Wamenhan Donny Ermawan Terima Aspirasi DPRD Bangka Belitung soal Kondisi Pertimahan di Belitung
JAKARTA – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan, menerima audiensi Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (29/7).
Pertemuan tersebut membahas kondisi sektor pertimahan di Pulau Belitung yang dinilai memiliki dampak terhadap pendapatan daerah dan daya beli masyarakat. Dalam audiensi itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan aspirasi terkait perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah.
Didit berharap Kementerian Pertahanan melalui Dewan Pertahanan Nasional dapat mendorong koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna menghadirkan solusi sementara yang tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, aspek pemenuhan persyaratan teknis oleh PT Timah juga menjadi perhatian. Solusi yang diharapkan tetap perlu memperhatikan kewajiban perusahaan dalam melengkapi seluruh persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Wamenhan Apresiasi Aspirasi DPRD
Wamenhan Donny Ermawan menyambut baik aspirasi yang disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memahami kondisi di lapangan.
Donny menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Menteri Pertahanan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan persoalan yang berdampak terhadap masyarakat dapat ditangani secara komprehensif, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, teknis, ekonomi, serta kepentingan nasional.
Pertimahan dan Dampaknya bagi Masyarakat
Sektor pertimahan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, termasuk bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Karena itu, perubahan kondisi di sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat ditemukan langkah yang tepat untuk merespons persoalan pertimahan di Pulau Belitung. Upaya tersebut diharapkan tetap berjalan dalam koridor regulasi dan tidak mengabaikan kewajiban perusahaan dalam memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas persoalan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
