Prabowo Sempat Cari Dedi Mulyadi di Rakornas, KDM Dilaporkan Fokus Tangani Karhutla di Gunung Ciremai
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan sempat menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Namun, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM tidak hadir dalam agenda tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Di tengah berlangsungnya koordinasi di tingkat pusat, Dedi Mulyadi dilaporkan berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keberadaan KDM di kawasan yang terdampak kebakaran itu menjadi perhatian karena penanganan karhutla berkaitan langsung dengan perlindungan ekosistem hutan, kelestarian lingkungan, serta habitat satwa liar.
Penanganan Karhutla Membutuhkan Respons Cepat
Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan cepat, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan petugas di lapangan.
Dalam situasi seperti ini, kehadiran pejabat terkait dapat membantu memastikan koordinasi berjalan dan langkah penanganan dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, efektivitas penanganan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran seorang pemimpin, melainkan juga kesiapan personel, peralatan, strategi pemadaman, dan dukungan antarlembaga.
Karena itu, apabila benar Dedi Mulyadi memilih memprioritaskan penanganan karhutla di Gunung Ciremai, langkah tersebut perlu dilihat bersama hasil nyata penanganan kebakaran dan koordinasi yang tetap berlangsung dengan pemerintah pusat.
Rapat Koordinasi dan Persoalan Lapangan Sama-Sama Penting
Rakornas TPAKD merupakan forum koordinasi yang berkaitan dengan percepatan akses keuangan di daerah. Agenda semacam ini penting untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pembiayaan usaha, dan penguatan ekonomi daerah.
Di sisi lain, persoalan lingkungan seperti karhutla juga membutuhkan perhatian serius karena dampaknya dapat meluas, mulai dari kerusakan hutan hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Keduanya memiliki kepentingan berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan tanggung jawab dan tindak lanjut yang jelas. Ketidakhadiran seorang kepala daerah dalam agenda tertentu tidak serta-merta menunjukkan pengabaian terhadap koordinasi, terlebih jika terdapat tugas lapangan yang mendesak.
Yang perlu dipastikan adalah komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat tetap berjalan, sementara penanganan kebakaran dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Menanti Hasil Nyata Penanganan Karhutla
Peristiwa ini kembali memunculkan diskusi mengenai peran pemimpin ketika menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat.
Sebagian masyarakat menilai kehadiran pemimpin di lapangan penting untuk menunjukkan tanggung jawab dan memastikan persoalan mendapat perhatian. Namun, penilaian terhadap kinerja seorang kepala daerah tetap perlu didasarkan pada informasi yang terverifikasi, keputusan yang diambil, serta hasil penanganan di lapangan.
Dalam kasus karhutla di kawasan Gunung Ciremai, hal terpenting adalah memastikan api dapat dikendalikan, keselamatan petugas dan masyarakat terjaga, serta kerusakan lingkungan dapat ditekan.
Publik juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai luas area terdampak, penyebab kebakaran, perkembangan pemadaman, dan langkah pemulihan kawasan setelah api berhasil dikendalikan.
Pada akhirnya, koordinasi di ruang rapat dan tindakan nyata di lapangan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya perlu berjalan beriringan agar kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terlindungi.
