16 Kredit Fiktif Rp2,31 Miliar di Makassar, Kejati Sulsel Telusuri Aliran Dana dan Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
Sorotan Publik – Dugaan penyimpangan penyaluran kredit pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar mengungkap persoalan serius dalam pengawasan internal. Sebanyak 16 fasilitas kredit diduga direkayasa hingga berhasil dicairkan dalam kurun Februari–Mei 2026, dengan nilai kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp2.315.754.000.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah menetapkan seorang perempuan berinisial AH, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga tersebut, sebagai tersangka. AH kemudian ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
Penyidikan Berawal dari Dugaan Manipulasi Kredit
Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, penyidikan perkara ini dimulai pada 30 September 2026. Sebelum menetapkan AH sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi, meminta keterangan satu ahli, serta mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyaluran kredit.
Penetapan tersangka dilakukan pada 10 November 2026 melalui Surat Perintah Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026. Kejati menyatakan penyidik telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang sah.
Dalam konstruksi perkara sementara, AH diduga memanipulasi dan merekayasa data maupun persyaratan pengajuan pinjaman. Proses pengajuan hingga pencairan kredit disebut dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Dari proses tersebut, penyidik menemukan 16 kredit yang diduga fiktif. Namun, perkara ini masih berada dalam tahap penyidikan sehingga seluruh dugaan perbuatan tersangka harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pengawasan Internal Menjadi Sorotan
Terungkapnya 16 kredit bermasalah yang diduga berhasil dicairkan selama empat bulan berturut-turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengendalian internal lembaga keuangan tersebut.
Dalam tata kelola penyaluran kredit, proses verifikasi identitas peminjam, pemeriksaan kelayakan, validasi dokumen, persetujuan pejabat berwenang, hingga pencairan dana merupakan bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Jika dugaan manipulasi tersebut terbukti, penyidikan tidak cukup hanya mengungkap bagaimana data dan dokumen direkayasa. Penegak hukum juga perlu memastikan apakah terdapat kelemahan pengawasan, kegagalan mekanisme persetujuan, atau kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pertanyaan penting lainnya adalah apakah pencairan 16 kredit tersebut sepenuhnya dilakukan oleh AH atau terdapat pihak yang mengetahui, menyetujui, membantu, maupun memperoleh manfaat dari transaksi tersebut.
Hingga keterangan resmi Kejati Sulsel pada 16 November 2026, penyidik belum mengumumkan adanya tersangka lain. Kejati menyatakan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih didalami.
Kejati Telusuri Rekening dan Aset
Kejati Sulsel memastikan penyidikan akan dikembangkan melalui sejumlah langkah lanjutan. Di antaranya penggeledahan, pemblokiran rekening, penelusuran aliran dana atau follow the money, serta pelacakan aset atau follow the asset.
Langkah tersebut penting untuk mengetahui ke mana dana hasil pencairan kredit diduga mengalir, siapa penerima akhirnya, dan apakah terdapat aset yang dapat dipulihkan untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara.
Kejati juga mengingatkan para saksi agar kooperatif ketika dipanggil penyidik. Mereka diminta tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, menghalangi proses penyidikan, maupun melakukan upaya lobi perkara.
Identitas Lembaga Keuangan Belum Diungkap
Satu hal yang masih menjadi perhatian publik adalah identitas lembaga jasa keuangan tempat AH pernah menjabat sebagai Kepala Unit.
Dalam keterangan resminya, Kejati Sulsel hanya menyebut lembaga jasa keuangan di Kota Makassar tanpa mengungkap nama institusi tersebut. Karena itu, belum ada dasar untuk mengaitkan perkara ini dengan bank atau perusahaan pembiayaan tertentu.
Kejelasan identitas lembaga, sepanjang dapat disampaikan tanpa mengganggu penyidikan, penting agar publik tidak terjebak spekulasi dan lembaga lain tidak dirugikan oleh tuduhan yang belum terverifikasi.
Dijerat Ketentuan KUHP dan UU Tipikor
Atas dugaan perbuatannya, AH disangkakan dengan ketentuan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses hukum, bukan putusan yang menyatakan seseorang telah bersalah. Pembuktian perkara tetap harus dilakukan di pengadilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Bagi publik, perkara ini tidak boleh berhenti pada penetapan satu tersangka. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan sistem pengawasan, serta pengungkapan kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi bagian penting untuk menjawab bagaimana 16 kredit yang diduga fiktif dapat dicairkan dan siapa saja yang bertanggung jawab.
Transparansi penanganan perkara dan evaluasi tata kelola lembaga keuangan diperlukan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sebab, pengawasan yang efektif bukan hanya soal prosedur di atas kertas, melainkan kemampuan sistem mencegah penyimpangan sebelum uang dicairkan.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
