Rizkan Al Mubarrok : Rakyat Berhak Menuntut Evaluasi Menyeluruh, Bukan Sekadar Narasi Ancaman Asing

Ketua AWNI Sumatera: Pemerintah Harus Berani Introspeksi Sebelum Menyalahkan Faktor Eksternal

SOROTAN PUBLIK – Ketua Dewan Perwakilan AWNI (Aliansi Wartawan Nasional Indonesia) Wilayah Sumatera sekaligus Ketua AWNI DPW Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, menilai pemerintah perlu mengedepankan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja internal sebelum membangun narasi bahwa berbagai persoalan bangsa disebabkan oleh campur tangan pihak luar.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik publik harus dipandang sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif, bukan ancaman terhadap pemerintah.
“Rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam pemerintahan. Sebelum menyalahkan asing, oposisi, oligarki, atau kelompok tertentu, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan evaluasi jujur terhadap kabinet, program-program strategis, dan sistem pengawasannya sendiri,” kata Rizkan Al Mubarrok dalam pandangan tertulis yang diterima media ini, Minggu (14/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik mengenai kondisi ekonomi nasional, efektivitas program pemerintah, serta berbagai kritik yang berkembang dalam sejumlah aksi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa aksi bahkan secara terbuka menyoroti kondisi ekonomi, pengelolaan anggaran negara, serta efektivitas sejumlah program pemerintah.

Evaluasi Kabinet Harus Berdasarkan Hasil

Rizkan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh berhenti pada niat baik ataupun tujuan program yang terdengar mulia.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan hasil nyata yang dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Semua program pemerintah pasti lahir dengan tujuan yang baik. Tidak ada pemimpin yang membuat program dengan tujuan buruk. Yang harus dievaluasi adalah pelaksanaannya, efektivitasnya, pengawasannya, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai evaluasi terhadap kementerian, lembaga, dan jajaran pemerintahan perlu dilakukan secara objektif berdasarkan capaian yang terukur, bukan sekadar laporan administratif.

Transparansi Program Menjadi Kunci

Sebagai tokoh pers independen, Rizkan menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program-program yang menggunakan anggaran negara.
Menurutnya, publik memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana program yang dibiayai uang rakyat benar-benar memberikan manfaat dan mencapai target yang telah ditetapkan.
“Semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban pemerintah untuk membuka ruang evaluasi publik. Transparansi bukan ancaman, melainkan bentuk penghormatan kepada rakyat sebagai pemilik sah anggaran negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kasus penyimpangan yang pernah terjadi dalam program pemerintah menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat merusak tujuan mulia sebuah kebijakan.

Penegakan Hukum Jadi Fondasi Utama

Selain persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, Rizkan menilai penegakan hukum merupakan faktor paling menentukan dalam membangun kepercayaan publik maupun iklim investasi nasional.
Menurutnya, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang sehat tanpa kepastian hukum yang adil dan konsisten.
“Investor yang baik membutuhkan kepastian hukum. Pelaku usaha yang jujur membutuhkan perlindungan hukum. Rakyat membutuhkan keadilan hukum. Jika hukum berjalan tebang pilih, maka yang berkembang bukan ekonomi sehat, melainkan ruang bagi para mafia dan pemburu rente,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan integritas aparat penegak hukum.

Pers Harus Tetap Menjadi Pengawas Kekuasaan

Rizkan menambahkan bahwa fungsi pers dalam negara demokrasi adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya kekuasaan demi menjaga kepentingan publik. Pandangan serupa juga terus menjadi perhatian berbagai organisasi dan lembaga pers nasional yang menekankan pentingnya kebebasan pers dan fungsi kontrol sosial dalam demokrasi.

“Pers tidak bertugas mencari musuh pemerintah. Pers bertugas memastikan rakyat mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan. Kritik yang disampaikan demi kepentingan publik harus dijadikan bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman,” ujarnya.

Introspeksi Sebelum Menuduh Pihak Luar

Di akhir pandangannya, Rizkan mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan banyak negara mengalami kemunduran bukan semata-mata karena tekanan eksternal, melainkan akibat lemahnya tata kelola di dalam negeri.
Karena itu, ia berharap pemerintah lebih mengedepankan introspeksi dan pembenahan internal sebelum membangun narasi mengenai adanya pihak luar yang bertanggung jawab atas berbagai persoalan bangsa.
“Jika sistem pemerintahan sudah berjalan baik, pengawasan kuat, hukum ditegakkan secara adil, dan program-program pemerintah benar-benar efektif, maka bangsa ini akan memiliki daya tahan yang kuat terhadap berbagai tekanan dari luar. Sebaliknya, kelemahan terbesar sebuah negara sering kali justru lahir dari dalam dirinya sendiri,” pungkas Rizkan.