Jefri Nichol Sentil Kasus 3 Anggota DPRD Terjerat Narkoba: Rakyat Masuk Penjara, Pejabat Cukup Rehabilitasi?
Aktor Jefri Nichol kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan kritik terhadap penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan tiga anggota DPRD di Jawa Timur. Ia mempertanyakan kesetaraan penegakan hukum setelah ketiga legislator tersebut diarahkan menjalani rehabilitasi rawat jalan, bukan penahanan di penjara.
Kritik tersebut disampaikan Jefri melalui akun Threads miliknya pada Senin (2/11/2026). Pemeran film Dear Nathan itu membandingkan penanganan kasus ketiga anggota DPRD dengan pengalaman pribadinya ketika pernah tersandung kasus ganja.
“Gue aja pakai ganja nebus kesalahan gue dengan masuk penjara sama rehab. Masak mereka gak nebus kesalahannya sih mentang-mentang pejabat,” tulis Jefri.
Pernyataan tersebut kemudian mengangkat kembali perdebatan publik mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum, terutama ketika perkara dugaan penyalahgunaan narkoba melibatkan seseorang yang memiliki jabatan sebagai pejabat publik.
Adapun tiga anggota DPRD yang terseret dalam kasus tersebut masing-masing berinisial ARR dari Situbondo, ADR dari Banyuwangi, dan UAM dari Malang.
Berdasarkan informasi penanganan perkara, ketiganya telah menjalani asesmen dan diarahkan mengikuti rehabilitasi rawat jalan. Keputusan tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan Jefri karena dinilai berbeda dengan pengalaman hukum yang pernah dialaminya.
Di sisi lain, Partai Gerindra telah mengambil tindakan internal dengan menjatuhkan pemecatan terhadap ketiganya melalui sidang etik pada 8 Oktober 2026.
Persoalan ini juga berkembang setelah muncul informasi mengenai mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.
Pihak kepolisian menjelaskan bahwa mutasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) yang masih dalam proses pemeriksaan.
Sorotan Jefri Nichol pada akhirnya kembali memunculkan pertanyaan mendasar tentang transparansi dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia.
Sebab, prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap orang memperoleh perlakuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa dibedakan karena status sosial, kekayaan, maupun jabatan.
Publik pun menaruh perhatian terhadap bagaimana aparat penegak hukum menangani perkara tersebut, termasuk memastikan bahwa keputusan rehabilitasi maupun tindakan hukum lainnya dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menjalankan hukum.
TAG SEO
Jefri Nichol, Jefri Nichol kritik anggota DPRD, 3 anggota DPRD terjerat narkoba, kasus narkoba anggota DPRD Jawa Timur, anggota DPRD rehabilitasi rawat jalan, Jefri Nichol Threads, kritik penegakan hukum, kesetaraan hukum Indonesia, kasus narkoba pejabat, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, Gerindra pecat anggota DPRD, rehabilitasi narkoba, berita nasional terbaru, berita viral hari ini, Sorotan Publik.
