Dankorbrimob Dampingi Kapolri dalam Raker Komisi III DPR, Penanganan Kasus Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan
Sorotan Publik — JAKARTA. Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut turut dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Astamaops Komjen Pol. Roycke Harry Langie, Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan anggota Komisi III DPR RI.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap institusi kepolisian, khususnya menyangkut penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Penyadapan Ilegal dan Dugaan Tindak Pidana Lain
Dalam rapat kerja tersebut, Kapolri menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, termasuk persoalan akses ilegal dan penghilangan data elektronik.
Komisi III DPR RI meminta Polri mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi III juga meminta agar dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik didalami dalam perspektif penerapan pasal makar.
Meski demikian, penentuan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban setiap pihak tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti, serta proses hukum yang berlaku. Permintaan atau pandangan DPR tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menentukan kesalahan seseorang.
Kapolri Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang memiliki batas waktu. Sementara itu, kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui integritas, tanggung jawab, dan pengabdian.
“Jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal. Karena kekuasaan hanyalah titipan, keadilan adalah panggilan, dan kepercayaan rakyat adalah kehormatan yang harus kita jaga sepanjang pengabdian,” tutur Suyudi.
Kapolri juga menegaskan bahwa kehormatan institusi kepolisian tidak seharusnya dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menjaga keadilan.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Pengawasan DPR dan Kepercayaan Publik terhadap Polri
Rapat kerja tersebut memiliki arti penting bagi hubungan kelembagaan antara Polri dan DPR RI. Komisi III menjalankan fungsi pengawasan, sementara Polri berkewajiban menjelaskan langkah penegakan hukum serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya.
Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara, transparansi menjadi sangat penting. Namun, keterbukaan juga harus berjalan seiring dengan perlindungan bukti, hak-hak pihak yang diperiksa, dan asas praduga tak bersalah.
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pengungkapan nama-nama tersangka. Penyidik harus menjelaskan konstruksi peristiwa, alat bukti, dugaan peran masing-masing pihak, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan hasil penyidikan.
Di sisi lain, institusi kepolisian perlu memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun pertarungan internal kelembagaan.
Bagi Korps Brimob Polri, kehadiran Dankorbrimob dalam agenda tersebut merupakan bagian dari keterlibatan jajaran pimpinan Polri dalam koordinasi kelembagaan. Profesionalisme setiap unsur kepolisian pada akhirnya harus tercermin melalui pelaksanaan tugas yang taat hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap Polri tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan komitmen. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keterbukaan, konsistensi penegakan hukum, serta keberanian menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Sebab, kehormatan institusi bukan terletak pada seberapa kuat kekuasaannya, melainkan pada seberapa adil kewenangannya digunakan.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
