Jokowi Pernah Disorot soal Penyadapan, Kini Isu Serupa Menimpa Prabowo: Mengapa Solo Kembali Diseret?
JAKARTA – Isu penyadapan kembali menjadi perhatian publik setelah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah persoalan yang menyangkut keamanan komunikasi kepala negara tersebut, perdebatan di ruang digital justru berkembang ke arah saling tuding dan menyeret nama Solo.
Pada masa kepemimpinannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga pernah menghadapi isu dugaan penyadapan. Saat itu, Jokowi menanggapinya dengan santai dan melontarkan pernyataan bahwa dirinya tidak terlalu khawatir karena merasa tidak memiliki sesuatu yang perlu disembunyikan.
Kini, ketika isu serupa kembali mencuat pada pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah narasi di media sosial justru mengarahkan tudingan kepada pihak yang dikaitkan dengan Solo.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang semestinya dijawab secara objektif: siapa sebenarnya pihak yang melakukan penyadapan? Apa bukti yang dimiliki? Apakah dugaan tersebut sudah diungkap melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum?
Persoalan penyadapan tidak seharusnya berubah menjadi ajang saling menyalahkan berdasarkan afiliasi politik ataupun asal daerah seseorang.
Jika memang terjadi penyadapan ilegal, fokus utama seharusnya diarahkan pada pengungkapan pelaku, motif, metode yang digunakan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Jangan sampai persoalan serius terkait keamanan negara justru tertutup oleh kegaduhan narasi dan tuduhan yang belum terbukti.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar tetap sama: siapa yang menyadap, apa tujuannya, dan mengapa persoalan tersebut justru dibelokkan menjadi polemik yang menyeret nama Solo?
