Jakarta – Memasuki masa awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola negara. Di tengah berbagai tantangan ekonomi, korupsi, kebocoran penerimaan negara, hingga ketimpangan pembangunan, pemerintah mengklaim telah menjalankan serangkaian langkah strategis yang difokuskan pada penguatan fiskal dan peningkatan pendapatan negara.

Sejumlah kebijakan yang dijalankan sejak awal pemerintahan menunjukkan pola yang sama, yakni menutup kebocoran keuangan negara sebelum mempercepat pembangunan nasional.

Salah satu langkah yang paling menonjol adalah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah memangkas berbagai belanja yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, dan pengeluaran operasional tertentu. Berdasarkan dokumen pemerintah, efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp306 triliun dan dialihkan untuk program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.

Selain efisiensi, pemerintah juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu fokus utama. Berbagai kasus korupsi bernilai besar yang sebelumnya menjadi sorotan publik terus diproses aparat penegak hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi kebocoran keuangan negara.

Di sektor sumber daya alam, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan melakukan evaluasi terhadap sejumlah perizinan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Perhatian juga diberikan pada sektor kepabeanan dan perpajakan. Pemerintah mendorong reformasi sistem melalui digitalisasi layanan, termasuk penguatan sistem perpajakan nasional. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempersempit ruang praktik penghindaran pajak.

Di bidang kehutanan, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan yang dinilai melanggar ketentuan. Pada April 2026, Satgas PKH menyerahkan lebih dari Rp11 triliun ke kas negara yang berasal dari denda administratif dan penerimaan negara lainnya.

Langkah berikutnya adalah mempercepat investasi dan mengurangi hambatan birokrasi. Pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih cepat. Upaya ini sejalan dengan target pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Data investasi menunjukkan realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai Rp498,79 triliun, melampaui target pemerintah dan menyerap lebih dari 700 ribu tenaga kerja. Menariknya, sebagian besar investasi tersebut mengalir ke luar Pulau Jawa, yang dinilai mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Di tingkat internasional, Presiden Prabowo aktif melakukan kunjungan ke berbagai negara guna memperkuat kerja sama ekonomi dan menarik investasi. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pembangunan industri hilir, energi, teknologi, serta sektor strategis lainnya.

Sementara itu, pemerintah juga meluncurkan sejumlah kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor komoditas strategis dan devisa hasil ekspor (DHE). Mulai Juni 2026, Indonesia memasuki masa transisi menuju sistem ekspor yang lebih terpusat melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), dengan tujuan meningkatkan transparansi, mengurangi praktik under invoicing, dan memperkuat penerimaan negara.

Kebijakan DHE yang mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam ditempatkan di dalam negeri juga diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa nasional serta meningkatkan likuiditas perbankan domestik.

Pengamat menilai, jika dicermati secara keseluruhan, fokus utama pemerintahan Prabowo pada tahap awal adalah memperkuat fondasi keuangan negara. Strategi tersebut dimulai dari efisiensi anggaran, penertiban kebocoran penerimaan negara, reformasi perpajakan dan kepabeanan, hingga penguatan pengelolaan sumber daya alam.

Meski sejumlah kebijakan masih menuai perdebatan dan membutuhkan waktu untuk membuktikan efektivitasnya, pemerintah menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Keberhasilan berbagai program tersebut pada akhirnya akan diukur dari indikator nyata seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah Indonesia.