Ina Liem Sentil Mahfud MD soal Polemik Ijazah dan Pemakzulan Gibran: Silence Is Golden!

SOROTAN PUBLIK – Polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan wacana penggunaan hak konstitusional DPR untuk memproses usulan pemakzulan kembali memunculkan perdebatan di ruang publik.

Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan ahli pendidikan Ina Liem yang secara terbuka menyampaikan kritik kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Ina Liem menyarankan agar Mahfud MD tidak ikut memperkeruh polemik yang menyeret Gibran.

Ina menilai keterlibatan Mahfud dalam perdebatan tersebut perlu mempertimbangkan latar belakang politiknya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang berakhir dengan kekalahan pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD.

“Sebagai bagian dari kubu pasangan calon yang kalah dalam Pilpres, menurut saya tidak etis Bapak ikut-ikutan mempersoalkan ijazah dan pemakzulan Gibran. Dalam konteks ini, saran Silence is Golden cocok untuk diterapkan Bapak,” kata Ina Liem dalam video tersebut.

Menyoroti Latar Belakang Politik Mahfud MD

Pernyataan Ina Liem mengangkat persoalan mengenai etika keterlibatan mantan peserta kontestasi politik dalam perdebatan yang menyangkut pejabat hasil pemilihan umum.

Menurut pandangannya, posisi Mahfud sebagai mantan calon wakil presiden yang berkompetisi melawan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi pertimbangan ketika menyampaikan komentar mengenai polemik tersebut.

Namun, persoalan ini juga memiliki dimensi lain dalam demokrasi.

Kekalahan dalam kontestasi pemilihan umum tidak dengan sendirinya menghilangkan hak seseorang untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, ataupun mengemukakan pandangan hukum dan konstitusional.

Terlebih, Mahfud MD memiliki rekam jejak sebagai akademisi hukum dan mantan pejabat negara. Karena itu, setiap pendapat yang disampaikannya tetap dapat diuji berdasarkan argumentasi, dasar hukum, dan bukti yang relevan.

Ina Liem Pertanyakan Konsistensi Pembuktian Riwayat Pendidikan

Tidak berhenti pada persoalan latar belakang politik, Ina Liem juga menyoroti apa yang dinilainya sebagai persoalan konsistensi dalam memperdebatkan riwayat pendidikan para tokoh publik.

Ia mempertanyakan mengapa riwayat pendidikan Gibran terus menjadi bahan perdebatan dan tuntutan pembuktian, sementara persoalan serupa yang menyangkut tokoh lain menurut pandangannya tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Pernyataan tersebut membawa perdebatan pada persoalan standar pembuktian dan perlakuan yang setara terhadap setiap warga negara.

Dalam prinsip negara hukum, pemeriksaan keabsahan dokumen pendidikan semestinya menggunakan standar objektif, prosedur administratif yang berlaku, dan bukti yang dapat diverifikasi.

Standar pembuktian tidak seharusnya berubah hanya karena perbedaan identitas, jabatan, afiliasi politik, ataupun posisi seseorang dalam kontestasi kekuasaan.

Karena itu, persoalan riwayat pendidikan tokoh publik perlu ditempatkan dalam kerangka verifikasi faktual dan ketentuan hukum, bukan semata-mata pertarungan kepentingan politik.

Silence Is Golden, Etika atau Pembatasan Kritik?

Kalimat silence is golden yang dilontarkan Ina Liem menjadi bagian paling menarik dari pernyataannya.

Secara harfiah, ungkapan tersebut bermakna bahwa diam terkadang lebih bernilai daripada berbicara.

Namun, dalam kehidupan demokrasi, diam bukan satu-satunya bentuk kebijaksanaan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi, dan kepentingan publik juga merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berbicara atau dari kelompok politik mana seseorang berasal, melainkan apakah pendapat tersebut memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, masyarakat perlu membedakan kritik berbasis fakta, argumentasi hukum, opini politik, dan sindiran personal.

Polemik mengenai Gibran, Mahfud MD, dan persoalan riwayat pendidikan para tokoh publik seharusnya menjadi ruang pengujian argumentasi secara terbuka.

Demokrasi tidak membutuhkan pembungkaman pendapat, tetapi membutuhkan standar kebenaran yang konsisten.

Sebab, dalam negara hukum, setiap orang berhak berbicara, setiap pendapat boleh diuji, dan setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.