Viral Curhatan Kader Muhammadiyah: Pertanyakan Independensi Persyarikatan di Tengah Kedekatan dengan Kekuasaan

JAKARTA — Sebuah video curahan hati seorang pria yang mengaku sebagai pengikut dan kader Muhammadiyah sejak kecil menjadi perhatian di media sosial. Dalam video tersebut, ia menyampaikan kegelisahan mengenai sikap Muhammadiyah dalam merespons sejumlah persoalan publik sekaligus mempertanyakan hubungan persyarikatan dengan kekuasaan.

Pria tersebut mengawali pernyataannya dengan menceritakan kedekatan hidupnya dengan Muhammadiyah. Ia mengaku lahir dan besar di lingkungan Muhammadiyah, bahkan menempuh pendidikan mulai dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi jenjang S1 sampai S3 di lingkungan pendidikan Muhammadiyah.

Untuk menggambarkan kedekatannya secara emosional, ia bahkan menggunakan ungkapan bahwa darahnya seolah-olah berwarna hijau Muhammadiyah.

Namun, kecintaan tersebut justru menjadi alasan dirinya menyampaikan kritik.

Ia mempertanyakan apakah kedekatan sebagian kader Muhammadiyah dengan lingkaran pemerintahan berpotensi membuat suara kritis organisasi menjadi kurang terdengar ketika menghadapi persoalan publik.

“Kalau ini harga yang harus dibayar oleh Muhammadiyah ketika mendekat kepada kekuasaan, apakah tidak lebih baik Muhammadiyah mengambil jarak dari kekuasaan?” demikian inti kegelisahan yang disampaikan dalam video tersebut.

Soroti Karhutla dan MBG

Dalam curhatannya, pria tersebut menyinggung sejumlah persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat, antara lain kebakaran hutan dan lahan serta persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Ia mempertanyakan sejauh mana Muhammadiyah harus memberikan kritik ketika persoalan tersebut berkaitan dengan sektor pemerintahan yang melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang Muhammadiyah.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dimaknai sebagai permusuhan terhadap pemerintah.

Justru, menurut pandangannya, organisasi masyarakat yang memiliki sejarah panjang dalam pendidikan, kesehatan, sosial dan dakwah perlu tetap mempunyai independensi moral untuk menyampaikan kritik ketika terdapat kebijakan atau persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Meski demikian, klaim bahwa Muhammadiyah sepenuhnya tidak bersuara terhadap persoalan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati.

Muhammadiyah Memiliki Respons terhadap Karhutla dan MBG

Berdasarkan informasi resmi Muhammadiyah, organisasi tersebut melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) telah melakukan respons terhadap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan.

Di Kalimantan Barat, MDMC melakukan patroli, assessment, pemantauan dan pemadaman bersama masyarakat serta berkoordinasi dengan BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni dan relawan pemadam kebakaran.

Muhammadiyah juga melakukan respons kemanusiaan terhadap dampak karhutla di Kalimantan Tengah, termasuk pembagian bantuan kepada masyarakat terdampak serta penyediaan layanan Rumah Oksigen bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap.

Sementara terkait program MBG, kritik dari internal Muhammadiyah juga pernah disampaikan secara terbuka.

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah pada Juni 2026 memuat pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang meminta program MBG dihentikan sementara untuk dievaluasi. Muhammadiyah menyatakan tidak menolak tujuan program makan bergizi, tetapi menyoroti aspek pelaksanaan dan dampaknya.

Pada September 2026, Muhammadiyah juga menyatakan bahwa persoalan MBG menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam Tanwir Muhammadiyah di Palu pada November 2026. Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto menyebut isu MBG dan sejumlah persoalan lain akan menjadi bagian dari evaluasi dan pembahasan organisasi.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai independensi Muhammadiyah bukan berarti tidak adanya suara sama sekali, melainkan juga menyangkut seberapa kuat, terbuka dan efektif suara tersebut terdengar di ruang publik.

Kedekatan dengan Kekuasaan Jadi Pertanyaan

Kritik dalam video tersebut pada akhirnya mengarah kepada persoalan klasik dalam kehidupan organisasi masyarakat: bagaimana menjaga independensi ketika sebagian kader berada dalam pemerintahan.

Pertanyaan itu bukan hanya relevan bagi Muhammadiyah, tetapi juga bagi berbagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kader di lingkungan kekuasaan.

Kedekatan dengan pemerintah dapat membuka ruang kolaborasi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Namun pada saat yang sama, organisasi tetap dituntut memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan kritik secara independen ketika menemukan persoalan.

Di sinilah batas antara kolaborasi dan independensi menjadi penting.

Organisasi masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah tanpa harus kehilangan fungsi kontrol sosialnya.

Begitu pula kritik tidak otomatis berarti permusuhan.

Dalam demokrasi, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik justru dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Curhatan karena Cinta

Di bagian akhir videonya, pria tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan dimaksudkan untuk menyerang Muhammadiyah.

Ia mengaku berbicara karena kecintaan dan kegelisahan sebagai seseorang yang sejak kecil tumbuh dalam lingkungan Muhammadiyah.

Ia merindukan Muhammadiyah tetap menjadi organisasi yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat tanpa kehilangan independensi moralnya.

Perdebatan tersebut kini menjadi bagian dari percakapan publik di media sosial.

Namun, terlepas dari pro dan kontra yang muncul, substansi pertanyaan yang disampaikan patut ditempatkan dalam ruang diskusi yang sehat:

Bagaimana organisasi sebesar Muhammadiyah dapat tetap menjadi mitra pemerintah sekaligus mempertahankan independensi untuk melakukan kritik dan kontrol sosial?

Pertanyaan tersebut tidak harus dijawab dengan permusuhan.

Tidak pula harus dijawab dengan menjauh dari seluruh kerja sama pemerintah.

Yang diperlukan adalah batas yang jelas antara kemitraan, kepentingan publik dan independensi organisasi.

Sebab organisasi masyarakat yang kuat bukan hanya mampu bekerja bersama pemerintah ketika terdapat kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan.

Organisasi yang kuat juga harus mampu menyampaikan kritik ketika kebijakan atau pelaksanaan program membutuhkan evaluasi.

Dan bagi seorang kader yang sejak kecil tumbuh dalam Muhammadiyah, kritik semacam itu dapat dipandang bukan sebagai tanda meninggalkan persyarikatan, melainkan sebagai bentuk kegelisahan agar nilai-nilai yang diyakininya tetap terjaga.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan kedekatan dengan kekuasaan, melainkan bagaimana suara masyarakat tetap terdengar ketika kekuasaan sedang mengambil keputusan.