JAKARTA — Praktik dugaan permainan harga dan penimbunan bahan pangan kembali menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok yang terjangkau, muncul kekhawatiran adanya pihak-pihak yang memanfaatkan rantai distribusi untuk mengendalikan pasokan dan meraup keuntungan secara tidak wajar.

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Beras, minyak goreng, gula, telur, daging, cabai, dan berbagai komoditas strategis lainnya tidak boleh menjadi objek permainan kelompok yang hanya mengejar keuntungan dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Persoalan menjadi semakin serius apabila terdapat pelaku usaha yang sengaja menahan pasokan ketika barang tersedia melimpah, kemudian mengurangi distribusi sehingga barang menjadi langka dan harga di tingkat konsumen meningkat.

Pola seperti ini, apabila terbukti dilakukan secara sengaja dan melanggar ketentuan hukum, bukan sekadar persoalan perdagangan biasa. Praktik tersebut dapat merugikan konsumen, mengganggu stabilitas pasar, dan mengancam ketahanan pangan nasional.

PERMAINAN PASOKAN DAN HARGA HARUS DIWASPADAI

Dalam mekanisme pasar, harga bahan pangan dapat berubah karena berbagai faktor, mulai dari produksi, cuaca, musim panen, biaya distribusi, permintaan, hingga gangguan rantai pasok.

Namun, perubahan harga yang terjadi secara tidak wajar perlu diperiksa apabila terdapat indikasi kesengajaan mengendalikan pasokan demi memperoleh keuntungan berlebihan.

Salah satu praktik yang harus diwaspadai adalah penimbunan barang kebutuhan pokok dengan tujuan menciptakan kelangkaan atau memengaruhi harga pasar.

Ketika stok sebenarnya tersedia tetapi distribusinya sengaja ditahan, masyarakat dapat menghadapi situasi yang merugikan: barang sulit diperoleh, harga meningkat, dan daya beli semakin tertekan.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap gudang penyimpanan, jalur distribusi, aktivitas perdagangan besar, serta pergerakan stok komoditas strategis.

MAFIA PANGAN BUKAN SEKADAR MERUGIKAN KONSUMEN

Jika praktik manipulasi pasokan dan harga terbukti terjadi, dampaknya tidak berhenti pada persoalan mahalnya kebutuhan pokok.

Petani dapat dirugikan ketika harga di tingkat produsen ditekan, sementara konsumen harus membeli dengan harga tinggi.

Dalam situasi demikian, keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh produsen dan masyarakat justru berpotensi terkonsentrasi pada pihak-pihak yang menguasai distribusi.

Dampaknya dapat meluas terhadap inflasi pangan, stabilitas ekonomi rumah tangga, hingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan.

Inilah sebabnya pengawasan perdagangan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada ketersediaan barang, tetapi juga harus memperhatikan kewajaran harga dan keadilan distribusi.

NEGARA MEMILIKI INSTRUMEN HUKUM UNTUK BERTINDAK

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mencegah praktik penimbunan dan manipulasi perdagangan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur kewajiban pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.

Selain itu, Pasal 29 UU Pangan mengatur larangan menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditentukan pemerintah ketika terjadi kelangkaan pangan, gejolak harga, atau hambatan distribusi.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 133 UU Pangan.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan dasar hukum untuk menangani tindakan pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Artinya, negara tidak kekurangan dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Tantangannya adalah memastikan aturan tersebut diterapkan secara konsisten, berdasarkan bukti, dan tanpa pandang bulu.

PEMERINTAH HARUS MEMPERKUAT PENGAWASAN

Untuk mencegah praktik mafia pangan, pengawasan tidak cukup dilakukan ketika harga sudah terlanjur melonjak.

Pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan stok nasional, transparansi distribusi, pemeriksaan gudang, dan pengawasan transaksi komoditas strategis.

Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu menjalankan fungsi masing-masing secara terkoordinasi.

Apabila ditemukan indikasi penimbunan, kartel, manipulasi pasokan, atau permainan harga yang melanggar hukum, penyelidikan harus dilakukan secara profesional.

Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa pedagang kecil dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara sah tidak menjadi korban tindakan penertiban yang tidak tepat sasaran.

PANGAN ADALAH HAK DASAR RAKYAT, BUKAN ALAT PERMAINAN

Kebutuhan pangan menyangkut kehidupan jutaan keluarga Indonesia.

Ketika harga bahan pokok melonjak, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.

Karena itu, stabilitas pangan bukan semata-mata urusan perdagangan. Persoalan ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, perlindungan konsumen, keadilan ekonomi, dan ketahanan nasional.

Negara harus memastikan bahwa rantai perdagangan berjalan secara sehat, pasokan tersedia, harga terjangkau, dan tidak ada pihak yang secara melawan hukum mengendalikan pasar demi keuntungan pribadi atau kelompok.

PENUTUP: JANGAN BIARKAN KEPENTINGAN RAKYAT KALAH OLEH PERMAINAN PASAR

Dugaan praktik mafia pangan harus ditangani secara serius. Tidak boleh ada ruang bagi penimbunan ilegal, manipulasi distribusi, kartel, maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Tetapi penindakan harus berdiri di atas bukti, bukan sekadar tuduhan.

Pemerintah harus berani memeriksa siapa pun yang terbukti melanggar hukum, termasuk apabila pelakunya memiliki modal besar, jaringan luas, atau pengaruh ekonomi.

Rakyat membutuhkan pangan yang tersedia dengan harga wajar, bukan pasar yang dikendalikan oleh segelintir pihak.

Lawan mafia pangan. Lindungi petani. Lindungi konsumen. Jaga ketahanan pangan Indonesia.

Sebab, pangan adalah kebutuhan hidup rakyat dan tidak boleh dijadikan alat untuk mempermainkan kesejahteraan masyarakat.

SUMBER RUJUKAN HUKUM:

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Pasal 29 dan Pasal 133 UU Pangan mengenai penimbunan pangan pokok dan ketentuan pidananya.
3. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan pemerintah mengenai stabilisasi pasokan dan harga pangan.