DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

Dengan demikian, hingga tanggal tersebut, proses pergantian Panglima TNI belum memasuki tahapan resmi pengajuan calon melalui mekanisme persetujuan DPR.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. Karena itu, keputusan mengenai masa jabatan Agus Subiyanto tetap berada dalam mekanisme konstitusional tersebut.

ST Burhanuddin, Jaksa Agung yang Bertahan Sejak Era Jokowi

Selain Panglima TNI, posisi Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menjadi perhatian.

Burhanuddin pertama kali diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2019. Ketika Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024, ia kembali dipercaya melanjutkan kepemimpinannya di Kejaksaan Agung.

Artinya, Burhanuddin telah memimpin Korps Adhyaksa selama lebih dari tujuh tahun di dua pemerintahan berbeda.

Pada 13 November 2026, pengamat politik Efriza menilai Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan penyegaran kepemimpinan di Kejaksaan Agung.

Menurut Efriza, masa jabatan yang panjang menjadi salah satu alasan untuk mengevaluasi kebutuhan pergantian Jaksa Agung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata didasarkan pada keinginan membersihkan pejabat yang berasal dari pemerintahan sebelumnya.

Sebelumnya, pada 1 Oktober 2026, ST Burhanuddin telah membantah isu mengenai kemungkinan pergantian dirinya ketika ditemui di Istana Negara.

“Enggak, enggak (ada pergantian Jaksa Agung),” ujarnya saat itu.

Berbeda dengan Panglima TNI, pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan kewenangan Presiden berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Prabowo Dihadapkan pada Pilihan Penyegaran atau Keberlanjutan

Bertahannya Agus Subiyanto dan ST Burhanuddin menghadirkan dua pertimbangan penting bagi pemerintahan Prabowo, yakni kesinambungan kelembagaan dan kebutuhan penyegaran kepemimpinan.

Di satu sisi, mempertahankan pejabat yang sudah berpengalaman dapat mendukung stabilitas organisasi dan keberlanjutan program strategis negara.

Di sisi lain, pergantian pejabat pada lembaga strategis dapat menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan untuk memastikan efektivitas organisasi, profesionalisme, serta pencapaian agenda nasional.

Khusus di lingkungan TNI, kepemimpinan Panglima memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Sementara itu, Kejaksaan Agung memegang peran penting dalam penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pelaksanaan kewenangan penuntutan.

Karena itu, keputusan mengenai kedua posisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian figur, tetapi juga menyangkut arah kebijakan dan kebutuhan kelembagaan.

Akankah Prabowo Mengganti Keduanya?

Hingga 14 November 2026, Agus Subiyanto masih menjabat Panglima TNI dan ST Burhanuddin masih menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung.

Belum adanya keputusan resmi membuat kemungkinan pergantian maupun keberlanjutan masa jabatan keduanya masih menjadi perhatian publik.

Presiden Prabowo memiliki kewenangan menentukan arah penyegaran di kedua lembaga tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah Prabowo akan mempertahankan kedua pejabat yang telah bekerja sejak era Jokowi atau melakukan penyegaran kepemimpinan sebagai bagian dari konsolidasi pemerintahannya?

Perkembangan ini layak terus dipantau karena keputusan Presiden nantinya akan berkaitan langsung dengan kesinambungan kepemimpinan dua institusi strategis negara.

Sorotan Publik menilai bahwa apa pun keputusan Presiden, kepentingan negara, profesionalisme kelembagaan, supremasi hukum, serta kepentingan rakyat harus tetap menjadi pertimbangan utama.