Yusril Sebut Gibran Tak Perlu Lagi Buktikan Ijazah Lewat PTUN, Putusan MA Sudah Final: Upaya Hukum Tinggal PK
SOROTAN PUBLIK – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan tegas terkait rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai langkah tersebut tidak akan memberikan manfaat hukum apabila perkara yang diajukan memiliki objek dan materi sengketa yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA).
Pernyataan itu disampaikan Yusril saat memberikan keterangan di lingkungan Istana Kepresidenan.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Menurut Yusril, apabila suatu perkara telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang masih dimungkinkan adalah Peninjauan Kembali (PK), sepanjang memenuhi alasan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, ia menilai langkah tersebut tidak mudah dilakukan karena pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK belum tentu bersedia menempuh upaya hukum tersebut.
Yusril juga menyinggung posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Menurut penjelasannya, Gibran sendiri tidak masuk sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
“Enggak ada celah lagi. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan,” jelasnya.
Yusril Pertanyakan Jalur Pembuktian Ijazah Gibran
Lebih lanjut, Yusril mempertanyakan bagaimana Gibran akan kembali membuktikan atau menjelaskan keabsahan ijazahnya apabila perkara yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah diputus melalui mekanisme peradilan.
Menurutnya, pembuktian dalam proses hukum harus dilakukan melalui forum pengadilan, bukan hanya melalui pernyataan di luar persidangan.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” tambah Yusril.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang menjadi perhatian Yusril bukan sekadar keinginan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat, melainkan juga menyangkut jalur hukum yang tersedia setelah adanya putusan pengadilan.
Persoalan Hukum Telah Dijelaskan kepada Presiden Prabowo
Yusril turut mengungkapkan bahwa persoalan hukum tersebut telah dijelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Menko Kumham Imipas, ia menyatakan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada Presiden mengenai kedudukan putusan pengadilan, konsekuensi hukum, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan,” ungkap Yusril.
Kepastian Hukum dan Transparansi Tetap Menjadi Sorotan
Pernyataan Yusril kembali memunculkan perhatian publik terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam persoalan ini, penting untuk membedakan antara kekuatan hukum suatu putusan pengadilan, ruang lingkup objek sengketa, serta pembuktian substantif mengenai keabsahan dokumen pendidikan.
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memang memiliki konsekuensi hukum. Namun, untuk memahami secara tepat apa yang telah diputus dan siapa saja yang terikat oleh putusan tersebut, masyarakat perlu melihat amar putusan, pertimbangan hukum, objek perkara, serta kedudukan para pihak secara menyeluruh.
Dengan demikian, perdebatan mengenai ijazah Gibran semestinya ditempatkan dalam kerangka hukum dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan sekadar opini maupun spekulasi.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap proses peradilan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem hukum Indonesia.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu. Fakta Harus Terang, Hukum Harus Tegak, dan Kebenaran Tidak Boleh Dikalahkan oleh Opini.
