40 Ton Pupuk Subsidi Diduga Dijual ke Perkebunan Sawit, Polresta Mamuju Tetapkan 6 Tersangka

Sorotan Publik — Sebanyak 40 ton pupuk bersubsidi diamankan jajaran Polresta Mamuju, Sulawesi Barat, dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan distribusi pupuk lintas provinsi. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka setelah pupuk yang berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diduga diangkut menuju Kabupaten Pasangkayu untuk diperjualbelikan di luar peruntukannya.

Kasus ini menjadi perhatian karena pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk membantu petani memenuhi kebutuhan produksi dengan harga yang telah ditetapkan. Jika distribusinya dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, petani yang seharusnya menerima manfaat program berpotensi dirugikan.

Kapolresta Mamuju Kombes Pol. Ferdyan Indra Fahmi mengungkapkan pengamanan puluhan ton pupuk tersebut dalam keterangan pers pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara sebagaimana disampaikan dalam materi pengungkapan kasus, pupuk tersebut berasal dari Kabupaten Bone dan diduga dialihkan menuju Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, meskipun peruntukannya bukan untuk wilayah tersebut.

Penyidik menduga pupuk itu akan dijual kepada pihak perkebunan atau perusahaan kelapa sawit. Dugaan mengenai calon pembeli dan tujuan akhir distribusi masih perlu didalami untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Enam Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam perkara ini, polisi menetapkan enam orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RN, WN, FA, MI, AS, dan UP.

Tiga orang, yakni RN, WN, dan FA, diduga berperan sebagai pengemudi kendaraan pengangkut pupuk. Sementara itu, MI, AS, dan UP diduga bertindak sebagai perantara dalam mata rantai distribusi tersebut.

Perbedaan peran itu menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk mengetahui bagaimana pengangkutan dan transaksi pupuk dilakukan.

Polisi masih menelusuri asal pupuk, jalur pengiriman, pihak yang memesan, serta calon penerima di Kabupaten Pasangkayu.

Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah perkara ini hanya melibatkan para pelaksana pengangkutan dan perantara atau terdapat pihak lain yang turut berperan dalam pengadaan, pembiayaan, maupun pembelian pupuk.

Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, penetapan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Diduga Pernah Mengirim Pupuk dengan Volume Serupa

Hal lain yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan bahwa pengiriman pupuk bersubsidi tersebut bukan kali pertama dilakukan.

Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan dalam pengungkapan kasus, para pelaku disebut mengakui pernah melakukan pengiriman dengan volume serupa dan berhasil melewati pengawasan.

Informasi ini masih perlu didalami, termasuk mengenai waktu pengiriman sebelumnya, asal barang, jalur distribusi, serta pihak yang menerima muatan tersebut.

Jika dugaan pengiriman berulang terbukti, penyidik dapat menelusuri kemungkinan adanya pola penyalahgunaan distribusi yang berlangsung lebih dari satu kali.

Pemeriksaan dokumen pengangkutan, komunikasi antarpihak, catatan transaksi, dan aliran pembayaran dapat membantu mengungkap rangkaian peristiwa secara lebih utuh.

Meski demikian, dugaan adanya jaringan yang lebih luas belum dapat dipastikan sebelum penyidik menemukan bukti yang mendukung.

Harga Rp250 Ribu per Karung Jadi Sorotan

Pupuk bersubsidi tersebut diduga diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp250 ribu per karung kepada pihak korporasi atau perkebunan kelapa sawit.

Informasi mengenai harga itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa lebih lanjut. Penyidik perlu memastikan jenis pupuk, ukuran kemasan, harga transaksi, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan penjualan tersebut.

Harga jual semata belum cukup untuk menentukan besaran keuntungan ataupun kerugian negara. Perhitungan tersebut membutuhkan data transaksi dan bukti pendukung yang dapat diverifikasi.

Persoalan mendasarnya adalah dugaan pengalihan pupuk dari jalur distribusi yang telah ditentukan.

Pupuk bersubsidi ditujukan kepada petani yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, distribusinya harus mengikuti aturan mengenai alokasi, penyaluran, dan penerima yang berhak.

Jika pupuk yang dialokasikan untuk petani dialihkan kepada pihak yang tidak berhak, tujuan subsidi berpotensi terganggu. Dampaknya dapat dirasakan oleh petani yang membutuhkan pupuk untuk mengelola lahan dan menjaga produktivitas pertanian.

Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus mengacu pada status barang, dokumen distribusi, ketentuan yang berlaku, serta bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Polresta Mamuju Telusuri Jalur Distribusi

Polresta Mamuju disebut masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Fokus pemeriksaan meliputi asal pupuk dari Kabupaten Bone, jalur pengangkutan menuju Sulawesi Barat, pihak yang diduga memesan barang, serta calon penerima di Kabupaten Pasangkayu.

Penyidik juga perlu menelusuri bagaimana pupuk tersebut keluar dari jalur distribusi yang diperuntukkan bagi petani. Dokumen penyaluran, identitas pihak yang terlibat, catatan pengangkutan, dan transaksi keuangan dapat menjadi bagian dari pemeriksaan apabila relevan dengan perkara.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari penyalur hingga penerima akhir.

Pengawasan yang efektif diperlukan agar subsidi pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Hak Petani Harus Dilindungi

Pupuk bersubsidi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan membantu menjaga keterjangkauan biaya produksi petani.

Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan distribusi perlu ditangani secara serius dan transparan. Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan apabila pelanggaran terbukti.

Di sisi lain, seluruh tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum secara adil dan memperoleh perlindungan sesuai asas praduga tak bersalah.

Sorotan Publik menilai bahwa pengawasan pupuk bersubsidi tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pengangkut dan perantara. Penelusuran rantai distribusi secara menyeluruh penting untuk memastikan asal barang, tujuan pengiriman, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari transaksi tersebut.

Masyarakat kini menantikan perkembangan penyidikan, termasuk kejelasan mengenai calon pembeli, dugaan pengiriman sebelumnya, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Pada akhirnya, subsidi harus tepat sasaran. Setiap dugaan penyimpangan perlu diusut berdasarkan bukti agar hak petani terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga.